oleh

Tim Advokasi Anna-Wawan : Seharusnya Panwas Tidak Menunggu Laporan

BOJONEGORO. Netpitu.com – Pengawas Pemilukada ( Panwas ) Kabupaten Bojonegoro seharusnya tidak menunggu laporan tertulis dari masyarakat ataupun tim pemenangan pasangan calon lain dalam menindak lanjuti beredarnya photo ASN/PNS yang secara terang-terangan memberikan dukungan kepada pasangan calon di Pilkada Bojonegoro.

Menurut Yoyok, salah satu pengurus DPC PDI Perjuangan Bojonegoro, yang juga tim advokasi tim sukses pemenangan Anna – Wawan, sebetulnya dalam menindak- lanjuti dugaan pelanggaran itu Panwas ndak perlu menunggu laporan.

“Kalau sudah tersebar di medsos atau yang lain itu bisa jadi sebuah temuan yang harus ditindaklanjuti. Jadi Panwas tidak usah nunggu laporan lagi,” tandas Yoyok, kepada netpitu.com, Minggu (17/6).

Iapun juga mengatakan jika pihaknya telah melaporkan dugaan pelanggaran PNS/ASN yang bekerja di lingkup kantor Kementerian Agama Bojonegoro itu ke Panwas. Namun laporan yang disampaikan baru secara lisan dan ditembusi melalui pesan tertulis di WhatsAap.

“Tanggal 14 Juni 2018 kami sudah sampaikan aduan ini ke Panwas secara lisan dan pesan Whatsaap. Hanya saja laporan melalui surat tetulis belum, mengungat situasinya saat ini masih lebaean,” terang Yoyok.

Berdasarkan Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.

Mengutip Undang-Undang (UU) Nomor: 10 Tahun 2016, juga ditegaskan pasangan calon dilarang melibatkan ASN anggota Polri dan anggota TNI, dan Kepala Desa atau perangkat Desa lainnya.

Larangan keterlibatan ASN dan PNS dalam Pilkada juga diatur secara tegas dalam Pasal 69 Pertaturan Komosi Pemilihan Umum, Nomor4 tahun 2017, tentang Pemilukada.

Sementara itu Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) juga telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor B/71/M.SM.00.00/2017 tentang Pelaksanaan Netralitas bagi ASN pada Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018, Pemilihan Legislatif Tahun 2019, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.

Sebagaimana namanya, surat edaran ini berisi apa-apa saja yang tidak boleh dilakukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam masa tersebut. 

Asisten Departemen Bina Integritas dan Penegakan Disiplin ASN Kementerian PAN-RB Bambang D. Sumarsono mengatakan bahwa surat tersebut diterbitkan dengan mengacu pada berapa peraturan tentang ASN lain yang lebih tinggi, salah satunya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Ada tujuh larangan yang ditetapkan: melakukan pendekatan terhadap partai politik; memasang atribut yang mempromosikan calon pemimpin daerah; mendeklarasikan dirinya sebagai calon pemimpin daerah; menghadiri deklarasi calon pemimpin daerah dengan atau tanpa atribut partai; mengunggah, menanggapi, atau menyebarluaskan gambar maupun visi misi calon kepala daerah melalui media sosial; melakukan foto bersama; dan menjadi pembicara dalam pertemuan partai. 

Peraturan yang diterbitkan oleh KemenPAN-RB soal apa yang tidak boleh dilakukan PNS selama pemilihan umum tersebut sesuai dengan apa yang ada dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota. 

Diberitakan sebelumnya, meski Peraturan KPU tentang pelarangan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam pemberian dukungan kepada pasangan calon kepala daerah sudah jelas. Namun nyatanya tidak sedikit PNS maupun ASN yang tetap saja nekat menyatakan dukungan dengan terang- terangan.

Tersebar melalui media sosial penampakan gambar seorang pria yang diduga PNS/ ASN di lingkungan kerja Kementerian Agama Bojonegoro, tengah duduk bersantai dengan beberapa tokoh politik, tokoh masyarakat dan calon bupati nomor 4, Basuki.

Dari hasil penelusuran netpitu.com, pria tersebut diduga PNS dengan jabatan Kepala Tata Usaha ( KTU) di lembaga pendidikan dalam wilayah kerja Kementerian Agama Bojonegoro, Madrasah Tsanawiyah Negeri Balen, Bojonegoro, berinisial ID.

Bersama dengan tokoh lainnya pria yang diduga ASN Kenenag itu, nampak ikut mengacungkan tangan dengan menunjukkan empat jari sebagai tanda dukungan kepada Paslon bupati nomor 4. Di photo tersebut juga nampak cabup nokor 4, Basuki juga mengacungkan tangan dengan menunjukkan 4 jari sebagai tanda nomor urut pasangannya di Pilkada Bojonegoro.

(ro)