Sidig Jariku Tuban Jadi Percontohan Nasional

- Team

Kamis, 14 November 2019 - 19:50

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bupati Tuban didampingi Kepala Kepala Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional meluncurkan SIDIG JARIKU, di Pendopo Krido Manunggal, Tuban, Kamis (14/11/2019).

Bupati Tuban didampingi Kepala Kepala Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional meluncurkan SIDIG JARIKU, di Pendopo Krido Manunggal, Tuban, Kamis (14/11/2019).

TUBAN. Netpitu.com – Bupati Tuban didampingi Kepala Kepala Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional meluncurkan SIDIG JARIKU (Sistem Digital Jaringan Informasi Hukum), di Pendopo Krido Manunggal, Tuban, Kamis (14/11/2019).

Launching Sidig Jariku ini dihadiri perwakilan Bagian Hukum Setda Provinsi Jawa Timur, pimpinan OPD dan Camat. Selain itu, juga digelar Bimbingan Teknis terhadap pengelolaan JDIH bagi Sekretaris Desa se-Kabupaten Tuban.

Dalam sambutannya, Bupati Tuban, H. Fathul Huda menyampaikan SIDIG JARIKU yang menjadi inovasi bagian Hukum Setda Kabupaten Tuban akan di tempat umum yang mudah dijangkau masyarakat.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Hadirnya SIDIG JARIKU akan membantu masyarakat untuk memperoleh dokumen peraturan perundang-undangan dan informasi hukum secara mudah, tepat, dan cepat.

Baca Juga :  Bojonegoro Minus Tenaga Penghulu, 9 KUA Kosong

“Saya harap dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya,” ungkapnya.

Lebih lanjut, JDIH Kabupaten Tuban merupakan salah satu pilar penunjang pembangunan hukum dan sarana layanan informasi hukum kepada publik dapat diakses dengan mudah.

Keberadaan JDIH menunjang upaya Pemkab Tuban dalam mewujudkan keterbukaan informasi public, penyelenggaraan tata kelola pemerintahan lebih transparan, bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.

Bupati Huda menerangkan berbagai inovasi yang dikembangkan harus diimbangi dengan Sumber Daya Manusia yang kompeten.

Dengan demikian, dapat terlaksana penyebarluasan informasi hukum kepada masyarakat.

Orang nomor satu di Bumi Wali ini memberikan apresiasi kepada Bagian Hukum Setda Tuban atas diraihnya penghargaan Pengelolaan JDIH Terbaik tingkat Nasional dua tahun berturut-turut yaitu tahun 2018 dan 2019.

Baca Juga :  Dugaan Kecurangan Test Pengadaan Perangkat Desa Glagahwangi Diadukan Ke DPRD

“Capaian ini dapatnya dipertahankan dan terus ditingkatkan,” harap Bupati.

Sementara itu, Kepala Pusdik dan JIH Badan Pembinaan HUkum Nasional Kemenkumham RI, Drs. Yasmon M.L.S., capaian sebagai Pengelola JDIH Terbaik tingkat Nasional selama 2 tahun berturut-turut merupakan rekor baru di Kementerian Hukum dan HAM RI.

Capaian ini menjadikan Kabupaten Tuban sebagai percontohan bagi wilayah di seluruh Indonesia.

“Bahkan Sekretariat DPR Pusat yang direncanakan akan mengunjungi kabupaten Tuban untuk belajar pengelolaan JDIH,” jelasnya.

Yasmon mengungkapkan prestasi yang diraih Pemkab Tuban kebanggaan masyarakat Tuban dan Jawa Timur. Kemenkumham RI turut memberikan apresiasi atas usaha Pemkab Tuban yang terus mengembangkan inovasi kaitannya pengelolaan JDIH.

Baca Juga :  Hoax Kabar Penghentian Hibah BKD Dari KPK

“Penghargaan setinggi-tingginya juga disampaikan kepada Pimpinan daerah dan Sekda, serta pejabat lainnya atas dukungan dalam pengembangan inovasi berbasis teknologi ini,” bebernya.

Kemenkumham RI juga terus mendorong seluruh instansi untuk secara efektif mengelola JDIH, seperti halnya di kabupaten Tuban.

Kepala Bagian Hukum Setda Tuban, Drs. Arif Handoyo dalam laporannya menyebutkan kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman para pengelola JDIH, di OPD, Kecamatan, hingga di tingkat desa/kelurahan.

Tidak hanya itu, juga meningkatkan pelayanan hukum secara cepat dan tepat bagi masyarakat.

“Sehingga meningkatkan aksesbilitas masyarakat dalam memperoleh produk hukum di tingkat kabupaten Tuban maupun nasional,” jelasnya.

(met)

Berita Terkait

LHP BPK Kab. Bojonegoro Sudah Diserahkan Ke Ketua DPRD Tapi Tak Dibagikan Pada Anggota
16 Lowongan Parades Di Sukosewu, Jangan Lempar Bola Panas Ke Kecamatan
Hoax Kabar Penghentian Hibah BKD Dari KPK
Dorong Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Kementerian PAN RB Lakukan Rakor Online
Miris, Masih Ada Jalan Poros Desa Berlumpur di Bojonegoro
PDIP : Pemkab Harus Berikan Solusi Soal Kelambatan Pencairan ADD
Duh, 53 Desa Di Bojonegoro Belum Mengajukan Pencairan ADD., Ada Apa ?
Duh… Belum Terima Gaji Bulan Maret, ASN Dinas Sosial Bingung Cari Talangan

Berita Terkait

Selasa, 18 Juni 2024 - 21:37

Idhul Adha, SMKN 1 Bojonegoro Potong 5 Ekor Sapi Qurban

Selasa, 11 Juni 2024 - 11:03

Job And Edu Fair SMKN 1 Diserbu Peminat Kerja Bojonegoro

Senin, 10 Juni 2024 - 13:16

Diikuti 44 Didu dan PT, SMKN 1 Bojonegoro Mulai 11 – 13 Juni Gelar Job Fair Untuk Umum

Minggu, 12 November 2023 - 16:16

Satu Jiwa Tolak Korupsi, Roadshow PMK ke 66 di Bojonegoro

Rabu, 6 Juli 2022 - 23:21

PPDB SMKN Tuban – Bojonegoro Resmi Ditutup, 1109 Bangku Tak Terisi

Jumat, 27 Mei 2022 - 13:05

Orang Tua Wali Murid Pertanyakan Uang Tabungan dan Uang Kunjungan Industri Yang Belum Dikembalikan

Rabu, 25 Mei 2022 - 12:02

IKA SMP Negeri 2 Bojonegoro Mulai Bangun Mushola di SMPN 2

Selasa, 24 Mei 2022 - 18:00

Pungutan Kepada Siswa Melalui Komite Itu Tidak Dibenarkan

Berita Terbaru

PILKADA 2024

Pilkada Bojonegoro : Memilih Pemimpin Atau Penguasa ( 1 )

Kamis, 20 Jun 2024 - 12:32