oleh

Bengawan Jonegoro

Bengawan Jonegoro
Penulis : Arieyoko

Delapan tahun silam, Mei 2010, gagasan menyebut (dan mengganti) nama Bengawan Solo menjadi Bengawan Jonegoro, saya posting. Tanggapan kawan-kawan medsos beragam. Rata-rata kaget lantaran dianggap aneh dan unik.

Tidak aneh sebenarnya, jika lazim menggunakan akal secara ‘out of box’. Mencari alternatif-alternatif anyar, sebagai gagasan segar. Dan, bukankah sebenarnya demikian adanya?

Posisi Bengawan Solo memang beda dibanding (misalnya) Bengawan Brantas, Bengawan Serayu, Bengawan Cisadane, dan seterusnya. Lantaran, penamaan yang lebih universal. Bukan, statis (dan sektoral).

Artinya, nama Bengasan Solo, layaknya jika (hanya) ada dan berada di Solo (Surakarta) semata. Lantas, tatkala telah menghilir ke Sragen, Madiun, Ngawi, Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Gresik. Mustinya dilakukan metamorfosa menjadi Bengawan ‘setempat’.

Apakah boleh disebut sebagai Bengawan Kalitidu (Kecataman). Atawa Bengawan Sale (Desa), atawa nama-nama Dusun yang lainnya ? Bagi pola pikir usang, yang stagnan, yang bermuara (semata) proyek, itu (pasti) disalahkan. Tidak boleh.

Namun, cara berfikir semacam itu, mencerminkan gaya lawas. Tidak lagi cocok di era milinea ini. Sebab, tak ada gairah anyar tentang nasionalisme, tentang kebanggaan pada daerah/wilayah sendiri, tentang kemandirian masyarakat dan pembangunannya.

Sama halnya penyebutan ‘Jonegoro’, disebut sebagai penamaan yang kliru dan salah. Tersebab dalam baku sastra, parama sastra, dikatakan yang benar adalah, ‘Bojonegaran’.

Inilah benturan kultural, yang masih ‘inbox’ dan yang telah ‘out box’. Budaya tersebut masih kencang, kuat, dan tragis di Kabupaten Bojonegoro. Baik dalam fokus pembangunan infrastruktur, ekonomi, stabilitas, sosial, politik, kesehatan, pendidikan, dan seterusnya.

Padahal, wong-wong ndesa Bojonegoro, sejak zaman kuna, menyebutinya sebagai Jonegoro. Sebagai kata ganti “lunga kutha’, jika hendak bepergian ke kota.

So, ada keengganan untuk menampung, menangkap kehendak, menyalurkan hasrat murni, rakyat Bojonegoro sendiri. Dengan aneka pembenar, yang alih-alih hanya sekadar membatasi hak-hak berdemokrasi.

Akibatnya, tak aneh jika Jonegoro makin kalah jauh dengan Tuban dan Lamongan. Kalah telak.
Sepanjang masih berkutat dengan alur pikir lawas dan salah pikir, seterusnya tetap puritan seluruh sektor pembangunan di kabupaten yang memiliki PAD 3,7 trilyun (2018) dan melonjak menjadi 4,6 triyun pada 2019 ini.

Mbakyu Bupati dan Mas Wakil Bupati Bojonegoro yang baru, bisa kok melakukan revolusi mental atas kinerja jajarannya. Tentu, dibutuhkan budayawan yang mintihir untuk bersama-sama melakukan pembaruan-pembaruan : itu.

Agar mencuat semangat ‘handarbeni’ yang baru. Atas tanah kelahiran tercinta Bojonegoro : ini. Bullshit bicara internasional dan globalisasi, jika tidak membumi dan mencintai tanahnya sendiri, terlebih dulu. Dan, inilah power sejatinya wong Jonegoro.

Arieyoko
2019