oleh

Menteri BUMN : Hutan Sosial Bisa Jadi Sumber Pendapatan dan Penggerak Ekonomi Masyarakat

LUMAJANG. Netpitu.com – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kembali bersinergi memberikan dukungan bagi optimalisasi penggunaan lahan negara untuk kesejahteraan masyarakat.

Kali ini, Menteri BUMN, Rini M. Soemarno mengunjungi kawasan Perhutanan Sosial Desa Burno, Kecamatan Senduro yang merupakan salah satu kawasan hutan sosial di Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur pada Jumat (15/2).

Hutan sosial di tersebut Desa Burno, merupakan kawasan hutan negara yang diberikan kepada masyarakat setempat untuk dioptimalkan menjadi sumber pendapatan dan penggerak ekonomi masyarakat.

Pemerintah memberikan dukungan berupa SK pengakuan dan perlindungan kemitraan bagi kelompok Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Wono Lestari di Desa Burno dengan luas lahan sebesar 940 Ha dengan jumlah anggota sebanyak 367 KK.

Petani di Desa Burno memanfaatkan hutan sosial ini untuk aktivitas peternakan, pemeliharaan rumput, madu dan perkebunan kopi. Dua BUMN yaitu Perum Perhutani dan PT Bank Negara Indonesia (BNI) Tbk bersinergi dalam program ini. Perhutani menyediakan lahan hutan yang siap digunakan untuk mendukung program perhutanan sosial, sementara BNI memberikan pembiayaan kredit usaha rakyat (KUR) kepada petani penggarap.

Menteri BUMN, Rini mengungkapkan bahwa program kementrian kehutanan tentang kegiatan Perhutanan Sosial ini yang sekarang dilaksanakan di hutan Kabupaten Lumajang merupakan wujud nyata keseriusan pemerintah dalam mendorong perbaikan kesejahteraan petani dan pemerataan ekonomi di wilayah tersebut. Konsep Perhutanan Sosial menurutnya akan memberikan aspek legal masyarakat dimana masyarakat menanam di hutan rakyat sembari melestarikan sumber daya hutan.

“Saya senang kawasan hutan sosial sudah dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat, yang artinya optimalisasi lahan sudah berjalan dan masyarakat atau Petani di sini sudah merasakan manfaatnya. Kawasan di sini sangat potensial dan ke depan harus ditingkatkan. Terima kasih juga kepada BUMN yang sudah bersinergi mendukung upaya pemerintah dalam mendorong kesejahteraan Petani,” ungkap Menteri Rini.

Di hutan sosial Desa Burno ini, Petani Rumput Gajah tercatat memanfaatkan lahan seluas 133 Ha dan mampu menghasilkan 1.700 ikat per hari. Petani Sapi perah tercatat memiliki jumlah sapi sebanyak 804 ekor dan mampu menghasilkan susu 5.172 liter per hari. Sementara petani madu dapat memanen setiap 3 bulannya dan menghasilkan 30 liter untuk sekali panen.

“Di kawasan hutan sosial tersebut juga dibangun fasilitas-fasilitas yang mendukung produktivitas dan kegaiatan pertanian melalui program bina lingkungan BNI seperti bantuan pembuatan Reaktor biogas yang dimanfaatkan untuk penanganan limbah ternak, bantuan kandang sapi terpadu serta pembuatan jalan menuju kandang,” kompletnya menjelaskan di media on line netpitu.com.

Katanya melanjutkan, terkutip bahwa dari sisi pembiayaan, BNI mencatat hingga saat ini perseroan telah melakukan penyaluran KUR sebesar Rp 4,6 miliar bagi petani di Desa Burno tersebut. Fasilitas KUR dicairkan dalam bentuk Kartu Tani yang terkoneksi dengan sistem database Kelompok Tani yang sudah teregistrasi dengan baik baik dari hulu hingga sampai hilir yaitu mulai pengadaan pupuk, penanaman sampai pemasaran hasil pertanian dan perkebunan.

Menteri Rini berharap, melalui skema pemberdayaan dan pendampingan, kehadiran Perhutanan Sosial di Kabupaten Lumajang pada akhirnya mampu memberikan manfaat terutama dalam memecahkan persoalan sosial ekonomi masyarakat.

Dengan konsep Perhutanan Sosial, kemajuan bagi petani penggarap dapat memperoleh akses sumber pendanaan, mendapatkan kepastian pasar atau serapan hasil produksi, mendapatkan pembinaan intensif dari departemen terkait serta perbankan serta mendapatkan pendapatan tambahan yang pada akhirnya mampu meningkatan kesejahteraan hidup para petani.

Dengan program Perhutanan Sosial, pemerintah mendorong optimalisasi lahan dalam rangka mewujudkan pemerataan ekonomi, memperkuat produksi sektor berbasis pangan yaitu perikanan, pertanian dan peternakan, membuka lebih banyak akses kesempatan kerja bagi masyarakat dan secara makro diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi peningkatan kinerja ekonomi nasional.

Sementara itu Direktur Operasional Perum Perhutani Hari Priyanto ditempat yang sama mengatakan kepada media ini, dalam rangka mendukung program pemerintah melalui perhutanan sosial di wilayah hutan Perhutani.

“Ada dua skema yang sudah dijalankan yaitu Ijin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) dan Pengakuan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (KULIN KK),” ungkapnya
.
Menurutnya Perhutani sebelumnya juga sudah melakukan kerjasama dengan masyarakat desa hutan dan pihak-pihak lainnya melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan bersama masyarakat, dan telah berlangsung sejak tahun 2001.

“Tidak kurang dari 5.386 desa hutan di pulau Jawa dan Madura berada di sekitar kawasan hutan Perhutani. Sejak tahun 2001 sampai tahun 2018, Perhutani mencatat 5.278 desa hutan atau sekitar 97 % dari total desa hutan di Pulau Jawa dan Madura bekerjasama melalui program PHBM, Luas hutan yang dikerjasamakan menjadi hutan pangkuan desa mencapai 2.216.225 Ha, tergabung dalam 5.278 Lembaga Masyarakat Desa Hutan dan 995 Koperasi Desa Hutan,” jelas Hari.

(met)