Wartawan dan Politik Pemilu Serentak

- Tim

Selasa, 12 Maret 2019 - 20:24

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Diskusi Publik bertemakan 'Menakar Netralitas Media pada Pemilu 2019'.

Diskusi Publik bertemakan 'Menakar Netralitas Media pada Pemilu 2019'.

TUBAN. Netpitu.com – Wakil Bupati Tuban, Ir. H. Noor Nahar Hussein, M.Si., menghadiri Diskusi Publik bertemakan ‘Menakar Netralitas Media pada Pemilu 2019’ yang diselenggarakan Ronggolawe Press Solidarity (RPS), Selasa (12/03/2019).

Bertempat di Pendopo Kridho Manunggal Tuban, kegiatan ini juga dihadiri Ketua Dewan Pers, Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jatim, Komisioner Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jatim, Ketua KPU dan Bawaslu Tuban, perwakilan perusahaan, serta berbagai elemen masyarakat dan pemuda.

Dihadapan 500 peserta diskusi, Wabup menyatakan bahwa kegiatan ini menjadi wadah edukasi dan pencerahan terkait kinerja pers. Sehingga masyarakat semakin memahami kinerja wartawan.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Selain itu, semakin memperjelas posisi dan peranan wartawan kaitannya dengan politik,” ungkapnya.

Melalui diskusi publik diharapkan masyarakat semakin paham mengenai politik mengingat Pemilu 2019 merupakan Pemilu serentak yang baru pertama kali diselenggarakan.

Baca Juga :  Bawaslu Bojonegoro Gelar Apel Siaga Pengawas Pemilu

Wabup menjelaskan tema netralitas wartawan yang diangkat, menjadi suatu gebrakan baru mengingat belum ada regulasi detail yang mengatur keberpihakan media.

“Sejauh ini, kegiatan kewartawanan hanya diatur oleh Kode Etik Jurnalistik (KEJ),” imbuhnya.

Wabup menambahkan hasil diskusi ini dapat dijadikan referensi untuk disampaikan ke pihak yang bersinggungan dengan wartawan dan politik.

Sementara itu, Ketua Dewan Pers, Yosep Stanley Adi Prasetyo mengungkapkan bahwa jumlah media di Indonesia kurang lebih mencapai 47.000 media. Dari jumlah tersebut hanya sekitar 2.400 media yang terverifikasi Dewan Pers.

“Sisanya adalah mereka yang mengatasnamakan pers untuk kepentingan pribadi, bahkan pemerasan,” terangnya.

Pada tahun politik ini, media berperan penting dalam mengawal Pemilu mengingat masih banyak masyarakat yang tidak mencoblos. Kondisi ini dipersulit dengan 80 juta pemilih milenial yang diperkirakan cenderung golput.

Baca Juga :  Kabar Gembira, MA Putuskan Koruptor Boleh Menjadi Caleg DPR, DPRD

Yosep Stanley menjelaskan media saat ini lebih asyik menulis berita tentang Capres-Cawapres. Sedangkan berita yang berkaitan dengan Caleg yang akan menempati posisi legislatif, media sangat minim menuliskannya.

Mantan Komisioner Komnas HAM ini menegaskan bahwa pers harus menghindari media sosial sebagai bahan berita. Produk jurnalistik memiliki pertanggungjawaban seperti air terjun, artinya melewati proses verifikasi berjenjang sebelum dikonsumsi khalayak. Selain itu, produk jurnalistik berasal dari perusahaan media berbadan hukum yang jelas.

“Terutama di musim pemilu, pers harus menjadi wasit yang adil. Ini upaya yang harus dilakukan wartawan dalam menjaga marwah dan kehormatan profesi,” tegasnya.

Baca Juga :  PKB Umumkan Dukungan Cagub Jabar Ke Ridwan Kamil

Stanley juga menghimbau agar wartawan mengajukan cuti atau mengundurkan diri dari profesi wartawan jika ingin terlibat dalam kampanye politik.

Di kesempatan yang sama, Ketua RPS, Khoirul Huda menyatakan bahwa RPS merupakan embrio lahirnya serikat pers di Kabupaten Tuban sebelum berdirinya PWI cabang Tuban. Beberapa anggota RPS juga tergabung dalam PWI, begitu pula sebaliknya.

“Kami saling bersinergi dan mendukung,” ujarnya.

Khoirul Huda menambahkan bahwa salah satu tujuan diskusi publik ini adalah membongkar image negatif yang sering melekat di wartawan. Terutama di tahun politik seperti ini, banyak wartawan yang dicap hanya mencari kesalahan orang.

“Anggota RPS dalam melakukan tugas peliputan di lapangan, mengedepankan dan menjunjung tinggi kode etik jurnalistik,” pungkasnya.

(met)

Berita Terkait

Pengajuan Penetapan Nama Pada Ijazah Muk’awanah Tak Penuhi Norma Hukum Administrasi Kependudukan : Pengadilan Harusnya Menolak
Sikapi Pencoretan Caleg, DPC PPP Laporkan KPUD dan Bawaslu Kab. Bojonegoro ke DKPP
Sunaryo Abuma’in : LABH PPP Layani Pendampingan dan Bantuan Hukum Gratis Pada Masyarakat
PPP Maksimalkan Peran Saksi di Setiap TPS
Menangkan Pemilu 2024 DPC PPP Masivkan Konsolidasi, Sosialisai ke Kader di Tingkat Kecamatan dan Desa
Jum’at Hari Ini Bawaslu Gelar Sidang Pelanggaran Administrasi Pelaporan Anwar Sholeh
Bawaslu RI Gelar Sidang Laporan Anwar Sholeh, Soal Penetapan DCT DPR, Anna Mu’awanah
DPC PPP Bojonegoro Siap Menangkan Ganjar di Pilpres 2024