oleh

Ada Apa Dengan Batik Wartawan ?

-BERITA-871 views

Ada Apa Dengan Batik Wartawan ?. Dalam beberapa hari terakhir ini dunia medsos di Bojonegoro dikejutkan dengan munculnya postingan foto hasil screenshot sebuah data yang memuat nama-nama wartawan yang bertugas di Bojonegoro sebagai penerima hasil pengrajin batik.

Serentak seperti dengung lebah, dunia medsospun ramai membicarakan tentang SK penerima hasil pengrajin batik tersebut. Banyak orang bertanya, apa ada yang salah dengan SK penerima batik yang diterbitkan bupati Bojonegoro itu ?. Sehingga beberapa wartawan pun mengembalikan kain batik yang telah diterima oleh jurnalis di Bojonegoro itu.

Alasan pengembalian kain atau baju batik tersebut rata-rata sama. Yakni, karena adanya pencantuman Nomor Induk Kependudukan ( NIK ) tanpa izin dan sepengetahuan sang wartawan. NIK merupakan data pribadi warga negara yang harusnya dilindungi oleh pemerintah bukannya sebaliknya malah dibuka bebas sebagai data publik.

Penerbitan SK penerima hasil pengrajin batik pun perlu dipertanyakan lantaran setelah batik diserahkan kepada penerima, barulah SK penerima diterbitkan. Logika mana yang membenarkan administrasi pemerintahan seperti ini.

Terlepas dari sengkarut hadiah bingkisan lebaran pada wartawan yang dikemas sebagai bantuan Covid 19 ini, tentunya ada yang lebih penting harus diperhatikan lebih lanjut. Bukan soal batik tersebut diberikan kepada siapa dan dari siapa. Namun bagaimana asal usul batik itu ada, uangnya darimana, dan siapa yang belanja.

Jika sumber dana yang dipergunakan untuk membeli batik itu berasal dari uang pemerintah, tentunya hal tersebut bisa menjadi masalah. Karena untuk membeli batik dan (kabarnya juga) sarung dengan jumlah besar harus menggunakan mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah. Jika tidak, maka inilah penyimpang sebenarnya dalam pemberian batik dan sarung itu.

Konon kabarnya, dalam pengadaan batik dan sarung ini menyerap anggaran sekitar Rp. 1,4 milyar. Dengan demikian Satker yang mengadakan barang tersebut haruslah menggelar lelang di ULP. Karena jika tidak, Satker tersebut bisa diduga melakukan pelanggaran dalam penyediaan barang dan jasa pemerintah.

Hal lain yang kudu (harus, red ) jadi perhatian, bolehkah dana Covid 19 dibelikan barang yang tidak ada hubungannya dengan alat atau perlengkapan kesehatan untuk pencegahan Covid. Apalagi jika dalam pemberian barang tersebut disertai kartu ucapan selamat lebaran Idhul Fitri 1442 Hijriyah dari bupati Bojonegoro, Anna Mu’awanah.

Tidak salah, jika masyarakat menilai bahwa bagi-bagi sarung dan batik ini adalah upaya kampanye bupati Bojonegoro, Anna Mu’awanah, untuk kepentingan politiknya di kemudian hari.

Berbagi memang indah dan sangat disukai Allah. Tetapi berbagi dengan menggunakan uang rakyat tentunya sangat menyakitkan.

Selamat Idhul fitri, mohon maaf lahir bathin.

Redaksi Netpitu.com

Baca Juga :  Sidang Praperadilan SP2Lid Pencemaran Nama Baik Wabup Hadirkan Saksi Ahli Pidana