Diduga Sarat Pelanggaran, Perencanaan dan Pelaksanaan Proyek Wisata Religi Amburadul

- Tim

Selasa, 14 Maret 2023 - 11:33

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BOJONEGORO. Netpitu.com – Penganggaran dan pelaksanaan proyek wisata religi yang terletak di Kecamatan Margomulyo amburadul dan diduga menyimpang dari sistem penganggaran dalam APBD.

Anwar Sholeh, mantan ketua DPRD Bojonegoro 1999 – 2004, kepada netpitu.com mengatakan proyek yang mulai dikerjakan sejak 2021 dengan alokasi anggaran Rp. 24.9 milyar, dan dilanjutkan kembali pada tahun anggaran belanja 2022 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 44 milyar, serta pada tahun anggaran 2023 sekarang ini pembangunannya kembali dilanjutkan dengan besaran alokasi anggaran sekitar Rp. 45 milyar, seharusnya masuk dalam pengangaran proyek multy years.

Namun faktanya proyek wisata religi tersebut dianggarkan dalam setiap tahunnya sehingga menjadi proyek yang dikerjakan dan diselesaikan dalam tahun tunggal.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Memang ironis, lantaran jika kebijakan Pemkab Bojonegoro dalam pembangunan wisata religi itu dikerjakan dengan anggaran tahun tunggal, sementara bidang infrastruktur yang dikerjakan hanya satu jenis bidang, yakni gedung berupa masjid dan taman dengan lokasi yang sama.

Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 27 ayat 12 Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang perubahan peraturan pengadaan barang jasa pemrintah Nomor 16 tahun 2018.

Dalam pasal 12 ayat 12 disebutkan, Kontrak Tahun Jamak merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang membebani lebih dari1 (satu) tahun anggaran dilakukan setelah mendapatkan persetujuan pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, dapat berupa:
a. pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 12 (dua belas) bulan;
b. pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 1 (satu) tahun anggaran; atau
c. pekerjaan yang memberikan manfaat lebih apabila dikontrakkan untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran dan paling lama 3 (tiga) tahun anggaran.

Baca Juga :  Dirut RSUD Tak Akui Ada Klaim Tagihan Ke Pemkab, dr. Hamzah : Jumlahnya Tak Wajar

Selain itu, menurut Anwar Sholeh, penganggaran proyek wisata religi juga tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah. Pada Permendagri disebutkan Sub kegiatan tahun jamak harus memenuhi kriteria paling sedikit:
1). Pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan sub kegiatan yang secara teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan 1 (satu) keluaran yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (dua belas) bulan dalam tahun anggaran berkenaan.

2) ; pekerjaan atas pelaksanaan sub kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran.

3) ; dan pekerjaan atas pelaksanaan sub kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran, antara lain penanaman benih/bibit, penghijauan, pelayanan perintis laut/udara, makanan dan obat di rumah sakit, pelayanan pembuangan sampah, dan pengadaan jasa pelayanan kebersihan ( h. cleaning service ). Penganggaran Kegiatan Tahun Jamak berdasarkan atas persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD, yang ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan KUA dan PPAS.

Baca Juga :  Ombudsman RI Berikan Penganugerahan Predikat Kepatuhan Kepada Kementerian dan Pemerintah Daerah

Jangka waktu penganggaran pelaksanaan Kegiatan Tahun Jamak tidak melampaui akhir tahun masa jabatan Kepala Daerah berakhir, kecuali Kegiatan Tahun Jamak dimaksud merupakan prioritas nasional dan/atau kepentingan strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang.

Dugaan penyimpangan mekanisme pembangunan proyek wisata religi diduga tidak sebatas pelanggaran dalam penganggaran tetapi juga tata kelola proyek.

Seperti diketahui pengadaan tanah untuk wisata religi di Margo Mulyo dilakukan pada tahun anggaran 2020. Sedangkan pelaksanaan proyeknya mulai dilaksanakan pada tahun anggaran 2021, berlanjut pada 2022, kemudian dilanjutkan kembali pada tahun anggaran 2023 sekarang ini. Padahal bidang proyek yang penganggarannya terus menerus dilakukan tersebut hanya satu bidang kegiatan, yakni pembangunan masjid.

Keanehan lain yang muncul pada proyek wisata religi menurut Anwar Sholeh adalah adanya penyelesaian AMDAL ( Analisa Dampak Lingkungan ) UKL dan UPL proyek wisata religi yang baru diselesaikan pada 2022. Padahal, logikanya, sebelum proyek dikerjakan kajian AMDAL harus ada terlebih dahulu. Untuk menentukan kelayakan posisi proyek di tempat tersebut.

