Bawaslu Bojonegoro : Pertemuan Anna dan Kades Tidak Penuhi Unsur Pelanggaran

- Tim

Rabu, 16 Januari 2019 - 17:35

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BOJONEGORO. Netpitu.com – Bawaslu Bojonegoro Kabupaten Bojonegoto menyatakan Bupati Bojonegoro, Hj. Anna Muawanah, tidak terbukti melakukan pengarahan kepada salah satu calon anggota legeslatif yang kini tengah berlaga di Pemilu legeslatif DPR RI Dapil IX Bojonegoro – Tuban.

Hal tersebut disampaikan oleh Komisioner Bawaslu Kabupaten Bojonegoro, Dian Widodo, saat melakukan rapat kerja dengan Komisi A, DPRD Bojonegoro, Rabu, (16/1/2019).

Dari hasil Pulbaket, penelusuran bukti dan pemeriksaan terhadap orang yang mengetahui perihal peristiwa pengarahan tersebut. Bawaslu tidak dapat menemukan bukti atas pengarahan Bupati terhadap Kades yang diundang di rumahnya.

“Tidak ada saksi yang mengetahui adanya pengarahan Bupati kepada Kades dan tidak adanya bukti pengarahan yang dilakukan Bupati. Selain itu undangan kepada Kades juga dilaksanakan di rumah pribadi Anna Muawanah. Saat itu Anna Muawanah tidak sedang bertugas sebagai Bupati. Kapasitasnya sebagai warga biasa, bukan Bupati,” jelas Dian Widodo, kepada Netpitu.com.

“Sehingga disimpulkan informasi peristiwa tersebut tidak memenuhi unsur pelanggaran Pemilu, baik formil mapun materiil,” tandas Komisioner Bawaslu Bojonegoro, Dian Widodo, Rabu, (16/1/2019).

Hal yang sama juga disampaikan oleh Sekretaris Kimisi A DPRD Bojonegoro, Doni Bayu Setyawan, yang juga ketua Fraksi PDIP DPRD Bojonegoro, sesuai melakukan rapat kerja dengan Bawaslu Kab. Bojonegoro, pada Rabu, ( 16/1/2019 ).

Baca Juga :  Bikin Film " Sumpah Pemuda " SMP Negeri I Kapas Raih Juara 1

Dikatakan Donny, dari hasil rapat kerja Komisi A dengan Bawaslu Kabupten Bojonegoro terkait penanganan kasus dugaan kampanye Bu Anna Muawannah, mencatat beberapa point dari hasil kerja Bawaslu terkait penanganan dugaan adanya pengarahan tersebut.

Menurut politisi PDIP tersebut bahwa statemen yang dilakukan oleh Sdr. Anam Warsito adalah statemen pribadi yang bersangkutan, bukan atas nama Komisi A.

Dugaan pelanggaran sebagaimana dituduhkan oleh Anam Warsito, kepada Anna Muawanah (Bupati Bojonegoto) adalah tidak menyalahi aturan. Sebab dilakukan tidak dalam fungsi dinas bupati, serta tidak dilakukan di rumah dinas ataupun kantor bupati ataupun fasilitas pemerintah.

Baca Juga :  Hasil Rapid Test : 168 Pedagang Pasar di Bojonegoro Positif Reaktif

Atas kesimpulan dari hasil investigasi dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Bawaslu, bahwa dugaan ini tidak bisa dilanjutkan sebab informasi awal tidak memenuhi syarat formulir dan materiil.

Donny Bayu Setyawan berharap kepada Bawaslu untuk tetap bertindak secara profesional dan menjaga netralitas sebagai wasit yang baik, tanpa ditumpangi kepentingan apapun, selain mewujudkan demokrasi yang baik.

(ro)

Berita Terkait

Kemenag Bojonegoro Pastikan Kegiatan Belajar Mengajar di Madrasah Berjalan Normal
Kadal Ireng Bagikan 350 Takjil ke Masyarakat
Rayakan Annyversary ke 75, Persibo Dapat Hadiah Armada Bus Dari Sedulur Pitu
Pengajuan Penetapan Nama Pada Ijazah Muk’awanah Tak Penuhi Norma Hukum Administrasi Kependudukan : Pengadilan Harusnya Menolak
Sikapi Pencoretan Caleg, DPC PPP Laporkan KPUD dan Bawaslu Kab. Bojonegoro ke DKPP
Sunaryo Abuma’in : LABH PPP Layani Pendampingan dan Bantuan Hukum Gratis Pada Masyarakat
PPP Maksimalkan Peran Saksi di Setiap TPS
Menangkan Pemilu 2024 DPC PPP Masivkan Konsolidasi, Sosialisai ke Kader di Tingkat Kecamatan dan Desa