Bawaslu Beri Pengawasan Khusus Pada Kades

- Tim

Rabu, 16 Januari 2019 - 18:42

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BOJONEGORO. Netpitu.com – Bawaslu Kabupaten Bojonegoro mengingatkan kepada Kepala Desa agar tidak mengikuti kegiatan yang bersifat politik dalam rangka pengumpulan massa untuk tujuan pemenangan Pemilu legeslatif maupun Pilpres.

Lantaran kini Bawaslu Kabupaten Bojonegoro mulai meningkatkan intensitas pengawasannya terhadap Kepala Desa. Sebab Kepala Desa sebagai pemimpin di Desanya mempunyai pengaruh massa pendukung yang cukup signifikan dan berptensi untuk dimanfaatkan oleh calon untuk menggalang dukungan massa pemilih.

Baca Juga :  Porsadin Ke 5 Tingkat Kabupaten Mulai Digelar

Komisioner Bawaslu Bojonegoro, Dian Widodo, kepada netpitu.com mengatakan pihaknya telah memerintahkan kepada jajaran pengawas Pemilu di Kecamatan untuk memberikan pengawasan khusus Kepada Kepala Desa yang senang berkumpul dan mengikuti kegiatan politik Pemilu.

Hal tersebut diungkapkan Dian, dalam menyikapi informasi yang banyak beredar di masyarakat, sekitar kegiatan Pemilu.

Terkait pertemuan beberapa Kades dengan Anna Muawanah di rumah pribadinya. Menurut Dian Widodo, apapun hasilnya dari kesimpulan yang telah dikeluarkan oleh Bawaslu Bojonegoro itu. Bawaslu tetap akan memberikan pengawasan khusus kepada Kades ysng terlibat didalsm pertemuan dengan Anna Muawanah.

Baca Juga :  Soal Surat Dukungan ASN Pada Partai Tertentu, 9 Parpol di Bojonegoro Kompak Akan Lapor ke Bawaslu dan Menpan RB

“Kami sudah perintahkan kepada anggota Panwas di Kecamatan untuk mengawasi aktivitas Kades yang sudah tetindikasi bermain dalam penggalangan massa,” ujar Dian Widodo.

(ro)

Berita Terkait

Kemenag Bojonegoro Pastikan Kegiatan Belajar Mengajar di Madrasah Berjalan Normal
Kadal Ireng Bagikan 350 Takjil ke Masyarakat
Rayakan Annyversary ke 75, Persibo Dapat Hadiah Armada Bus Dari Sedulur Pitu
Pengajuan Penetapan Nama Pada Ijazah Muk’awanah Tak Penuhi Norma Hukum Administrasi Kependudukan : Pengadilan Harusnya Menolak
Sikapi Pencoretan Caleg, DPC PPP Laporkan KPUD dan Bawaslu Kab. Bojonegoro ke DKPP
Sunaryo Abuma’in : LABH PPP Layani Pendampingan dan Bantuan Hukum Gratis Pada Masyarakat
PPP Maksimalkan Peran Saksi di Setiap TPS
Menangkan Pemilu 2024 DPC PPP Masivkan Konsolidasi, Sosialisai ke Kader di Tingkat Kecamatan dan Desa