Muscab DPC PPP Bojonegoro Dinilai Cacat Hukum

- Team

Rabu, 17 November 2021 - 09:29

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Muscab DPC PPP Kab. Bojonegoro, Minggu, 14/11/2021. foto doc.

Muscab DPC PPP Kab. Bojonegoro, Minggu, 14/11/2021. foto doc.

BOJONEGORO. Netpitu.com – Musyawarah Cabang ( Muscab ) DPC PPP Kabupaten Bojonegoro, yang digelar pada14 Nopember 2021 lalu, dinilai cacat hukum. Lantaran Muscab yang digelar super kilat itu tidak sesuai dengan ketentuan penyenggaraan Muscab sebagaimana diatur dalam Peraturan Organisasi Nomor 1 tahun 2021 dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan.

Seperti, tidak dibacakanya Tata tertib Muscab satu per satu point dalam Tatib. Dalam forum Muscab tidak ada Laporan Pertanggungjawaban ( LPJ ) dsecara tertulis dan laporan pertanggungjawaban hanya disampaikan secara oleh ketua DPC PPP sebelum Muscab.

“LPJ tidak diberi bukti fisik, tapi di sampaikan secara lisan , tidak jelas, terus ditawarkan setujui, kita tidak diberi kesempatan untuk menanggapi. Taoi langsung main dok ( ketok palu sidang, red ),” papar Tondo Bangun, pengurus PAC Bubulan, kepada netpitu.com, Rabu, 16/11/2021, melalui WhatsAppnya.

Yang paling parah, menurut PAC PPP Bubulan ini, di dalam Muscap DPC PPP Bojonegoro yang digelar pada M8nggu, 14/11/2021 lalu itu tidak ada pembahasan program partai 5 tahun ke depan.

Menanggapi penyelenggaran Muscab DPC PPP seperti yang disampsikan oleh ketua PAC PPP Bubulan di media ini, Praktisi hukum, Sunaryo Abuma’in, yang juga Majelis Pertimbangan Partai DPW PPP, mengatakan hasil Muscab partai yang tidak sesuai ketentuan Peraturan Organisasi ( PO ) Nomor 1 tahun 2021 maka bisa dianggap cacat hukum. Karena melanggar ketentuan peraturan partai.

Pelanggaran Pasal 10 ayat 4 dan Pasal 12 ayat 1,2, 3 dan 4, Peraturan Organisasi Nomor 1 tahun 2021, pada penyelenggaraan Muscab dapat membatalkan keabsahan hasil Muscab. Sehingga berpotensi digelar Muscab ulang.

Muscab DPC PPP yang tidak sesuai ketentuan peraturan partai bisa diajukan gugatan pembatalan hasil Muscab ke Mahkamah Partai DPP PPP.

(ro)

Baca Juga :  LSM Angling Dharmo Dorong DPRD Gunakan Hak Interpelasi

Berita Terkait

Idhul Adha, SMKN 1 Bojonegoro Potong 5 Ekor Sapi Qurban
Kemenag Bojonegoro Pastikan Kegiatan Belajar Mengajar di Madrasah Berjalan Normal
Kadal Ireng Bagikan 350 Takjil ke Masyarakat
Rayakan Annyversary ke 75, Persibo Dapat Hadiah Armada Bus Dari Sedulur Pitu
Pengajuan Penetapan Nama Pada Ijazah Muk’awanah Tak Penuhi Norma Hukum Administrasi Kependudukan : Pengadilan Harusnya Menolak
Sikapi Pencoretan Caleg, DPC PPP Laporkan KPUD dan Bawaslu Kab. Bojonegoro ke DKPP
PPP Maksimalkan Peran Saksi di Setiap TPS
Menangkan Pemilu 2024 DPC PPP Masivkan Konsolidasi, Sosialisai ke Kader di Tingkat Kecamatan dan Desa

Berita Terkait

Kamis, 20 Juni 2024 - 12:32

Pilkada Bojonegoro : Memilih Pemimpin Atau Penguasa ( 1 )

Senin, 10 Juni 2024 - 10:48

Masa Jabatan 408 Kades di Bojonegoro Diperpanjang 2 Tahun

Selasa, 4 Juni 2024 - 20:43

Banyak Masalah, PDIP Minta Pemerintah Batalkan PP No. 21 Tahun 2024 Tentang Tapera

Senin, 22 April 2024 - 13:11

Sekda Nurul Azizah Sapa Ribuan Warga di Pengajian Ning Umi Laila

Jumat, 19 Januari 2024 - 11:25

Pengajuan Penetapan Nama Pada Ijazah Muk’awanah Tak Penuhi Norma Hukum Administrasi Kependudukan : Pengadilan Harusnya Menolak

Jumat, 8 Desember 2023 - 19:29

Sikapi Pencoretan Caleg, DPC PPP Laporkan KPUD dan Bawaslu Kab. Bojonegoro ke DKPP

Rabu, 6 Desember 2023 - 12:10

Sunaryo Abuma’in : LABH PPP Layani Pendampingan dan Bantuan Hukum Gratis Pada Masyarakat

Senin, 4 Desember 2023 - 16:43

PPP Maksimalkan Peran Saksi di Setiap TPS

Berita Terbaru

PILKADA 2024

Pilkada Bojonegoro : Memilih Pemimpin Atau Penguasa ( 1 )

Kamis, 20 Jun 2024 - 12:32

PENDIDIKAN

Job And Edu Fair SMKN 1 Diserbu Peminat Kerja Bojonegoro

Selasa, 11 Jun 2024 - 11:03