Tanpa Perbup Baru Pengisian Perangkat Desa Berpotensi Melanggar Hukum

- Team

Rabu, 12 Agustus 2020 - 12:28

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

H. Sunaryo Abuma'in.

H. Sunaryo Abuma'in.

BOJONEGORO. Netpitu.com – Untuk menghindari persoalan hukum, praktisi hukum Perari Bojonegoro, Sunaryo Abu’main, meminta pelaksanaan pengisian perangkat desa di Bojonegoro ditunda.

Lantaran belum ada Peraturan bupati ( Perbup ) baru yang mengatur petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis ( Juklak dan Juknis ) tentang pengisian perangkat desa tahun 2020.

Perbup baru tersebut nantinya akan mengatur lebih rinci tentang cara pengisian perangkat desa dilaksanakan oleh pemerintah desa.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Meski sekarang ini sudah ada Peraturan daerah ( Perda ) Nomor 4 Tahun 2019 perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa, namun belum ada Perbup yang menjabarkan tentang tata laksana pengisian perangkat desa yang mengacu pada Perda No. 4 tahun 2019.

Baca Juga :  Kajari Bojonegoro Sutikno, SH. MH : Soal Sanksi Hukuman Administrasi Terserah Pemkab

” Jika Pemerintah desa memaksakan pengisian perangkat desa dengan menggunakan Perbup lama, nomor 36 tahun 2017 maka potensi pelanggaran hukumnya sangat besar,” ujar Sunaryo Abuma’in, kepada netpitu.com di kantor Perari Bojonegoro, Rabu, ( 12/08/2020 ).

Ada dua potensi pelanggaran hukum bila pengisian perangkat desa dilakukan tidak menggunakan dasar hukum Perbup baru, pertama pelanggaran administrasi dan kedua pelanggaran hukum yang mengarah pada tindak pidana.

Baca Juga :  Apakah ASN Non Muslim, Satpol PP, Wajib Kenakan Sarung dan Baju Muslimah ?

Lebih lanjut dikatakan Sunaryo Abuma’in, pada Pasal 6 huruf (g) Perda No. 4 Tahun 2019, ditegaskan bahwa dalam pembuatan soal ujian panitia wajib menggandeng perguruan tinggi dengan akreditasi B. Sementara di Bojonegoro PT akreditasi B, tidak ada.

Sementara itu, untuk pembiayaan pembuatan soal sesuai Perda No. 4/2019, dibebankan kepada Pemerintah desa.

“Apakah Pemdes cukup punya anggaran untuk kerjasama pembuatan soal dengan perguruan tinggi akreditasi B yang adanya di luar daerah Bojonegoro,” tambah Sunaryo Abuma’in.

Baca Juga :  Pra TMMD Kodim 0813 Genjot Pekerjaan Infrastruktur Desa Meduri

Karenanya, politikus Partai Persatuan Pembangunan ( PPP ) ini, meminta agar Kepala desa agar berhati- hati dalam penyaringan dan pengisian perangkat desa di tahun 2020 ini.

Selanjutnya, karena masih terjadi kekosongan Perbup dari Perda No. 4 /2019, ia menyarankan kepada semua Kades yang akan menggelar pengisian perangkat desa untuk menunda pelaksanaannya sampai diterbitkannya Peraturan bupati yang baru oleh bupati Bojonegoro, tentang perangkat desa.

“Daripada bermasalah di kemudian hari, sebaiknya pengisian perangkat ditunda sampai ada Perbup yang baru,” tambah Sunaryo Abuma’in.

(ro)

Berita Terkait

LHP BPK Kab. Bojonegoro Sudah Diserahkan Ke Ketua DPRD Tapi Tak Dibagikan Pada Anggota
16 Lowongan Parades Di Sukosewu, Jangan Lempar Bola Panas Ke Kecamatan
Hoax Kabar Penghentian Hibah BKD Dari KPK
Dorong Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Kementerian PAN RB Lakukan Rakor Online
Miris, Masih Ada Jalan Poros Desa Berlumpur di Bojonegoro
PDIP : Pemkab Harus Berikan Solusi Soal Kelambatan Pencairan ADD
Duh, 53 Desa Di Bojonegoro Belum Mengajukan Pencairan ADD., Ada Apa ?
Duh… Belum Terima Gaji Bulan Maret, ASN Dinas Sosial Bingung Cari Talangan

Berita Terkait

Senin, 10 Juni 2024 - 11:47

408 Kades nek Bojonegoro Masa Jabatane Ditambahi 2 Taun

Senin, 10 Juni 2024 - 10:48

Masa Jabatan 408 Kades di Bojonegoro Diperpanjang 2 Tahun

Selasa, 4 Juni 2024 - 20:43

Banyak Masalah, PDIP Minta Pemerintah Batalkan PP No. 21 Tahun 2024 Tentang Tapera

Senin, 22 April 2024 - 13:11

Sekda Nurul Azizah Sapa Ribuan Warga di Pengajian Ning Umi Laila

Jumat, 19 Januari 2024 - 11:25

Pengajuan Penetapan Nama Pada Ijazah Muk’awanah Tak Penuhi Norma Hukum Administrasi Kependudukan : Pengadilan Harusnya Menolak

Jumat, 8 Desember 2023 - 19:29

Sikapi Pencoretan Caleg, DPC PPP Laporkan KPUD dan Bawaslu Kab. Bojonegoro ke DKPP

Rabu, 6 Desember 2023 - 12:10

Sunaryo Abuma’in : LABH PPP Layani Pendampingan dan Bantuan Hukum Gratis Pada Masyarakat

Senin, 4 Desember 2023 - 16:43

PPP Maksimalkan Peran Saksi di Setiap TPS

Berita Terbaru