Sekda Buka Bimtek Aplikasi SIKS-NG

- Team

Senin, 17 Juni 2019 - 21:28

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban, Dr. Ir. Budi Wiyana, M.Si., membuka Bimbingan Teknis Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG) di ruang rapat Setda Kabupaten Tuban, Senin (17/06/2019).

Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban, Dr. Ir. Budi Wiyana, M.Si., membuka Bimbingan Teknis Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG) di ruang rapat Setda Kabupaten Tuban, Senin (17/06/2019).

TUBAN. Netpitu.com – Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban, Dr. Ir. Budi Wiyana, M.Si., membuka Bimbingan Teknis Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG) di ruang rapat Setda Kabupaten Tuban, Senin (17/06/2019).

Kegiatan yang diadakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Tuban dihadiri Kepala Dinsos P3A; Camat; Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tuban; serta diikuti 328 perangkat desa di Kabupaten Tuban.

Dalam sambutannya, Sekda menekankan urgensi data kemiskinan pada pelaksanaan program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Tuban.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Salah satunya sebagai bahan evaluasi atas pelaksanaan program tersebut. Data yang tepat mampu mempercepat program pengentasan kemiskinan di kabupaten Tuban,” ungkap Sekda.
Lebih lanjut katanya, data yang termuat dalam SIKS-NG akan menjadi data tunggal terpadu yang telah disinkronkan dengan data kemiskinan lainnya dari instansi terkait.

Baca Juga :  Pemkab Tuban Raih Penghargaan Bidang Hukum dan HAM

Aplikasi SIKS-NG akan menerapkan sistem by name by address sesuai dengan survei yang dilakukan.

Data yang termuat juga akan diverifikasi dan divalidasi minimal setahun sekali. Sehingga data diperoleh adalah data terbaru dan sesuai dengan kondisi riil.

Selain itu, data SIKS-NG akan menjadi dasar penganggaran dan pelaksanaan berbagai program pengentasan kemiskinan.

Data SIKS-NG di tingkat Kabupaten juga akan diserahkan ke provinsi untuk diverifikasi dan divalidasi untuk selanjutnya dikirim ke pusat.

Dengan demikian diperoleh data yang valid mulai dari pusat, provinsi, kabupaten, hingga ke desa/kelurahan.

Untuk mendapatkan data kemiskinan yang tepat, petugas survei atau perangkat desa harus sepenuhnya memahami berbagai indikator kelayakan calon penerima bantuan.

Tidak hanya itu, petugas juga harus memiliki integritas dan bersikap jujur dalam melaksanakan survei.

Baca Juga :  293 CPNS Tuban Terima SK Pengangkatan

“Petugas harus berintegritas dan bekerja dengan profesional. Jangan sampai bersikap diskriminatif kepada warga masyarakat,,” serunya ke netpitu.com

Sekda Tuban menyatakan bahwa masyarakat dapat ikut berperan dalam mengawal pelaksanaan berbagai program pengentasan kemiskinan.

Masyarakat dapat mengadukan jika mengetahui ada warga miskin yang belum terdata. Selain itu, dapat juga melaporkan penerima bantuan yang tidak sesuai. Dapat melapor saat musyawarah desa, bisa mengadu ke kantor

Kecamatan maupun langsung ke Dinsos, tegasnya. Kedepannya, juga akan diadakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai berbagai program pengentasan kemiskinan.

Sementara itu, Kepala Dinsos P3A Kabupaten Tuban, Hj. Nur Jannah, SH., MM., dalam laporannnya menyampaikan kegiatan bimtek dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman petugas mengenai aplikasi SIKS-NG.

“Pelatihan ini akan dilaksanakan mulai 17-20 Juni 2019,” pesannya ke media ini.

Baca Juga :  Penundaan Imunisasi Difteri di SMP Negeri 2 Oleh Puskesmas Tak Miliki Batas Waktu

Nur Jannah menambahkan bahwa pada aplikasi SIKS-NG tersedia menu yang berfungsi untuk proses perbaikan dan pengusulan penerima bantuan, antara lain: Basis Data Terpadu (BDT); Kartu Keluarga Sejahtera-Bantuan Sosial Pangan (KKS-BSP) PKH dan Non PKH; Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JAMKES) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PMKS-PSKS).

Berdasarkan proses pendataan yang telah dilakukan, diperoleh hasil yaitu:
Berdasarkan penetapan Kepmensos per November 2018, jumlah BDT Kabupaten Tuban sejumlah 145.472 Kepala Rumah Tangga;

Berdasarkan Surat Keputusan Sekda Kabupaten Tuban, jumlah KKS-BSP PKH dan Non PKH periode Mei 2019 sebanyak 93.027 KK;

Berdasarkan Kepmensos per 15 Maret 2019, jumlah PBI-JKN Kabupaten Tuban mencapai 532.917 jiwa.

(met)

Berita Terkait

LHP BPK Kab. Bojonegoro Sudah Diserahkan Ke Ketua DPRD Tapi Tak Dibagikan Pada Anggota
16 Lowongan Parades Di Sukosewu, Jangan Lempar Bola Panas Ke Kecamatan
Hoax Kabar Penghentian Hibah BKD Dari KPK
Dorong Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Kementerian PAN RB Lakukan Rakor Online
Miris, Masih Ada Jalan Poros Desa Berlumpur di Bojonegoro
PDIP : Pemkab Harus Berikan Solusi Soal Kelambatan Pencairan ADD
Duh, 53 Desa Di Bojonegoro Belum Mengajukan Pencairan ADD., Ada Apa ?
Duh… Belum Terima Gaji Bulan Maret, ASN Dinas Sosial Bingung Cari Talangan