oleh

Undang 14 LMDH Dinas Kehutanan Jatim dan Perhutani Sosialisasikan Rencana Kerja Usaha

TUBAN. Netpitu.com – Dinas Kehutanan Provinsi melalui Cabang Dinas Kehutanan Wilayah (CDK) Bojonegoro bersama Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Tuban, Parengan dan Jatirogo mengadakan rapat pembinaan kelompok Perhutanan Sosial dan sosialisasi penyusunan Rencana Kerja Usaha (RKU) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) bagi pemegang ijin Perhutanan Sosial di ruang pertemuan kantor Perhutani KPH Tuban, Rabu, (11/03/2020).

Sebanyak 14 LMDH se-Kabupaten Tuban, jajaran CDK, KSS kompers dan perwakilan Asisten Perhutani (Asper) dari tiga KPH, juga diundang hadir. Dalam acara tersebut juga hadir dari Dinas Kehutanan Provinsi Jatim, Balai PSKL Jabalnusra, Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tuban. Tampak pula kelompok kerja Perhutanan Sosial Tuban terkait hadir di aula gedung rapat KPH Tuban, Jalan Gajah Mada, 12 A.

“Mereka hadir di acara tersebut selain rapat pembinaan serta sosialisasi yang pada dasarnya adalah guna mengikuti sosialisasi program Perhutanan Sosial yang dicanangkan oleh pemerintah pusat,” kata Kepala Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Bojonegoro, Purnomo P. Nugroho kala ditemui netpitu.com usai memberi sambutan.

Materi sosialisasi disampaikan oleh Kepala Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Bojonegoro, Purnomo P. Nugroho, S. Hut, M.M, Administratur/KKPH Tuban, Ir. Tulus Budyadi, M.M, Administratur /KKPH Jatirogo, Panca P. M. Sihite, S. Hut, M.Sc, Administratur/KKPH Parengan, Badarudin Amin, S.Hut dan Pendamping Perhutanan Sosial meliputi metoda penyusunan RKU dan RKT serta mekanisme pembentukan Kelompok Usaha Bersama. Kegiatan tersebut diikuti oleh segenap Lembaga Masyarakat Desa Hutan pemegang ijin Perhutanan Sosial skema Kulin KK baik sudah terbit ijinnya maupun yang dalam proses penerbitan.

“Yang kita bahas lakukan dalam pengelolaan hutan disini pihak yang sudah mendapat ijin dari pusat diharapkan pengelolaan hutan secara lestari harus dikedepankan serta disesuaikan RPKH yang sudah ada atau diterbitkan,” ungkap Purnomo P. Nugroho.

Sementara itu Administratur KPH Tuban Tulus Budyadi menyambut baik kegiatan tersebut dan mengharapkan peran LMDH dapat sesuai dan sejalan dengan rencana penggelolaan yang ada di Perhutani.

“Para pemegang ijin PS agar berkaloborasi dengan Asisten Perhutani di Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan setempat sehingga pengembangan potensi petak pangkuannya nanti dapat serasi dengan Rencana Pengelolaan Kelestarian Hutan (RPKH) maupun Rencana Tehnik Tahunan (RTT) yang sudah ada,”ujarnya.

Menurutnya program ini dapat mendukung peningkatan ekonomi masyarakat desa hutan yang akan berimbas baik pada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

“Saya himbau agar LMDH-LMDH yang hadir agar dapat mengambil peran dalam pelaksanaan Perhutanan Sosial di wilayahnya”,” ujar Tulus melanjutkan.
(met)