Anwar Sholeh : Atraksi Bupati Anna di PT. ADS Rugikan Kepentingan Rakyat

- Team

Jumat, 12 Mei 2023 - 11:31

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BOJONEGORO. Netpitu.com – Kekalahan bupati Bojonegoro di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya menjadi perhatian khusus rakyat Bojonegoro. Salah satunya mantan ketua DPRD Bojonegoro, Anwar Sholeh, inisiator pendirian PT. Asri Dharma Sejahtera ( ADS )  BUMD pengelola Partycipating of Interest ( PI ) langan Migas Blok Cepu.

Menurut Anwar Sholeh, kekalahan bupati di pengadilan banding PT. TUN merupakan bukti kesembronoan bupati dalam menerapkan kebijakannya pada BUMD PT. ADS. Lantaran dampak dari keputusan pengadilan TUN itu akan menimbulkan persoalan baru bagi PT. ADS.

Diantaranya potensi munculnya konflik kepengurusan di PT. ADS. Karena posisi direktur utama yang disengketakan Lalu M. Syahril Majdi, sekarang ini telah diisi oleh Dirut yang baru, Kundhori.

Padahal dalam putusan PT. TUN jelas-jelas disebutkan kedudukan Lalu M. Syahril Majdi harus dikembalikan pada jabatan semula sebagai Dirut PT. ADS.

” Ini kan problem baru bagi bupati. Karena menghadapi dua masalah sekaligus. Problematikanya, bupati sudah mengisi jabatan Dirut PT. ADS dengan personal yang baru. Sementara itu surat keputusan bupati tentang pemberhentian Lalu M. Syahril Majdi sebagai Dirut PT. ADS oleh Pengadilan Tinggi TUN dinyatakan tidak sah dan harus mengembalikan jabatan Dirut PT. ADS kepada Lalu,” papar Anwar Sholeh.

Dengan demikian posisi jabatan Kundhori sebagai Dirut PT. ADS pun menjadi tidak sah, tambah Anwar. Lantaran pengisian jabatan tersebut dilakukan pada saat perkara  tengah disengketakan di pengadilan.

Baca Juga :  Kelilingi Stand Bupati Mencari Keris Pamengkang Jagad

” Seharusnya rekruitmen dilakukan setelah adanya keputusan hukum tetap dari pengadilan,” tandas Anwar Sholeh.

Lagi-lagi, menurut Anwar yang kini tengah mencalonkan diri sebagai Bacaleg dari PKN, Anna Mu’awanah telah mengumbar arogansinya sebagai bupati Bojonegoro, yang ujung-ujungnya merugikan kepentingan rakyat.

Inilah problem mendasar dari Anna Mu’awanah yang kerap tidak mematuhi peraturan hukum perundang-undangan. Hal tercermin mulai perubahan namanya yang tanpa melalui penetapan pengadilan, penggusuran pedagang pasar, pemberhentian dan rekruitmen Dirut PT. ADS, hingga penyerobotan tanah warga untuk rumah potong hewan.

“Kesombongan dan kesewenang-wenangan bupati Anna telah memakan banyak korban dan menjadikan rakyat susah. Putusan hukum yang menimpanya sekarang ini merupakan buah dari perbuatan yang ditanamnya sendiri. Dan mungkin buah itu akan lebih banyak lagi yang berjatuhan pada saatnya,”

Baca Juga :  Pemkab Tuban Raih Penghargaan Bidang Hukum dan HAM

PT. ADS, dikatakan Anwar, yang didirikan dengan Perda Nomor 8 tahun 2002 merupakan amanah rakyat guna menampung dana bagi hasil migas untuk dikelola menjadi sumber kesejahteraan rakyat. Supaya keuangannya tidak tercecer dan bocor kemana-mana.

Karenanya sebagài ketua dewan yang turut mengesahkan Perda tersebut Anwar Sholeh mengaku punya kewajiban untuknterus mengawal jalannya BUMD PT. ADS supaya tidak menyimpang dari tujuannya.

” Jangan jadikan BUMD hanya untuk kepentingan segelintir kelompok. BUMD PT. ADS itu didirikan oleh rakyat dan hasilnya untuk kesejahteraan rakyat,” pungkas Anwar Sholeh.

( ro )

Berita Terkait

Idhul Adha, SMKN 1 Bojonegoro Potong 5 Ekor Sapi Qurban
Kemenag Bojonegoro Pastikan Kegiatan Belajar Mengajar di Madrasah Berjalan Normal
Kadal Ireng Bagikan 350 Takjil ke Masyarakat
Rayakan Annyversary ke 75, Persibo Dapat Hadiah Armada Bus Dari Sedulur Pitu
Pengajuan Penetapan Nama Pada Ijazah Muk’awanah Tak Penuhi Norma Hukum Administrasi Kependudukan : Pengadilan Harusnya Menolak
Sikapi Pencoretan Caleg, DPC PPP Laporkan KPUD dan Bawaslu Kab. Bojonegoro ke DKPP
PPP Maksimalkan Peran Saksi di Setiap TPS
Menangkan Pemilu 2024 DPC PPP Masivkan Konsolidasi, Sosialisai ke Kader di Tingkat Kecamatan dan Desa

Berita Terkait

Kamis, 20 Juni 2024 - 12:32

Pilkada Bojonegoro : Memilih Pemimpin Atau Penguasa ( 1 )

Senin, 10 Juni 2024 - 10:48

Masa Jabatan 408 Kades di Bojonegoro Diperpanjang 2 Tahun

Selasa, 4 Juni 2024 - 20:43

Banyak Masalah, PDIP Minta Pemerintah Batalkan PP No. 21 Tahun 2024 Tentang Tapera

Senin, 22 April 2024 - 13:11

Sekda Nurul Azizah Sapa Ribuan Warga di Pengajian Ning Umi Laila

Jumat, 19 Januari 2024 - 11:25

Pengajuan Penetapan Nama Pada Ijazah Muk’awanah Tak Penuhi Norma Hukum Administrasi Kependudukan : Pengadilan Harusnya Menolak

Jumat, 8 Desember 2023 - 19:29

Sikapi Pencoretan Caleg, DPC PPP Laporkan KPUD dan Bawaslu Kab. Bojonegoro ke DKPP

Rabu, 6 Desember 2023 - 12:10

Sunaryo Abuma’in : LABH PPP Layani Pendampingan dan Bantuan Hukum Gratis Pada Masyarakat

Senin, 4 Desember 2023 - 16:43

PPP Maksimalkan Peran Saksi di Setiap TPS

Berita Terbaru

PILKADA 2024

Pilkada Bojonegoro : Memilih Pemimpin Atau Penguasa ( 1 )

Kamis, 20 Jun 2024 - 12:32

PENDIDIKAN

Job And Edu Fair SMKN 1 Diserbu Peminat Kerja Bojonegoro

Selasa, 11 Jun 2024 - 11:03