” Ini kan super pembodohan pada rakyat, proyek sudah dikerjakan kok dokumen AMDAL-nya baru dibuat,” tandas Anwar.

Baca Juga :  Berikan Layanan Harga Hemat Mini Market Primkoppol Diserbu Pembeli

Lantaran dalam fakta yang tersaji, posisi proyek berada di sisi tebing yang cukup curam sehingga rawan terjadi longsor tanah tebing. Apalagi untuk kelongsoran tanah tebing ini sudah terjadi beberapa kali, sehingga patut menjadi kajian potensi keamanan pengunjung wisata dari potensi bencana tanah longsor. Selain itu, juga munculnya sumber mata air di tengah bangunan masjid bisa menjadi ancaman kerawanan ambles dan ambruknya bangunan masjid karena struktur tanah yang lembek dan berair.

” Saya melihat sendiri bagaimana kondisi proyek tersebut. Ada potensi longsor pada tebing dan warga yang tinggal di sekitar tebing juga menyatakan ketakutannya apabila tebing longsor kembali, kuatir jika rumah yang ditinggalinya ikut terseret tanah longsor,” ujar Anwar Sholeh kepada netpitu.com, Selasa, ( 14/03/2023 ).

Tak hanya berhenti disitu, kata Anwar pada tahun anggaran 2023 ini selain masih tetap dianggarkan proyek fisik bangunan masjid wisata religi juga terdapat penganggaran belanja pembuatan master plant wisata religi. Aneh kan.

Seharusnya master plant proyek ditempatkan pada kegiatan perencanaan sebelum kegiatan pekerjaan proyek dilakukan, tidak terbalik seperti sekarang ini.

” Proyek ini dibiayai dengan uang negara, jadi jangan coba-coba bermain dengan ketentuan peraturan negara,” tandas Anwar Sholeh.

( ro )

Berita Terkait

Kemenag Bojonegoro Pastikan Kegiatan Belajar Mengajar di Madrasah Berjalan Normal
Kadal Ireng Bagikan 350 Takjil ke Masyarakat
Rayakan Annyversary ke 75, Persibo Dapat Hadiah Armada Bus Dari Sedulur Pitu
Pengajuan Penetapan Nama Pada Ijazah Muk’awanah Tak Penuhi Norma Hukum Administrasi Kependudukan : Pengadilan Harusnya Menolak
Sikapi Pencoretan Caleg, DPC PPP Laporkan KPUD dan Bawaslu Kab. Bojonegoro ke DKPP
PPP Maksimalkan Peran Saksi di Setiap TPS
Menangkan Pemilu 2024 DPC PPP Masivkan Konsolidasi, Sosialisai ke Kader di Tingkat Kecamatan dan Desa
Jum’at Hari Ini Bawaslu Gelar Sidang Pelanggaran Administrasi Pelaporan Anwar Sholeh

Berita Terkait

Selasa, 26 Maret 2024 - 11:09

Kemenag Bojonegoro Pastikan Kegiatan Belajar Mengajar di Madrasah Berjalan Normal

Sabtu, 23 Maret 2024 - 14:00

Kadal Ireng Bagikan 350 Takjil ke Masyarakat

Sabtu, 9 Maret 2024 - 21:31

Rayakan Annyversary ke 75, Persibo Dapat Hadiah Armada Bus Dari Sedulur Pitu

Jumat, 19 Januari 2024 - 11:25

Pengajuan Penetapan Nama Pada Ijazah Muk’awanah Tak Penuhi Norma Hukum Administrasi Kependudukan : Pengadilan Harusnya Menolak

Rabu, 6 Desember 2023 - 12:10

Sunaryo Abuma’in : LABH PPP Layani Pendampingan dan Bantuan Hukum Gratis Pada Masyarakat

Senin, 4 Desember 2023 - 16:43

PPP Maksimalkan Peran Saksi di Setiap TPS

Senin, 4 Desember 2023 - 08:11

Menangkan Pemilu 2024 DPC PPP Masivkan Konsolidasi, Sosialisai ke Kader di Tingkat Kecamatan dan Desa

Jumat, 1 Desember 2023 - 08:54

Jum’at Hari Ini Bawaslu Gelar Sidang Pelanggaran Administrasi Pelaporan Anwar Sholeh

Berita Terbaru

GOODNEWS

Komunitas IRL Jatim Bagikan Takjil di Bojonegoro

Minggu, 31 Mar 2024 - 12:29

BERITA

Kadal Ireng Bagikan 350 Takjil ke Masyarakat

Sabtu, 23 Mar 2024 - 14:00