oleh

Diduga Sarat Pelanggaran, Fraksi Minta Pj. Bupati Hentikan Proyek Jembatan Trucuk

BOJONEGORO. Netpitu.com – Diduga sarat dengan pelanggaran, Koordinator Front Rakyat Antikorupsi (Fraksi), Kuntjoro, meminta kepada Pj. Bupati Bojonegoro, DR. Suprianto, SH, MH, untuk menghentikan pekerjaan proyek jembatan Trucuk yang telah melampui batas akhir kontrak pengerjaannya.

Menurutnya, pelanggaran itu begitu nampak dimata tetapi seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kesewenang-wenangan ini harus dihentikan untuk menjaga wibawa pemerintah.

Dengan tetap dikerjakannya proyek jembatan Trucuk disaat batas akhir kesempatan penyelesaian proyek telah habis masanya, merupakan pelanggaran terhadap Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Jo Perpres Nomor 4 Tahun 2015 , Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243 Tahun 2015 dan perjanjian Kontrak pekerjaan proyek jembatan Trucuk dan adendumnya itu sendiri merupakan tindakan melawan hukum.

“Ini pelecehan terhadap Pemerintah. Mana ada pejabat yang mengabdi kepada Pemerintah taoi melawan peraturan yang dibuat oleh Pemerintah. Peraturan dibuat untuk memberikan kepastian hukum bukan untuk diabaikan dan malah dilanggar,” ujarnya.

Dengan berakhirnya masa kontrak pekerjaan dan kesempatan penyelesaiannya maka apabila kontraktor proyek tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya maka Pejabat Pembuat Komitmen (PKK) harus menjatuhkan sanksi memutus kontrak, mencairkan jaminan proyek dan memasukkan daftar hitam.

“Sanksi tersebut tertuang jelas dalam Perpres 4 Nomor 2015 dan PMK Nomor 243 Tahun 2015 yang dijadikan dasar penerbitan kontrak proyek dan pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan proyek,” tutur koordinator Fraksi itu.

Diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf (a), PMK Nomor 243 Tahun 2015, berdasarkan penelitian PPK, penyedia barang/jasa akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan setelah diberikan kesempatan sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan;

Selanjutnya pada Pasal 9 ayat (2) huruf (b) ditegaskan, tidak boleh menambah jangka waktu/masa pelaksanaan pekerjaan.

Sedangkan jangka waktu pemberian kesempatan untuk penyelesaian pekerjaan proyek di Perpres Nomor 4 Tahun 2015 ditentukan selama 50 hari kalender.

Yang juga harus dipahami dalam aturan ini adalah bahwa Perpres 4 Tahun 2015 untuk mengatur teknis pelaksanaan pekerjaan proyek, sedang PMK Nomor 243 Tahun 2015 dimaksudkan untuk mengatur pelaksanaan anggaran dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran.

Selanjutnya atas dugaan pelanggaran terhadap kontrak pekerjaan proyek jembatan Trucuk ini, Fraksi meminta Pj. Bupati Bojonegoro memproses pejabat Aparatur Sipil Negara yang terlibat dalam proses pekerjaan proyek jembatan Trucuk ini dengan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Nomor 30 Tahun 2014 dan menjatuhkan sanksi pelanggaran sesuai ketentuan.

Dalam Pasal 17 ayat (1) UU nimor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan tersebut ditegas Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (3) Pejabat Pemerintahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 42 dikenai sanksi administratif berat.

Kemudian ditegaskan dalam Pasal 81 ayat (3) Sanksi administratif berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) berupa: a. pemberhentian tetap dengan memperoleh hak-hak keuangan danfasilitas lainnya; b. pemberhentian tetap tanpa memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya; c. pemberhentian tetap dengan memperoleh hak-hak keuangan danfasilitas lainnya serta dipublikasikan di media massa; atau d. pemberhentian tetap tanpa memperoleh hak-hak keuangan danfasilitas lainnyaserta dipublikasikan di media massa.

(rd/ro)