Pemkab dan BPN Gelar Persiapan Pendaftaran PTSL

- Tim

Rabu, 16 Januari 2019 - 11:11

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Persiapan pendaftaran sertifikat PTSL, Pemkab Tuban dan BPN Tuban gelar rapat koordinasi. Selasa, (15/1/2019).

Persiapan pendaftaran sertifikat PTSL, Pemkab Tuban dan BPN Tuban gelar rapat koordinasi. Selasa, (15/1/2019).

TUBAN. Netpitu.com – Pemkab Tuban gelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tuban membahas pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Ruang Rapat Lantai I Setda, Selasa (15/01/18).

Rakor dipimpin langsubg Wakil Bupati Tuban, Ir. H. Noor Nahar Hussein, M.Si dan dihadiri Kajari Tuban, Kepala BPN, Sekretaris Daerah, Asisten Pemerintahan, Inspektur Inspektorat, Polres dan Kodim 0811 dan Camat serta Kepala Desa Se-Kabupaten Tuban.

Disampaikan Wabup, saat ini penting bagi masyarakat untuk mengetahui tentang proses pendaftaran tanah yang terdapat sedikit perubahan, mengingat masyarakat Tuban yang khususnya kurang mampu agar dapat mengikuti program pensertifikatan tanah serentak ini dengan cepat, mudah, dan murah.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Untuk itu seluruh tanah saat ini harus didata dan diukur tanpa terkecuali, meskipun tidak memilki sertifikat.

Baca Juga :  Suryadi Gantikan Posisi Alm. Nursaid Joko Sungkono di DPRD Tuban

“Tetapi setidaknya kita sudah memiliki petanya, khususnya untuk aset-aset di bidang pendidikan, untuk bisa di tertibkan, agar semua mempunyai sertfiikat,” ungkapnya.

Menurut Wabup, permasalahan kerap kali muncul saat melakukan pengurusan sertifikat karena adanya perbedaan status tanah, yang mempengaruhi besaran biaya yang harus dibayar.

“Contohnya tanah warisan atau jual beli berbeda biayanya dengan tanah negara.
Untuk itu saya minta seluruh Camat dan Kades agar mensosialisasikan program PTSL ini kepada warganya,” ujar Wabup.

“Para kades juga saya minta untuk terus saling berkoordinasi untuk meminimalisasi terjadinya kesalahpaman. Harus ada kesepakatan antar warga dan petugas besaran biayanya, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan,” lanjutnya.

Hal senada diungkapkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tuban, Drs. Ganang Anindito, yang menjelaskan terdapat sekitar 67.500 bidang tanah yang harus di petakkan di tahun 2019 dan diharapkan ada sekitar 56.000 yang di daftarkan sertifikatnya.

Baca Juga :  Tanpa Perbup Baru Pengisian Perangkat Desa Berpotensi Melanggar Hukum

“Kami sudah inventarisir terhadap usulan-usulan dari kepala desa yang masuk ke BPN, ada sekitar 43 desa yang sudah mengajukan kepada kami, dan sudah kami SK-kan dan telah di laporkan ke pusat untuk segera dilaksanakan pengukuran dan pensertifikatkan tanah di tahun 2019 ini,” jelasnya.

Saat ini menurut Kepala BPN sudah ada beberapa desa yang sangat kooperatif memiliki keinginan untuk cepat pengurusannya, dari pihak BPN-pun mulai bulan Desember tahun lalu sudah melakukan pengukuran.dan koordinasi dengan beberapa desa terutama di desa Kecamatan Soko dan Rengel.

Baca Juga :  Pers Harus Netral dan Wajib Kawal Proses Demokrasi

“Hingga sekarang totalnya sudah ada 6 desa dan sudah ada 8.000 bidang yang di ukur. Saya berharap untuk desa-desa yang lain untuk mempercepat agar segera mengajukan usulan ke BPN agar segera dilakukan pengukuran,” terangnya.

Untuk proses penyuluhan, pengumpulan data fisik, pengumpulan data yuridis, dan penerbitan sertifikat semuanya dibiayai oleh APBN, sehingga tidak ada biaya lain yang harus di bebankan kepada masyarakat.

Pengecualian biaya untuk melengkapi surat-menyurat/berkas-berkas, kebutuhan materai, biaya pal batas tergantung dari bentuk tanahnya, biaya foto copy KTP, KK ataupun surat keterangan lain yang perlu disampaikan oleh BPN,” ujarnya.

Perlu diketahui juga pada tahun 2018 sudah ada sekitar 700 lebih tanah kas desa yang sudah di sertifikatkan.

(met)

Berita Terkait

LHP BPK Kab. Bojonegoro Sudah Diserahkan Ke Ketua DPRD Tapi Tak Dibagikan Pada Anggota
16 Lowongan Parades Di Sukosewu, Jangan Lempar Bola Panas Ke Kecamatan
Hoax Kabar Penghentian Hibah BKD Dari KPK
Dorong Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Kementerian PAN RB Lakukan Rakor Online
Miris, Masih Ada Jalan Poros Desa Berlumpur di Bojonegoro
PDIP : Pemkab Harus Berikan Solusi Soal Kelambatan Pencairan ADD
Duh, 53 Desa Di Bojonegoro Belum Mengajukan Pencairan ADD., Ada Apa ?
Duh… Belum Terima Gaji Bulan Maret, ASN Dinas Sosial Bingung Cari Talangan