BOJONEGORO. Netpitu.com – Bertemu dengan Wakil Bupati Bojonegoro, perwakilan Guru Tidak Tetap (GTT) honorer Kategori 2 ( K2 ) berharap Pemkab Bojonegoro bisa memperjuangkan nasib GTT yang tidak dapat mengikuti Seleknas CPNS 2018 karena usia diatas 35 tahun.
Dikatakan Warpian, perwakilan GTT Bojonegoro, pihaknya ingin menyuarakan dan berdiskusi tentang nasib GTT dengan Wakil Bupati Bojonegoro, Drs. Budi Irawanto,
“Intinya kami ingin diutamakan jika adanya lowongan CPNS/rekruitmen ASN,” ujar Warpian, kepada netpitu.com, Sabtu, (13/10) di kantor Pemkab Bojonegoro.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Lebih lanjut dikatakan sekretaris Forum GTT Bojobegoro, Warpian, pihaknya (GTT) menyadari bahwa tahun ini kami tidak dapat terakomodir untuk jadi PNS karena rata-rata sudah berusia diatas 35 tahun.
Namun begitu pihak GTT tetap berharap jika ada alternatif kebijakan lain. Seperti rencana pemerintah bagi honorer K2 yang tidak dapat diakomodir dalam penerimaan CPNS akan dimasukan dalam ASN dalam bentuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Menerima permintaan perwakilan GTT tersebut, Wakil Bupati Bojonegoro Budi Irawanto, akan memperhatikan nasib GTT honorer K2. Namun, tentunya harus sesuai dengan peraturan yang berlaku.
“Tapi ini jangan dipolitisir, karena ini masalah nasib,” tutur Budi Irawanto, kepada netpitu.com.
Dikatan Wakil Bupati, Pemkab akan memperbaiki tata kelola penerimaan pegawai di Bojonegoro, bukan hanya dibidang pendidikan, namun juga kesehatan dan Satker lainnya, tambahnya.
“Terkait honorer K2 yang banyak tak terakomodir menjadi CPNS dikarenakan banyak sekali tambahan tenaga GTT yang tidak terkontrol. Saya minta kepada Dinas Pendidikan Bojonegoro selaku OPD yang menangani guru honorer ada kontrol saat pengangkatan tenaga Honorer baru,” tegas Wakil Bupati Bojonegoro, Budi Irawanto.
“Karena jika tidak, hal tersebut akan menimbulkan masalah, dan yang terkena dampaknya adalah temen-temen GTT yang lama sudah mengabdi,” tandasnya.
Hadir dalam pertemuan GTT honorer K2 dengan Wakil Bupati Bojonegoro, Kepala Dinas Pendidikan Bojonegoto, Hanafi, dan anggota DPRD, Komisi A, Donny Bayu Setyawan.
(dan)
