Kemenag Jatim “Banjir Keluhan” Sekolah Lima Hari

- Tim

Rabu, 14 Juni 2017 - 19:57

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v62), quality = 85

CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v62), quality = 85

SURABAYA. Netpitu.com – Penolakan penerapan sekolah lima hari oleh menteri pendidikan dan kebudayaan, Muhajir Efendi, terus menggeliat di Provinsi Jawa timur. Sejumlah tokoh ulama, pengurus cabang NU, Pondok Pesantren, Madrasah Diniyah dan Persatuan guru NU di Pasuruan, menggelar unjuk rasa menolak program sekolah lima hari.

Penerapan sekolah lima hari atau full day school ini dianggap akan merugikan banyak pihak, terutama lembaga pendidikan diniyah, TPQ, TPA, Pondok Pesantren dan bangsa Indonesia sendiri. Lantaran hilangnya kesempatan anak-anak sekolah yang menjalani pendidikan formal untuk bisa memperoleh tambahan waktu belajar ilmu agama menjadi hilang.

Menurut Mas’ud, Kepala Bidang Pendidikan Diniyah dan Pesantren Kanwil Kemenag Jatim, sebanyak 25.694 lembaga pendidikan diniyah di Jatim terancam gulung tikar apabila kebijakan lima hari sekolah selama sepekan diberlakukan. Pasalnya, kebijakan itu berpotensi menyebabkan mereka kehilangan 1,4 juta santri.

“Kami berharap ada kebijakan dan regulasi yang saling menguntungkan. Lima hari sekolah harus disesuaikan dengan layanan pendidikan diniyah yang sudah jadi tradisi di Jatim,” kata Mas’ud kepada wartawan, Rabu (14/6/2017).

Saat ini banyak keluhan dari berbagai daerah atas kebijakan lima hari sekolah tersebut. Lembaga-lembaga pendidikan keagamaan tersebut, selama ini menjalankan aktivitas belajar mengajar mulai pukul 14.00 hingga pukul 17.00.

Apabila kebijakan lima hari sekolah diberlakukan sehingga menyebabkan para siswa pulang sore, maka para siswa itu tak akan bisa mengikuti kegiatan di Madrasah Diniyah.

Di Jawa timur, kata Mas’ud, terdapat 20.011 lembaga Madrasah Diniyah tingkat Ula (dasar),  lalu 5.601 lembaga Madrasah Diniyah tingkat Wustho (menengah), serta 81 lembaga Madrasah Diniyah tingkat Ulya (atas).

Baca Juga :  Satgas TMMD Sosialisasikan Gerakan Koperasi

Selain menjadi pusat aktivitas bagi lebih dari 1,4 juta santri, lembaga-lembaga itu juga menjadi gantungan ekonomi bagi sebanyak 25.694 lembaga pendidikan diniyah di Jatim terancam gulung tikar .

JK : 50 Juta Anak Sekolah Akan Terdampak.

Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla, menanggapi rencana kementeriannya menerapkan kebija‎kan full day school, tidak bisa hanya diputuskan di tingkat menteri.

“Ini kalau soal yang begini tidak boleh diputuskan hanya di tingkat menteri karena 50 juta anak yang terdampak, yang SD-SMP-SMA,” tegas JK di kantor Wapres, Gambir, Jakarta, Selasa (13/6/2017).

Menurut JK, nanti Presiden yang menentukan mengenai kebijakan full day school tersebut, setelah membahasanya dalam rapat terbatas.

Baca Juga :  Soehadi dan Mitroatin Fokus Kesejahteraan Rakyat

Banyak hal yang menjadi pertimbangan mengenai rencana kebijakan tersebut, salah satunya mengenai kesiapan sekolah, yang setiap wilayah berbeda kondisinya.

“Menyangkut sistemnya, yang paling penting logistiknya, makannya. Di mana makannya anak-anak ini kan? Kalau di kota besar iya sudah biasa, tapi kalau di desa-desa di mana? Siapa bikin dapur di sekolah? Ada enggak ruang makannya? Itu yang paling sederhana, di samping yang lain-lain,” tuturnya.

JK menuturkan, rencana kebijakan tersebut akan di evaluasi kembali, karena ‎dampak dari kebijakan tersebut sangat besar.

‎”Nanti dievaluasi lah, ini kan belum berlaku, karena menyangkut banyak hal efeknya. Ada yang mampu mungkin, ada yang tidak, jadi tidak bisa dilakukan secara umum dulu, nanti secara bertahap,” paparnya.

(Red/Ams)

 

Berita Terkait

Satu Jiwa Tolak Korupsi, Roadshow PMK ke 66 di Bojonegoro
PPDB SMKN Tuban – Bojonegoro Resmi Ditutup, 1109 Bangku Tak Terisi
Orang Tua Wali Murid Pertanyakan Uang Tabungan dan Uang Kunjungan Industri Yang Belum Dikembalikan
IKA SMP Negeri 2 Bojonegoro Mulai Bangun Mushola di SMPN 2
Pungutan Kepada Siswa Melalui Komite Itu Tidak Dibenarkan
Tim Bola Voli SMA Negeri 2 Bojonegoro Juarai Turnamen Kacabdin Cup
Duhhh !!! PPDB Tahun Ini Banyak SMP Negeri Wilayah Kota Kekurangan Pagu
Bicara PIP Bupati Jangan Sekedar Bikin Pencitraan

Berita Terkait

Jumat, 19 Januari 2024 - 11:25

Pengajuan Penetapan Nama Pada Ijazah Muk’awanah Tak Penuhi Norma Hukum Administrasi Kependudukan : Pengadilan Harusnya Menolak

Jumat, 8 Desember 2023 - 19:29

Sikapi Pencoretan Caleg, DPC PPP Laporkan KPUD dan Bawaslu Kab. Bojonegoro ke DKPP

Senin, 4 Desember 2023 - 16:43

PPP Maksimalkan Peran Saksi di Setiap TPS

Senin, 4 Desember 2023 - 08:11

Menangkan Pemilu 2024 DPC PPP Masivkan Konsolidasi, Sosialisai ke Kader di Tingkat Kecamatan dan Desa

Jumat, 1 Desember 2023 - 08:54

Jum’at Hari Ini Bawaslu Gelar Sidang Pelanggaran Administrasi Pelaporan Anwar Sholeh

Jumat, 17 November 2023 - 09:13

Bawaslu RI Gelar Sidang Laporan Anwar Sholeh, Soal Penetapan DCT DPR, Anna Mu’awanah

Rabu, 26 April 2023 - 19:32

DPC PPP Bojonegoro Siap Menangkan Ganjar di Pilpres 2024

Minggu, 24 Juli 2022 - 13:09

DPD Golkar Bojonegoro Minta Airlangga Hartarto Segera Deklarasikan Diri Sebagai Capres 2024

Berita Terbaru

BERITA

Kadal Ireng Bagikan 350 Takjil ke Masyarakat

Sabtu, 23 Mar 2024 - 14:00