oleh

Suyoto Lengser, PMII Beri Catatan Merah : “Rakyat Sedang Tertindas”

BOJONEGORO. Netpitu.com.                                                                                        Sepuluh (10) tahun masa pemerintahan Suyoto di Kabupaten Bojonegoro berakhir hari ini, 12 Maret 2018. Sejumlah aktivis mahasiswa yang tergabung dalan Perhimpunan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) hari ini bergerak longmarch menuju gedung DPRD.

Mereka menyuarakan kritik dan evaluasi terhadap kinerja Suyoto selama 10 tahun sebagai bupati Bojonegoro. Apa kata kaum muda penerus bangsa itu.

Inilah suara mereka yang terangkum rilis  aksi 10 Tahun Kepemimounan Bupati Bojonegoro.

Setiap pertemuan pasti akan ada sebuah perpisahan, di dunia ini tidak ada yang abadi. Begitu juga yang terjadi di Kota Bojonegoro saat ini. Bupati Bojonegoro, Suyoto, tidak terasa sudah 10 tahun memimpin Kota Bojonegoro, masa jabatan kepemimpinan Bupati Suyoto akan berakhir pada selasa 13 Maret 2018.

Berakhirnya masa kepemimpinan Bupati Bojonegoro yang menjabat selama 2 periode ini menandakan berakhir pula Rencana Pembangunan Jangka Pendek (RPJP) ataupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Bojonegoro.

Sepuluh (10) tahun bukanlah waktu yang sebentar untuk kita berbicara soal kepemimpinan, sekilas ketika kita perhatikan selama kepemimpinan Bupati seakan berjalan sangat bagus, aman, tentram, damai dan bahagia.

Namun tunggu dulu, coba kita renungkan kembali, bukankah ketika berbicara pembangunan itu merupakan soal keberpihakan ?, bukankah ketika berbicara kebijakan yang telah dirumuskan itu soal keberpihakan ?, keberpihakan kepada Rakyat atau kepada kelompok tertentu saja.

Mari kita berfikir bersama apakah kebijakan dan pembangunan yang sudah dilaksanakan oleh pemerintahan Bojonegoro selama 10 tahun ini sudah dilandasi dengan kebutuhan masyarakat yang berhaluan keadilan, keterbukaan dan kesejahteraan.

Bagaimanapun juga, kita patut untuk berterima kasih kepada Kepemimpinan pemerintah pada hari ini, karena beliau telah berupaya untuk membangun Bojonegoro kedepan lebih baik dari tahun tahun lalu, hal demikian terbukti dari beberapa program yang telah pemerintah lakukan yang menjadi simbol upaya pemerintah dalam mengentaskan beberapa permasalahan yang ada di Kabupaten Bojonegoro ini.

Berikut beberapa program yang patut kita apresiasi dari kepemimpinan pemerintah pada hari ini:
Tata kelola pemerintahan yang terbuka
Revitalisasi Alun-alun Bojonegoro
Fasilitas Kesehatan untuk Rakyat
Terwujudnya Kota Bojonegoro yang bersih (Perolehan Prestasi Adipura).

Suatu upaya pembangunan tidaklah selamanya berjalan lancar, Disini Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Bojonegoro hadir untuk mengajak masyarakat berfikir dan mengingat kembali beberapa hal yang belum sukses dilakukan oleh pemerintahan hari ini.

Sehingga diharapkan untuk pembangunan-pembangunan yang belum sukses itu bisa kita kawal dan monitoring bersama supaya pemerintahan kedepan sudi untuk melanjutkan pembangunan yang belum selesai tersebut.

Sehingga dengan demikian Bojonegoro akan mampu menciptakan pembangunan yang berkelanjutan, oleh karena itu PC PMII Bojonegoro hadir untuk sedikit mengevaluasi dan mengingatkan kembali kepada pemerintah Bojonegoro tentang beberapa program pembangunan yang belum terselesaikan tersebut, diantaranya ialah :

Adanya mutasi jabatan yang tidak sesuai dengan UU No 6 Tahun 2016
Program pembangunan infrastruktur jalan yang kurang tepat.
Adanya pembangunan Jembatan yang tidak sesuai dengan perencanaan/target waktu (Jembatan Trucuk)
Pembangunan Gedung Olah Raga (GOR) yang dinilai tidak produktif atau tepat guna.
Belum maksimalnya fungsi embung di desa
Telatnya distribusi pupuk yang dinilai menghambat perkembangnya pertanian di Bojonegoro
Belum adanya upaya upaya yang efektif untuk menangani bencana banjir tahunan.
Masih tingginya tingkat pengangguran di Bojonegoro hingga menembus angka 23.329 Jiwa (Baca 2017).
Adanya 12.000 jiwa masyarakat Bojonegoro yang diberi pelatihan namun tidak ada tindak lanjut setelah pelatihan
Pembangunan infrastruktur pendidikan yang belum merata
Pelayanan BPJS yang belum maksimal (adanya perbedaan pelayanan antara menggunakan BPJS dengan Reguler)
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang belum mampu untuk produktif dan hanya menghasilkan PAD yang kecil.

Demikian diatas tadi merupakan problem-problem pembangunan yang belum terselesaikan didalam kepemimpinan pemerintah pada hari ini.

Bertepatan dengan pesta demokrasi yang sebentar lagi akan berlangsung di Bojonegoro, menandakan akan adanya pemimpin baru yang akan menggantikan kepemimpinan Bupati Suyoto.

Oleh karena itu PC PMII Bojonegoro akan senantiasa mengawal masalah masalah yang belum terselesaikan diatas dan PC PMII Bojonegoro sangat berharap kepada pemimpin selanjutnya untuk mampu dalam mengatasi masalah masalah diatas.

Jika tidak maka PC PMII Bojonegoro akan kembali turun jalan dan ingat bahwa ketika “Jas Biru” sudah turun jalan itu bertanda Pemerintahan sedang tidak beres, Rakyat sedang Tertindas dan Ibu Pertiwi sedang Menangis. Salam Pergerakan…!!!!

Oleh : PC PMII Bojonegoro 2017/2018

Editor: Dwi Purwanto