oleh

OTT KPK Nyasar DPRD dan PUPR Kota Mojokerto

JAKARTA. Netpitu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan Operasi Tangkap Tangan di wilayah Provinsi Jawa timur. Kali ini OTT KPK menyasar Pemerintah Kota Mojokerto. Alhasil, tiga pimpinan DPRD Kota Mojokerto dan satu kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kota Mojokerto, diglandang ke kantor KPK Jakarta, untuk diperiksa.

Setelah pemeriksaan, Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan, menyatakan Komisi antirasuah itu telah menetapkan empat orang tersangka dalam korupsi pengalihan anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Mojokerto, Jawa Timur.

Mereka adalah, Purnomo, Ketua DPRD Kota Mojokerto, dari Fraksi PDIP, Umar Faruq, Wakil Ketua DPRD dari Partai Amanat Nasional; dan Abdullah Fanani, Wakil Ketua DPRD dari Fraksi Kebangkitan Bangsa. Sedang satu tersangka lagi, Kepala Dinas PUPR Kota Mojokerto, Wiwiet Febriyanto.

“KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan dan menetapkan empat orang sebagai tersangka,” kata Basaria Panjaitan, di kantor KPK, Jakarta, Sabtu (17/6).

Ketiga pimpinan DPRD Kota Mojokerto tersebut ditetapkan sebagai tersangka karena menerima uang Rp 470 juta dari Rp 500 juta uang komitmen fee untuk pengalihan anggaran.

“Jadi tadinya perubahan anggaran ini yang di Mojokerto kota. Anggaran tersebut untuk pengadaan program penataan lingkungan dan kemudian dibatalkan lalu coba diusahakan untuk rubah uang tersebut sebesar Rp 13 M dari PENS (Politeknik Elelktronik Negeri Surabaya),” ujar Basaria Panjaitan.

Ternyata, pengubahan anggaran tersebut tidak bisa karena dananya dari pusat. Untuk itu, dilakukan lagi pembicaraan dengan DPRD Kota Mojokerto agar anggaran tersebut dialihkan menjadi anggaran non program dinas pekerjaan umum Mojokerto.

“Untuk itu tawar menawar akhirnya diberikan fee kepada DPRD sebesar Rp 500 juta,” kata Basaria.

Sementara itu, dua orang yang juga dicokok oleh petugas KPK, T dan H, masih berstatus sebagai saksi dalam kasus ini. Keduanya diduga berperan sebagai perantara.

Setalah dilakukan pemeriksaan, KPK menetapkan WF sebagai tersangka dan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. . Basaria mengatakan pihaknya menduga Wiwiet berperan sebagai pemberi suap.
Sementara untuk Purnomo dan dua wakilnya Umar Faruq dan Abdullah Fanani disangka sebagai penerima dan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Dari OTT tersebut, Tim Satgas KPK berhasil mengamankan uang ratusan juta rupiah saat operasi tangkap tangan yang menjaring pimpinan DPRD Kota Mojokerto.

(Red/As)