oleh

Wabup Noor Nahar Sampaikan Nota Penjelasan Rancangan KUPA PPAS

TUBAN. Netpitu.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban bersama Pemerintah Kabupaten Tuban menggelar rapat paripurna dengan agenda rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun anggaran 2020 , Jumat (17/07/2020).

Nota penjelasan terhadap rancangan KUPA dan PPAS, disampaikan langsung oleh Wakil Bupati Tuban, Ir. H Noor Nahar Hussein MSi dihadapan para wakil rakyat dan OPD pemkab Tuban.

Wakil Bupati Tuban, dihadapan awak media yang turut juga hadir termasuk netpitu.com menyampaikan dalam paripurna ini

Pemkab menyampaikan seluruh Nota penjelasan rancangan KUPA dan PPAS terkait perubahan tahun anggaran 2020.

Wabup menambahkan, secara umum adalah penyesuaian relokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan COVID19.

“Ada refokusing ada realokasi ada pengurangan dana transfer, sehingga KUPA dan PPAS sedang menyusun perubahan itu,” jelasnya.

Pemkab Tuban dan DPRD Kabupaten Tuban berupaya relokasi APBD tahun 2020 dikarenakan perubahan peraturan dari Presiden, Menteri Dalan Negeri dan Menteri Keuangan akibat dampak pandemi COVID19.

Untuk diketahui, Pemerintah pusat telah banyak menetapkan kebijkan dalam rangka percepatan penanganan COVID19. Diantaranya diawali dengan terbitnya peraturan Menteri Dalam Negeri no 20 tahun 2020 dan peraturan Menteri Keuangan no 19/PMK.07/2020 yang selanjutnya dipertegas oleh Presiden dengan mengeluarkan intruksi Presiden no 4 tahun 2020.

Hingga pada tanggal 9 April 2020 terbit surat keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan no 119/2813/SJ dan no 177/KMK.07/2020 yang memerintahkan Pemerintah Daerah untuk melakukan penyesuaian, disusul tanggal 16 April 2020 terbit PMK no 35/PMK.07/2020 yang menyebutkan adanya penurunan alokasi TKDD dan perubahan TKDD bagi masing-masing daerah.

Terakhir pada tanggal 25 Juni 2020 terbit lagi peraturan Presiden no 72 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan Presiden no 54 Tahun 2020. Melalui ketentuan tersebut maka Pemerintah Kabupaten Tuban melakukan penyesuaian lagi.

(met)