ASN Dan Pengusaha Berpenghasilan Rp 50 Juta Up Dilarang Gunakan Elpiji Melon

- Tim

Kamis, 12 Juli 2018 - 12:59

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

TUBAN. Netpitu.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tuban, Dr. Ir. Budi Wiyana, M.Si., mengeluarkan himbauan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tidak menggunakan elpiji 3 kg, Rabu (11/07/2018).

Budi Wiyana saat ditemui netpitu.com di kantornya menuturkan bahwa himbauan tersebut merupakan tindak lanjut dari Surat Gubernur Jatim, Soekarwo nomor 540/9176/022.1/2018 dan Surat Dirjen Migas Kementerian ESDM tanggal 23 Maret Nomor 3212/12/DJM.0/2018, perihal Pengendalian Penggunaan LPG Tabung 3 kg Tepat Sasaran Dan Sesuai Peruntukan.

“Himbauan yang ditujukan kepada ASN tersebut berujuan untuk mendukung program pemerintah guna mengurangi subsidi dengan cara para aparatur tidak menggunakan tabung elpiji 3 kg. Kami juga akan segera menyebarkan Surat edaran dalam waktu dekat ini,” tutur Budi Wiyana.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Lebih lanjut, Budi Wiyana mengintruksikan seluruh aparatur di lingkungn Pemkab Tuban agar mematuhi regulasi yang ada.

Selain itu, juga akan dilakukan pengawasan di tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kecamatan,bahkan sampai desa.

Jika diketemukan ASN yang menyalahi aturan maka akan dievaluasi dan pembinaan sesuai dengan ketentuan yang ada.

“Kami akan terus memantau persebaran atas surat edaran itu serta penerapannya,” tegas mantan Kepala Bappeda Tuban.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kabupaten Tuban, Drs. Agus Wijaya, M.AP., menyatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Pertamina sebagai penyedia gas non subsidi yang akan digunakan masyarakat menengah atas dan ASN di Bumi Wali.

Selanjutnya, Diskoperindag Tuban bersama Pertamina akan menyosialisasikan pemberitahuan ini di masyarakat dalam waktu dekat.

Perlu diketahui bahwa, selain pegawai pemerintah, edaran tersebut juga berlaku pada pelaku usaha selain usaha mikro yang memiliki kekayaan bersih Rp 50 juta.

Serta pengusaha restoran, usaha peternakan, usaha pertanian, usaha batik, usaha binatu, usaha jasa, dan jasa usaha tani tembakau.

(gio)

Berita Terkait

Pengajuan Penetapan Nama Pada Ijazah Muk’awanah Tak Penuhi Norma Hukum Administrasi Kependudukan : Pengadilan Harusnya Menolak
Sikapi Pencoretan Caleg, DPC PPP Laporkan KPUD dan Bawaslu Kab. Bojonegoro ke DKPP
PPP Maksimalkan Peran Saksi di Setiap TPS
Menangkan Pemilu 2024 DPC PPP Masivkan Konsolidasi, Sosialisai ke Kader di Tingkat Kecamatan dan Desa
Jum’at Hari Ini Bawaslu Gelar Sidang Pelanggaran Administrasi Pelaporan Anwar Sholeh
Ketua Sarbumusi : Usulan Kenaikan Upah Apindo Tak Hargai Keringat Buruh
Ribuan Warga Karangpacar Ikuti Giat Jalan Santai Kampung Moderasi Beragama
Apindo Bojonegoro Usulkan Kenaikan Upah Sebesar 4,82 Persen

Berita Terkait

Jumat, 19 Januari 2024 - 11:25

Pengajuan Penetapan Nama Pada Ijazah Muk’awanah Tak Penuhi Norma Hukum Administrasi Kependudukan : Pengadilan Harusnya Menolak

Jumat, 8 Desember 2023 - 19:29

Sikapi Pencoretan Caleg, DPC PPP Laporkan KPUD dan Bawaslu Kab. Bojonegoro ke DKPP

Senin, 4 Desember 2023 - 16:43

PPP Maksimalkan Peran Saksi di Setiap TPS

Senin, 4 Desember 2023 - 08:11

Menangkan Pemilu 2024 DPC PPP Masivkan Konsolidasi, Sosialisai ke Kader di Tingkat Kecamatan dan Desa

Minggu, 26 November 2023 - 11:40

Ketua Sarbumusi : Usulan Kenaikan Upah Apindo Tak Hargai Keringat Buruh

Minggu, 26 November 2023 - 10:37

Ribuan Warga Karangpacar Ikuti Giat Jalan Santai Kampung Moderasi Beragama

Jumat, 24 November 2023 - 20:48

Apindo Bojonegoro Usulkan Kenaikan Upah Sebesar 4,82 Persen

Sabtu, 18 November 2023 - 09:50

Shafa Afriza Qirani, Pesepatu Roda Berbakat Dari Bojonegoro

Berita Terbaru

BERITA

PPP Maksimalkan Peran Saksi di Setiap TPS

Senin, 4 Des 2023 - 16:43