Dugaan Pungli NUPTK Dinas Pendidikan Bojonegoro Terjadi Pada Saat Pejabat Lama

- Team

Selasa, 15 Maret 2022 - 11:38

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BOJONEGORO. Netpitu.com – Duh… praktik pungutan liar kepengurusan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) di Dinas Pendidikan daerah Bojonegoro akhirnya kebongkar juga. Bahkan untuk mendapatkan NUPTK seorang guru honorer harus membayar Rp. 3 juta.

NUPTK merupakan Nomor Induk bagi seorang Guru atau Tenaga Kependidikan (GTK), yang dianggap sebagai bentuk pengakuan dan pengesahan dari pemerintah terhadap kedudukan seseorang sebagai tenaga pendidik di sekolah. NUPTK juga merupakan syarat mutlak bagi seorang guru untuk menerima anggaran dari pemerintah. Baik gaji maupun uang sertifikasi.

Terbongkarnya praktik Pungli ini berawal dari laporan warga kepada Wakil Bupati Bojonegoro, Budi Irawanto. Mendapat laporan itu Wabup, Senin, (14/03/2022), langsung mendatangi kantor Dinas Pendidikan Bojonegoro, untuk meminta klarifikasi pada Plt. Kepala Disdik, Nur Sudjito.

Dikatakan Wabup Budi Irawanto, keterangan yang disampaikan Kadisdik membenarkan adanya infikasi pungutan itu. Hanya saja, hal tersebut terjadi pada saat pejabat lama, sebelum Nur Sujito menjabat Plt. Dinas pendidikan Bojonegoro.

“Indikasinya memang ada yang bayar. Tetapi dari surat pernyataan yang sempat diperlihatkan tadi, isinya (pernyataan, red) adalah inisiatif sendiri sebagai ucapan terima kasih. Tapi bukan tiga juta rupiah”, ungkap Wabup Bojonegoro.

Baca Juga :  KPU Bojonegoro Gelar pleno Penetapan DPT Pemilu 2019

Dikatakan Wabup, pejabat terkait yang saya temui tadi memang orang baru semua,” jelas Wabup Bojonegoro kepada Netpitu.com. Diantaranya, Pelaksana Tugas (Plt) Disdik Bojonegoro Nur Sudjito dengan didampingi oleh Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Kabid PTK) Lukiswati, serta Pejabat Fungsional Damiati.

“Dugaan Pungli NUPTK yang kami terima, issuenya bayar sampai tiga juta rupiah,” ujar Wabup Bojonegoro.

Menurut Wabup, dugaan pungli tak hanya terjadi dalam pengurusan NUPTK, tapi juga terjadi pada kegiatan apa saja yang berkaitan dengan pendidikan yang ujung-ujungnya membayar. Karenanya Wabup minta kepada Plt. Kadisdik, Nur Sujito untuk mencari solusi dan menertibkan kinerja ASN di Dinas Pendidikan Bojonegoro.

Baca Juga :  Pemasangan Atribut Kampanye Harus Berijin

Selain klarifikasi perihal dugaan pungli dalam mengurus NUPTK, Wabup Bojonegoro juga meminta dicarikan solusi atas hal itu. Agar para guru yang sudah mengabdi lama semua bisa mengurus NUPTK.

“Karena indikasinya ada oknum yang mengurus lewat pintu belakang. Ini berkas persyaratannya sama, tetapi yang satu bisa ( mendapatkan NUPTK, red ) tapi yang lain tidak,” tandas Wabup.

Sementara itu, Plt Disdik Bojonegoro, Nur Sudjito saat ditemui enggan memberikan komentar terkait kedatangan Wabup Budi Irawanto tersebut.

(pur)

Berita Terkait

Idhul Adha, SMKN 1 Bojonegoro Potong 5 Ekor Sapi Qurban
Sekda Nurul Azizah Sapa Ribuan Warga di Pengajian Ning Umi Laila
Kemenag Bojonegoro Pastikan Kegiatan Belajar Mengajar di Madrasah Berjalan Normal
Kadal Ireng Bagikan 350 Takjil ke Masyarakat
Rayakan Annyversary ke 75, Persibo Dapat Hadiah Armada Bus Dari Sedulur Pitu
Pengajuan Penetapan Nama Pada Ijazah Muk’awanah Tak Penuhi Norma Hukum Administrasi Kependudukan : Pengadilan Harusnya Menolak
Sikapi Pencoretan Caleg, DPC PPP Laporkan KPUD dan Bawaslu Kab. Bojonegoro ke DKPP
PPP Maksimalkan Peran Saksi di Setiap TPS

Berita Terkait

Senin, 10 Juni 2024 - 11:47

408 Kades nek Bojonegoro Masa Jabatane Ditambahi 2 Taun

Selasa, 4 Juni 2024 - 20:43

Banyak Masalah, PDIP Minta Pemerintah Batalkan PP No. 21 Tahun 2024 Tentang Tapera

Jumat, 19 Januari 2024 - 11:25

Pengajuan Penetapan Nama Pada Ijazah Muk’awanah Tak Penuhi Norma Hukum Administrasi Kependudukan : Pengadilan Harusnya Menolak

Jumat, 8 Desember 2023 - 19:29

Sikapi Pencoretan Caleg, DPC PPP Laporkan KPUD dan Bawaslu Kab. Bojonegoro ke DKPP

Rabu, 6 Desember 2023 - 12:10

Sunaryo Abuma’in : LABH PPP Layani Pendampingan dan Bantuan Hukum Gratis Pada Masyarakat

Senin, 4 Desember 2023 - 16:43

PPP Maksimalkan Peran Saksi di Setiap TPS

Senin, 4 Desember 2023 - 08:11

Menangkan Pemilu 2024 DPC PPP Masivkan Konsolidasi, Sosialisai ke Kader di Tingkat Kecamatan dan Desa

Jumat, 1 Desember 2023 - 08:54

Jum’at Hari Ini Bawaslu Gelar Sidang Pelanggaran Administrasi Pelaporan Anwar Sholeh

Berita Terbaru

PENDIDIKAN

Job And Edu Fair SMKN 1 Diserbu Peminat Kerja Bojonegoro

Selasa, 11 Jun 2024 - 11:03

POLITIK DAN PEMERINTAHAN

408 Kades nek Bojonegoro Masa Jabatane Ditambahi 2 Taun

Senin, 10 Jun 2024 - 11:47