Warga Sukosari – Soko Keluhkan Pungutan Uang Penyemprotan Disinfektan

- Team

Kamis, 16 April 2020 - 10:10

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto ilustrasi.

Foto ilustrasi.

TUBAN. Netpitu.com – Warga Desa Sukosari keluhkan pungutan uang sebesar Rp. 10 ribu per Kepala Keluarga untuk kegiatan penyemprotan disinfektan di lingkungan warga.

Pungutan yang dilakukan oleh ketua RT itu menjadi pertanyaan warga. Lantaran seperti diumumkan oleh pemerintah beban biaya kegiatan pencegahan penyebaran pandemi virus corona ditanggung oleh pemerintah. Baik melalui APBN, APBD maupun APBDes.

Baca Juga :  Boyong Kasus Dugaan Korupsi Kerjasama PI Blok Cepu Pemkab Bojonegoro dan PT. SER Ke KPK

Seperti dIungkapkan salah satu warga RT.03, RW. 05, Dusun Losari, Desa Sukosari, Kecamatan Soko, Kab. Tuban, setiap KK dipungut uang Rp. 10 ribu oleh ketua RT. Dikatakan, uang tersebut untuk pelaksanaan Kegiatan penyemprotan disinfektan di lingkungan warga.

Menurut warga pungutan tidak hanya dilakukan di lingkungan RT 03 saja, tetapi juga di lingkungan RT 04, di dusun yang sama.

“Desa Sukosari tidak ada kegiatan penyemprotan seperti di desa lain. Kalau kegiatan seperti ini ( penyemprotan ) biayanya dibebankan pada warga, terus dana desanya untuk apa ?,” ujar warga, kepada netpitu.com.

Baca Juga :  Laskar Jagad Desa Pelem Deklarasi Pelestarian Lingkungan

Untuk menelusuri informasi soal pungutan tersebut, netpitu.com berusaha mencari informasi ke rumah tinggal ketua RT 04, RW 05, Dusun Losari, Desa Sukosari, Kec. Soko, Tuban.

Namun sayang, saat netpitu.com datang ke rumah tinggal ketua RT 04, yang bersangkutan tidak ada di rumah.

(yon)

Berita Terkait

Idhul Adha, SMKN 1 Bojonegoro Potong 5 Ekor Sapi Qurban
Kemenag Bojonegoro Pastikan Kegiatan Belajar Mengajar di Madrasah Berjalan Normal
Kadal Ireng Bagikan 350 Takjil ke Masyarakat
Rayakan Annyversary ke 75, Persibo Dapat Hadiah Armada Bus Dari Sedulur Pitu
Pengajuan Penetapan Nama Pada Ijazah Muk’awanah Tak Penuhi Norma Hukum Administrasi Kependudukan : Pengadilan Harusnya Menolak
Sikapi Pencoretan Caleg, DPC PPP Laporkan KPUD dan Bawaslu Kab. Bojonegoro ke DKPP
PPP Maksimalkan Peran Saksi di Setiap TPS
Menangkan Pemilu 2024 DPC PPP Masivkan Konsolidasi, Sosialisai ke Kader di Tingkat Kecamatan dan Desa

Berita Terkait

Selasa, 18 Juni 2024 - 21:37

Idhul Adha, SMKN 1 Bojonegoro Potong 5 Ekor Sapi Qurban

Selasa, 11 Juni 2024 - 11:03

Job And Edu Fair SMKN 1 Diserbu Peminat Kerja Bojonegoro

Senin, 10 Juni 2024 - 13:16

Diikuti 44 Didu dan PT, SMKN 1 Bojonegoro Mulai 11 – 13 Juni Gelar Job Fair Untuk Umum

Minggu, 12 November 2023 - 16:16

Satu Jiwa Tolak Korupsi, Roadshow PMK ke 66 di Bojonegoro

Rabu, 6 Juli 2022 - 23:21

PPDB SMKN Tuban – Bojonegoro Resmi Ditutup, 1109 Bangku Tak Terisi

Jumat, 27 Mei 2022 - 13:05

Orang Tua Wali Murid Pertanyakan Uang Tabungan dan Uang Kunjungan Industri Yang Belum Dikembalikan

Rabu, 25 Mei 2022 - 12:02

IKA SMP Negeri 2 Bojonegoro Mulai Bangun Mushola di SMPN 2

Selasa, 24 Mei 2022 - 18:00

Pungutan Kepada Siswa Melalui Komite Itu Tidak Dibenarkan

Berita Terbaru

PILKADA 2024

Pilkada Bojonegoro : Memilih Pemimpin Atau Penguasa ( 1 )

Kamis, 20 Jun 2024 - 12:32