Menurut Aturan Ini, Presiden Bisa Cabut Kewenangan Bupati Dalam Mutasi dan Pengangkatan Jabatan

- Team

Jumat, 15 Mei 2020 - 11:54

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Presiden Joko Widodo.

Presiden Joko Widodo.

BOJONEGORO. Netpitu.com – Bupati/ Walikota sekarang tidak lagi bisa bebas melakukan mutasi dan pengangkatan pejabat sesukanya sendiri. Lantaran jika terdapat pelanggaran prinsip sistem meriit pada mutasi dan pengangkatan pejabat, Presiden bisa mencabut kewenangan kepala daerah tersebut.

Ketentuan tersebut tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang Managenen Pegawai Negeri Sipil.

Ketentuan pecabutan wewenang ini juga diberlakukan untuk menteri, gubernur, Sekjen di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Kini Presiden bisa menarik jabatan tertinggi di lingkungan kementerian atau lembaga pemerintah apabila terdapat pelanggaran prinsip sistem merit yang dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ditetapkan dan mulai diundangkan pada 28 Februari 2020.

Beberapa ketentuan pasal yang sebelumnya tidak diatur dalam PP 11 tahun 2017, kini beberapa diantaranya diubah dan atau ditambah di dalam PP 17 tahun 2020.

Baca Juga :  Forkopimda Resmikan Kampung Tangguh Semeru Desa Prambon Wetan

Disebutkan dalam Pasal 3 ayat (2), Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan PNS berwenang menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS.

Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS kepada menteri di kementerian, pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian, sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga non struktural.

Masih di dalam pasal 3 ayat (2), Presiden disebutkan juga melakukan pendelegasian atau pemberhentian PNS kepada gubernur di provinsi dan bupati/walikota di kabupaten/kota. Hal ini juga berlaku kepada Jaksa Agung, Kepala Kepolisan RI, Kepala Badan Intelijen Negara, dan pejabat lain yang ditentukan oleh Presiden.

Adapun yang berbeda dari PP 11/2017 tentang Manajemen PNS, kini di PP 17/2020, presiden berhak menarik kembali pendelegasian kewenangan.

Sebelumnya pasal tersebut tidak ada. Presiden bisa cabut langsung jabatan Pejabat Pembina Kepegawaian ( PPK ) demi meningkatkan efektifitas pemerintahan.

“Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditarik kembali oleh Presiden dalam hal pelanggaran prinsip sistem merit yang dilakukan oleh PPK atau untuk meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan,” tulis Pasal 3 ayat (7) PP 17/2020.

Baca Juga :  Barisan Gus dan Santri Bersatu Kompak Dukung Jokowi - Ma'ruf Amin

Prinsip Sistem Merit.

Sistem merit, menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 5 tahun 2014, adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi

Sementara itu, seperyi dikutip dari laman menpan.go.id, Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Setiawan Wangsaatmaja saat rapat koordinasi pembinaan dan pengembangan karier aparatur sipil negara (ASN) dalam jabatan pimpinan tinggi lingkungan instansi pemerintah  dan persiapan penilaian JPT teladan untuk wilayah Indonesia Timur di Palu Sulawesi Tengah, Kamis (27/04/2017), memberikan penjelasan tentang 6 point penting dalam sistem merit.

Pertama, tentang pengorganisasian perencanaan ASN didasarkan pada fungsi organisasi melalui analisis jabatan dan analisis beban kerja, audit kepegawaian penyesuaian arah kebijakan nasional.

Baca Juga :  Wakapolda Jatim Tilik Pos Pengamanan Malam Tahun Baru di Bojonegoro

Kedua, perekrutan berorientasi pada talenta terbaik, rekrutmen berbasis jabatan (diversifikasi tes) dan sertifikasi, TKD & TKB sistem komputerisasi, orientasi dan engagement untuk setiap penugasan pada jabatan baru.

Ketiga, pengembangan kapasitas dalam mengurangi kesenjangan kompetensi dengan cara pelatihan 20 jam per tahun untuk setiap PNS,  Training  Need  Analysis (TNA), Diklat, Coaching dan Mentoring berbasis kinerja.

Keempat, penilaian kinerja yang berkelanjutan dengan cara membentuk Tim Penilai Kinerja, Performance dialogue danMerit & performance based incentives.

Kelima, promosi dan rotasi menuju PNS yang dinamis dengan cara  talent  mapping, succession dan career planning dan rotasi nasional sebagai perekat NKRI.  Open recruitment adalah salah satu cara sebelum mendapatkan calon terbaik di organisasi (talent management). Talent mapping perlu dibentuk melalui assessment center yang distandardisasi oleh BKN, sehingga setiap organisasi perlu membentuk asesor internal untuk mendapatkan talent terbaik

Keenam, mengapresiasi secara layak  dengan perubahan sistem pensiun dan sistem kompensasi yang memadahi. Pemerintah saat ini akan mengubah sistem pensiun, yaitu PNS berkontribusi melalui iuran pasti sehingga tidak terlalu membebani anggaran negara.

(*/ro)

Berita Terkait

Idhul Adha, SMKN 1 Bojonegoro Potong 5 Ekor Sapi Qurban
Kemenag Bojonegoro Pastikan Kegiatan Belajar Mengajar di Madrasah Berjalan Normal
Kadal Ireng Bagikan 350 Takjil ke Masyarakat
Rayakan Annyversary ke 75, Persibo Dapat Hadiah Armada Bus Dari Sedulur Pitu
Pengajuan Penetapan Nama Pada Ijazah Muk’awanah Tak Penuhi Norma Hukum Administrasi Kependudukan : Pengadilan Harusnya Menolak
Sikapi Pencoretan Caleg, DPC PPP Laporkan KPUD dan Bawaslu Kab. Bojonegoro ke DKPP
PPP Maksimalkan Peran Saksi di Setiap TPS
Menangkan Pemilu 2024 DPC PPP Masivkan Konsolidasi, Sosialisai ke Kader di Tingkat Kecamatan dan Desa

Berita Terkait

Selasa, 18 Juni 2024 - 21:37

Idhul Adha, SMKN 1 Bojonegoro Potong 5 Ekor Sapi Qurban

Selasa, 11 Juni 2024 - 11:03

Job And Edu Fair SMKN 1 Diserbu Peminat Kerja Bojonegoro

Senin, 10 Juni 2024 - 13:16

Diikuti 44 Didu dan PT, SMKN 1 Bojonegoro Mulai 11 – 13 Juni Gelar Job Fair Untuk Umum

Minggu, 12 November 2023 - 16:16

Satu Jiwa Tolak Korupsi, Roadshow PMK ke 66 di Bojonegoro

Rabu, 6 Juli 2022 - 23:21

PPDB SMKN Tuban – Bojonegoro Resmi Ditutup, 1109 Bangku Tak Terisi

Jumat, 27 Mei 2022 - 13:05

Orang Tua Wali Murid Pertanyakan Uang Tabungan dan Uang Kunjungan Industri Yang Belum Dikembalikan

Rabu, 25 Mei 2022 - 12:02

IKA SMP Negeri 2 Bojonegoro Mulai Bangun Mushola di SMPN 2

Selasa, 24 Mei 2022 - 18:00

Pungutan Kepada Siswa Melalui Komite Itu Tidak Dibenarkan

Berita Terbaru

PILKADA 2024

Pilkada Bojonegoro : Memilih Pemimpin Atau Penguasa ( 1 )

Kamis, 20 Jun 2024 - 12:32