oleh

Perjuangkan Hak Rakyat, Mantan Ketua DPRD Bojonegoro Ajukan Gugatan Intervensi Kerjasama PI

-HUKUM-871 views

BOJONEGORO. Netpitu.com – Persidangan gugatan Perbuatan Melawan Hukum ( PMH ) atas kerjasama penyertaan modal dalam Particypating of Interest (PI) blok Cepu, bakal berlangsung seru.

Lantaran gugatan PMH yang sebelumnya diajukan oleh Agus Susanto Rismanto, kini diintervensi oleh gugatan yang diajukan oleh mantan ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro periode 1999 – 2004, Anwar Sholeh.

Gugatan yang didaftarkan ke Pengadilan Negeri (PN) Bojonegoro pada 7 September 2020, dengan nomer regester29/Pdt.G/2020/PN.BJN, itu menitikberatkan pada unsur pelanggaran kerjasama PI antara Pemkab Bojonegoro dan PT. SER, yang tidak sesuai dengan Peraturan daerah ( Perda ) Nomor 8 tahun 2002 tentang pembentukan perseroan daerah PT. Asri Dharma Sejahtera ( ADS ).

Baca Juga :  Jual Proyek Fiktif Kades Kanten Dilaporkan Ke Polisi

Adapun pokok pemaalahan yang digugat oleh mantan ketua DPRD itu adalah PT ADS sebagai badan hukum nyata-nyata telah melanggar ketentuan yang berlaku. Yakni, melakukan perjanjian tertulis yang didaftarkan di notaris Yatiman Hadi Supardjo, pada tanggal 5 Juni 2005.

Perjanjian dimaksud, antara PT. ADS yang diwakili Pujiono Rusban, dengan PT. Surya Energy Raya ( SER ) yang diwakili Dirut PT. SER, Lestari Murdiyat, Bupati Bojonegoro, yang diwakili oleh Santoso.

Adapun isi perjanjian, menurut Anwar Sholeh, tidak sesuai dengan Pasal 11 ayat (2), ayat (3).

Pada Pasal 11 ayat (2) disebutkan bahwa perbandingan saham yang dimiliki pemerintah daerah lebih besar daripada saham yang dimiliki badan.

Baca Juga :  Jual Proyek Fiktif Kades Kanten Dilaporkan Ke Polisi

Sedangkan Pasal 11 ayat (3) berbunyi dalam waktu selambat-lambatnya 5 ( lima ) tahun perbandingan saham sebagaimana dimaksud ayat (2) telah mencapai target menjadi saham pemerintah daerah sebesar 51 persen dan saham badan 49 persen.

Namun faktanya, pembagian saham dalam perikatan kerjasama kedua belah pihak, tidak mencerminkan kepatuhan terhadap peraturan daerah nomer 8 tahun 2002. Dimana dalam kerjasama pennyertaan modal PI, disebutkan modal PT. ADS sebesar 25 persen dan PT. SER 75 persen.

Padahal dasar hukum dalam kesepakatan/ perjanjian adalah Pasal 1320 BW, yang berbunyi, 1. Adanya kesepakatan, 2. Adanya kecakapan, 3. Adanya obyek yang diperjanjikan, 4. Tidak bertentangan dengan peraturan.

Baca Juga :  Jual Proyek Fiktif Kades Kanten Dilaporkan Ke Polisi

Selain itu, surat persetujuan DPRD Bojonegoro atas kerjasama Pemkab dan PT. SER harus dianggap tidak ada atau batal demi hukum, karena perjanjian tersebut melanggar Perda Nomor 8 tahun 2002.

Ditemui di rumah tinggalnya, Senin, (14/09/2020), Anwar Sholeh, berharap gugatan intervensinya dapat memperkuat gugatan PMH yang sebelumnya telah diajukan Agus Susanto Rismanto.

Dalam tuntutannya mantan ketua DPRD Bojonegoro periode 1999 – 2004 itu, meminta Pengadilan Negeri Bojonegoro membatalkan perjanjian kerjasama antara PT. ADS dan PT. SER, karena telah jelas-jelas melanggar Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3) Perda Nokor 8 tahun 2002, tentang pembentukan perseroan daerah PT. Asri Dharma Sejahtera.

(ro)