Perjuangkan Hak Rakyat, Mantan Ketua DPRD Bojonegoro Ajukan Gugatan Intervensi Kerjasama PI

- Team

Senin, 14 September 2020 - 23:10

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anwar Sholeh, pelapor kasus dugaan korupsi ketjasama PI ke KPK.

Anwar Sholeh, pelapor kasus dugaan korupsi ketjasama PI ke KPK.

BOJONEGORO. Netpitu.com – Persidangan gugatan Perbuatan Melawan Hukum ( PMH ) atas kerjasama penyertaan modal dalam Particypating of Interest (PI) blok Cepu, bakal berlangsung seru.

Lantaran gugatan PMH yang sebelumnya diajukan oleh Agus Susanto Rismanto, kini diintervensi oleh gugatan yang diajukan oleh mantan ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro periode 1999 – 2004, Anwar Sholeh.

Gugatan yang didaftarkan ke Pengadilan Negeri (PN) Bojonegoro pada 7 September 2020, dengan nomer regester29/Pdt.G/2020/PN.BJN, itu menitikberatkan pada unsur pelanggaran kerjasama PI antara Pemkab Bojonegoro dan PT. SER, yang tidak sesuai dengan Peraturan daerah ( Perda ) Nomor 8 tahun 2002 tentang pembentukan perseroan daerah PT. Asri Dharma Sejahtera ( ADS ).

Adapun pokok pemaalahan yang digugat oleh mantan ketua DPRD itu adalah PT ADS sebagai badan hukum nyata-nyata telah melanggar ketentuan yang berlaku. Yakni, melakukan perjanjian tertulis yang didaftarkan di notaris Yatiman Hadi Supardjo, pada tanggal 5 Juni 2005.

Perjanjian dimaksud, antara PT. ADS yang diwakili Pujiono Rusban, dengan PT. Surya Energy Raya ( SER ) yang diwakili Dirut PT. SER, Lestari Murdiyat, Bupati Bojonegoro, yang diwakili oleh Santoso.

Adapun isi perjanjian, menurut Anwar Sholeh, tidak sesuai dengan Pasal 11 ayat (2), ayat (3).

Pada Pasal 11 ayat (2) disebutkan bahwa perbandingan saham yang dimiliki pemerintah daerah lebih besar daripada saham yang dimiliki badan.

Baca Juga :  Ratusan Warga Demo Kejaksaan Tuban Minta Pengusutan Korupsi Kades Mojoagung Dipercepat

Sedangkan Pasal 11 ayat (3) berbunyi dalam waktu selambat-lambatnya 5 ( lima ) tahun perbandingan saham sebagaimana dimaksud ayat (2) telah mencapai target menjadi saham pemerintah daerah sebesar 51 persen dan saham badan 49 persen.

Namun faktanya, pembagian saham dalam perikatan kerjasama kedua belah pihak, tidak mencerminkan kepatuhan terhadap peraturan daerah nomer 8 tahun 2002. Dimana dalam kerjasama pennyertaan modal PI, disebutkan modal PT. ADS sebesar 25 persen dan PT. SER 75 persen.

Padahal dasar hukum dalam kesepakatan/ perjanjian adalah Pasal 1320 BW, yang berbunyi, 1. Adanya kesepakatan, 2. Adanya kecakapan, 3. Adanya obyek yang diperjanjikan, 4. Tidak bertentangan dengan peraturan.

Baca Juga :  Dana Desa dan ADD Rp. 900 Juta Diduga Diselewengkan, Warga Lapor Kejaksaan

Selain itu, surat persetujuan DPRD Bojonegoro atas kerjasama Pemkab dan PT. SER harus dianggap tidak ada atau batal demi hukum, karena perjanjian tersebut melanggar Perda Nomor 8 tahun 2002.

Ditemui di rumah tinggalnya, Senin, (14/09/2020), Anwar Sholeh, berharap gugatan intervensinya dapat memperkuat gugatan PMH yang sebelumnya telah diajukan Agus Susanto Rismanto.

Dalam tuntutannya mantan ketua DPRD Bojonegoro periode 1999 – 2004 itu, meminta Pengadilan Negeri Bojonegoro membatalkan perjanjian kerjasama antara PT. ADS dan PT. SER, karena telah jelas-jelas melanggar Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3) Perda Nokor 8 tahun 2002, tentang pembentukan perseroan daerah PT. Asri Dharma Sejahtera.

(ro)

Berita Terkait

Bebani Masyarakat, Sarbumusi Bojonegoro Tolak Tapera
Ketua Sarbumusi : Usulan Kenaikan Upah Apindo Tak Hargai Keringat Buruh
Mantan Camat Padangan Kembali Dihadirkan di Persidangan Dugaan Korupsi BKKD
Putusan Banding PT Tipikor Surabaya Bebaskan Shodikin Dari Dakwaan Primair JPU
Jual Proyek Fiktif Kades Kanten Dilaporkan Ke Polisi
Anwar Sholeh Serahkan Bukti Tambahan Kasus Dugaan Pemalsuan Data Otentik
Duit BOP TPQ Diduga Mengalir Ke Kantor Kemenag Untuk Ganti Cetak Piagam
Duit BOP TPQ Lari Kemana ? Ini Pengakuan Ketua FKTPQ

Berita Terkait

Kamis, 20 Juni 2024 - 12:32

Pilkada Bojonegoro : Memilih Pemimpin Atau Penguasa ( 1 )

Senin, 10 Juni 2024 - 10:48

Masa Jabatan 408 Kades di Bojonegoro Diperpanjang 2 Tahun

Selasa, 4 Juni 2024 - 20:43

Banyak Masalah, PDIP Minta Pemerintah Batalkan PP No. 21 Tahun 2024 Tentang Tapera

Senin, 22 April 2024 - 13:11

Sekda Nurul Azizah Sapa Ribuan Warga di Pengajian Ning Umi Laila

Jumat, 19 Januari 2024 - 11:25

Pengajuan Penetapan Nama Pada Ijazah Muk’awanah Tak Penuhi Norma Hukum Administrasi Kependudukan : Pengadilan Harusnya Menolak

Jumat, 8 Desember 2023 - 19:29

Sikapi Pencoretan Caleg, DPC PPP Laporkan KPUD dan Bawaslu Kab. Bojonegoro ke DKPP

Rabu, 6 Desember 2023 - 12:10

Sunaryo Abuma’in : LABH PPP Layani Pendampingan dan Bantuan Hukum Gratis Pada Masyarakat

Senin, 4 Desember 2023 - 16:43

PPP Maksimalkan Peran Saksi di Setiap TPS

Berita Terbaru

PILKADA 2024

Pilkada Bojonegoro : Memilih Pemimpin Atau Penguasa ( 1 )

Kamis, 20 Jun 2024 - 12:32

PENDIDIKAN

Job And Edu Fair SMKN 1 Diserbu Peminat Kerja Bojonegoro

Selasa, 11 Jun 2024 - 11:03