Selamat Tinggal Pilkada 2018, Selamat Datang di Pilpres 2019

- Team

Kamis, 12 Juli 2018 - 10:47

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Netpitu.com – Perhelatan pesta demokrasi terbesar di Indonesia bakal kembali digelar 2019 nanti. Selain memilih perwakilan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), rakyat Indonesia juga sekaligus bakal memilih siapa calon Presiden yang diberi amanah memimpin negeri ini selama lima tahun ke depan.

Jokowi yang sudah mendapat dukungan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDIP) 109 kursi DPR RI dari 23.681.471 (18,95%) suara, Partai Golkar 91 kursi DPR RI dari 18.432.312 (14,75%) suara, Partai Nasdem 35 kursi DPR RI dari 8.402.812 (6,72%) suara, Partai Hanura 16 kursi DPR RI dari 6.579.498 (5,26%) suara, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 39 kursi DPR RI dari 8.157.488 (6,53%) suara, dipastikan bakal maju sebagai calon Presiden RI, pada Pilpres 2019.

Selain itu nama Prabowo Subiyanto nampaknya masih akan diusung oleh Partai Gerindra, 73 kursi DPR RI, 14.760.371 (11,81%) suara, untuk maju sebagai Capres yang ketiga kalinya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Nama lain yang mendeclear bakal maju sebagai calin Presiden adalah mantan ketua umum Partai Amanat Nasional,49 kursi dari 9.481.621 (7,59%) suara, Amin Rais. Namun langkah Amin Rais ini diperkirakan tidak akan mulus karena harus bersaing dengan kandidat lain dari PAN, yakni Zulkifli Hasan.

Baca Juga :  Buramnya Potret Pelayanan Pendidikan di Bojonegoro

Sementara itu, beberapa nama lagi juga muncul sebagai kandidat. Tetapi bukan sebagai Capres melainkan sebagai Cawapres.

Mereka adalah ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa, 47 kursi dari 11.298.957 (9,04%) suara, Muhaimin Iskandar, putra sulung ketua dan pembina Partai Demokrat, 61 kursi 12.728.913 (10,19%) suara, Agus Harimurti Yudhoyono, Ahmad Heryawan dari Partai Keadilan Sejahtera,40 kursi dari 8.480.204 (6,79%) suara, dan juga ketua umum PAN, Zulkifli Hasan.

Dari ketiga nama bakal calon Presiden, hanya Jokowi yang hingga sekarang ini dipastikan akan maju sebagai kontestan Pilpres. Sedang dua nama lain, Prabowo dan Amin Rais, masih belum memiliki kepastian apakah mereka bisa mendaftarkan diri sebagai peserta Pilpres 2019.

Diusung 5 Partai pemilik kursi di DPR RI, Jokowi memiliki dukungan 290 kursi DPR RI dan telah mencapai 52 persen kursi DPRRI 2014 – 2019, atau 65.253.581 suara yang setara 52,21 persen suara sah Pemilu 2014 lalu.

Baca Juga :  Sudahkah Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Kepala Desa Oleh PJ Bupati Memenuhi Ketentuan

Sedangkan Prabowo, Amin Rais hingga sekarang ini belum ada titik terang koalisi partai mana yang bakal melengkapi kecukupan pesyaratan dukungan 20 persen kursi DPR RI, atau 25 persen perolehan suara sah Pemilu 2014.

Perolehan suara Gerindra di Pileg 2014 yang hanya 11,81 persen tentunya masih membutuhkan dukungan koalisi dari partai lain. Diantaranya Partai Keadilan Sejahtera, 40 kursi dari 8.480.204 (6,79%) suara, Partai Demokrat, 61 kursi 12.728.913 (10,19%) suara, Partai Amanat Nasional dan Partai Kebangkitan Bangsa, 47 kursi dari 11.298.957 (9,04%) suara, yang hingga sejarang belum menentukan mitra koalisinya.

Dinamika perkembangan politik Pilpres yang begitu cepat menjelang dimasa akhir pendaftran Capres- Cawapres. Telah mendorong perubahan peta politik Pilpres.

