oleh

Menurut Aturan Ini, Presiden Bisa Cabut Kewenangan Bupati Dalam Mutasi dan Pengangkatan Jabatan

BOJONEGORO. Netpitu.com – Bupati/ Walikota sekarang tidak lagi bisa bebas melakukan mutasi dan pengangkatan pejabat sesukanya sendiri. Lantaran jika terdapat pelanggaran prinsip sistem meriit pada mutasi dan pengangkatan pejabat, Presiden bisa mencabut kewenangan kepala daerah tersebut.

Ketentuan tersebut tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang Managenen Pegawai Negeri Sipil.

Ketentuan pecabutan wewenang ini juga diberlakukan untuk menteri, gubernur, Sekjen di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural.

Kini Presiden bisa menarik jabatan tertinggi di lingkungan kementerian atau lembaga pemerintah apabila terdapat pelanggaran prinsip sistem merit yang dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ditetapkan dan mulai diundangkan pada 28 Februari 2020.

Beberapa ketentuan pasal yang sebelumnya tidak diatur dalam PP 11 tahun 2017, kini beberapa diantaranya diubah dan atau ditambah di dalam PP 17 tahun 2020.

Baca Juga :  Bupati Bojonegoro Akui Terpapar Covid

Disebutkan dalam Pasal 3 ayat (2), Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan PNS berwenang menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS.

Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS kepada menteri di kementerian, pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian, sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga non struktural.

Masih di dalam pasal 3 ayat (2), Presiden disebutkan juga melakukan pendelegasian atau pemberhentian PNS kepada gubernur di provinsi dan bupati/walikota di kabupaten/kota. Hal ini juga berlaku kepada Jaksa Agung, Kepala Kepolisan RI, Kepala Badan Intelijen Negara, dan pejabat lain yang ditentukan oleh Presiden.

Adapun yang berbeda dari PP 11/2017 tentang Manajemen PNS, kini di PP 17/2020, presiden berhak menarik kembali pendelegasian kewenangan.

Sebelumnya pasal tersebut tidak ada. Presiden bisa cabut langsung jabatan Pejabat Pembina Kepegawaian ( PPK ) demi meningkatkan efektifitas pemerintahan.

“Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditarik kembali oleh Presiden dalam hal pelanggaran prinsip sistem merit yang dilakukan oleh PPK atau untuk meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan,” tulis Pasal 3 ayat (7) PP 17/2020.

Baca Juga :  Bansos Covid 19 Mulai Disalurkan

Prinsip Sistem Merit.

Sistem merit, menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 5 tahun 2014, adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi

Sementara itu, seperyi dikutip dari laman menpan.go.id, Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Setiawan Wangsaatmaja saat rapat koordinasi pembinaan dan pengembangan karier aparatur sipil negara (ASN) dalam jabatan pimpinan tinggi lingkungan instansi pemerintah  dan persiapan penilaian JPT teladan untuk wilayah Indonesia Timur di Palu Sulawesi Tengah, Kamis (27/04/2017), memberikan penjelasan tentang 6 point penting dalam sistem merit.

Pertama, tentang pengorganisasian perencanaan ASN didasarkan pada fungsi organisasi melalui analisis jabatan dan analisis beban kerja, audit kepegawaian penyesuaian arah kebijakan nasional.

Baca Juga :  Jum'at Besuk Polisi Bakal Gelar Rekontruksi Dugaan Kasus KDRT Yang Dilakukan Anggota DPRD Bojonegoro

Kedua, perekrutan berorientasi pada talenta terbaik, rekrutmen berbasis jabatan (diversifikasi tes) dan sertifikasi, TKD & TKB sistem komputerisasi, orientasi dan engagement untuk setiap penugasan pada jabatan baru.

Ketiga, pengembangan kapasitas dalam mengurangi kesenjangan kompetensi dengan cara pelatihan 20 jam per tahun untuk setiap PNS,  Training  Need  Analysis (TNA), Diklat, Coaching dan Mentoring berbasis kinerja.

Keempat, penilaian kinerja yang berkelanjutan dengan cara membentuk Tim Penilai Kinerja, Performance dialogue danMerit & performance based incentives.

Kelima, promosi dan rotasi menuju PNS yang dinamis dengan cara  talent  mapping, succession dan career planning dan rotasi nasional sebagai perekat NKRI.  Open recruitment adalah salah satu cara sebelum mendapatkan calon terbaik di organisasi (talent management). Talent mapping perlu dibentuk melalui assessment center yang distandardisasi oleh BKN, sehingga setiap organisasi perlu membentuk asesor internal untuk mendapatkan talent terbaik

Keenam, mengapresiasi secara layak  dengan perubahan sistem pensiun dan sistem kompensasi yang memadahi. Pemerintah saat ini akan mengubah sistem pensiun, yaitu PNS berkontribusi melalui iuran pasti sehingga tidak terlalu membebani anggaran negara.

(*/ro)