Rakyat Mulai Berani Kritik Bupati Anna Mu’awanah, ” Wong Bojonegoro Butuh Pemimpin…. Bukan Penguasa “

BOJONEGORO. Netpitu.com – Jagad dunia maya Bojonegoro kini tengah dipenuhi gambar foto-foto spanduk bernada protes dan kritik kepada Bupati Bojonegoro selaku pemimpin Pemerintahan di Kabupaten Bojonegoro.

Selengkapnya spanduk tersebut berbunyi seperti ini, ” Wong Bojonegoro butuh pemimpin… Bukan penguasa ! …. (sing) sak karepe dewe …..Dupeh lan Dumeh “.

Dalam penelusuran netpitu.com spanduk itu dipasang terbentang di mulut jalan, sebuah gang kecil yang berada di sebelah timur pemakaman umum Kelurahan Ngroworejo, Kecamatan Kota Bojonegoro.

Berdiri persis di hadapan spanduk itu, ada pesan mendalam terukir dalam hati. Yakni perasaan ketidaknyamanan atas kepemimpinan Anna Mu’awanah sebagai bupati Bojonegoro, yang mulai mengusik ketentraman dan kedamaian rakyat Bojonegoro.

Memang miris jika membaca spanduk tersebut.

Pertanyaannya, benarkah bupati Anna Mu’awanah, sak karepe dewe dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan di Bojonegoro. Semua kebijakannya diambil tanpa mempedulikan situasi kondisi rakyatnya ?. Sehingga berakibat merugikan kepentingan rakyat ?. Benarkah kebijakan bupati Bojonegoro tidak berpihak kepada rakyat ?.

Menjawab pertanyaan ini, netpitu.com mencoba klarifikasi ke lapangan, dan berusaha mencari jawaban. Apa yang menjadi penyebab dan apa alasan warga melontarkan kritik keras seperti ini.

Seorang warga yang tidak mau disebutkan jati dirinya dan kebetulan lagi kongkow di gardu pos Kamling, dengan singkat mengatakan inilah protes warga atas ketidakpuasan terhadap pemerintahan bupati Anna Mu’awanah.

Untuk membuktikan hal itu tentunya harus diuji dengan standart ketentuan pelayanan dan ketentuan peraturan dan perundang-undangan pemerintah yang berlaku di negeri ini.

Terlepas dari benar atau tidaknya apa yang tertulis di spanduk itu. Hendaknya bunyi tulisan tersebut haruslah dianggap sebagai kritik rakyat terhadap pemimpinnya, yang seharusnya memberikan pelayanan terbaiknya sebagai abdi rakyat. Bukannya malah menggurui, memarahi, minta dilayani, dan menyakiti hati rakyat, apalagi mempersulit kehidupan rakyatnya.

Dengan demikian, terbuktilah sudah bahwa besarnya APBD yang Pemerintah Kabupaten Bojonegoro miliki ternyata tidak bisa membuat rakyat Bojonegoro hidup nyaman, damai, bahagia, apalagi sejahtera.

APBD yang berupa materi keuangan hanya mampu membangun infrastruktur fisik yang belum mampu memberikan kontribusi keuntungan secara ekonomi untuk rakyat kecil.

APBD Bojonegoro yang jumlahnya sekitar Rp. 6,7 trilyun itu pun tidak mampu membangun rasa aman, nyaman, damai dan kebahagiaan rakyat Bojonegoro secara menyeluruh.

Ditulis oleh : Edy Kuntjoro, Pimpinan Redaksi netpitu.com.