Bahkan kabar santer akan digandengnya Agus Harimurti Yudhoyono, dari Partai Demokrat sebagai Cawapres Prabowo, bisa jadi ancaman perpecahan koalisi Gerindra dengan PKS yang telah dibangun sejak Pilpres 2014 lalu.

Baca Juga :  Selamat Datang Pemimpin Baru Kabupaten Bojonegoro

Lantas bagaimanakah dengan nasib Amin Rais ?. Tentu saja dengan dibangunnya koalisi Gerindra dan Demokrat ini, tokoh Muhamadiyah ini terancam terhempas di bursa pencalonan Pilres 2019.

Kecuali PAN, PKS dan PKB bergabung membentuk poros koalisi baru yang mengusung Capres dan Cawapees sendiri.

Namun tentunya hal itu sangat tidak mungkin, mengingat hubungan sejarah PKB dan PAN dimasa lalu. Dimana saat Gus Dur yang menjadi Presiden dilengserkan oleh Amin Rais yang saat itu menjadi ketua MPR RI dan juga ketua umum PAN.

Jika demikian halnya maka PAN dan PKS yang belum memenuhi kuota prosentase persyaratan pencalonan Presiden – Wakil Presiden diperkirakan akan kembali bergabung dengan koalisi Gerindra.

Sedangkan PKB yang pada Pilpres 2014 lalu menjadi partai pengusung Jokowi – Jusuf Kalla, akan kembali merapatkan barisan ke koalisi Jokowi.

Artikel ini ditulis oleh : Edy Kuntjoro
Pimpinan Redaksi netpitu.com

Berita Terkait

Demi Proyek Bansos Jelang Lengser Bupati
Pers Pencasila dan Jurnalisme Patriotik
PKL Berbasis Proyek Solusi Alternatif Di Masa Pandemi Untuk SMK
Opini : Kebijakan Satu Pintu di Kantor Disdik Bojonegoro. Apa Maksudnya ?
Pilkada Tuban “Pertarungan 2 Raja”
Pancasila Dalam Perjuangan “Keadilan”
Pesta Di Tengah Bancana “Tante Mer”
Pilkades : Pilih Pemimpin Atau Pejabat

Berita Terkait

Senin, 10 Juni 2024 - 11:47

408 Kades nek Bojonegoro Masa Jabatane Ditambahi 2 Taun

Selasa, 4 Juni 2024 - 20:43

Banyak Masalah, PDIP Minta Pemerintah Batalkan PP No. 21 Tahun 2024 Tentang Tapera

Jumat, 19 Januari 2024 - 11:25

Pengajuan Penetapan Nama Pada Ijazah Muk’awanah Tak Penuhi Norma Hukum Administrasi Kependudukan : Pengadilan Harusnya Menolak

Jumat, 8 Desember 2023 - 19:29

Sikapi Pencoretan Caleg, DPC PPP Laporkan KPUD dan Bawaslu Kab. Bojonegoro ke DKPP

Rabu, 6 Desember 2023 - 12:10

Sunaryo Abuma’in : LABH PPP Layani Pendampingan dan Bantuan Hukum Gratis Pada Masyarakat

Senin, 4 Desember 2023 - 16:43

PPP Maksimalkan Peran Saksi di Setiap TPS

Senin, 4 Desember 2023 - 08:11

Menangkan Pemilu 2024 DPC PPP Masivkan Konsolidasi, Sosialisai ke Kader di Tingkat Kecamatan dan Desa

Jumat, 1 Desember 2023 - 08:54

Jum’at Hari Ini Bawaslu Gelar Sidang Pelanggaran Administrasi Pelaporan Anwar Sholeh

Berita Terbaru

PENDIDIKAN

Job And Edu Fair SMKN 1 Diserbu Peminat Kerja Bojonegoro

Selasa, 11 Jun 2024 - 11:03

POLITIK DAN PEMERINTAHAN

408 Kades nek Bojonegoro Masa Jabatane Ditambahi 2 Taun

Senin, 10 Jun 2024 - 11:47