oleh

Muscab DPC PPP Bojonegoro Dinilai Cacat Hukum

-BERITA-186 views

BOJONEGORO. Netpitu.com – Musyawarah Cabang ( Muscab ) DPC PPP Kabupaten Bojonegoro, yang digelar pada14 Nopember 2021 lalu, dinilai cacat hukum. Lantaran Muscab yang digelar super kilat itu tidak sesuai dengan ketentuan penyenggaraan Muscab sebagaimana diatur dalam Peraturan Organisasi Nomor 1 tahun 2021 dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan.

Seperti, tidak dibacakanya Tata tertib Muscab satu per satu point dalam Tatib. Dalam forum Muscab tidak ada Laporan Pertanggungjawaban ( LPJ ) dsecara tertulis dan laporan pertanggungjawaban hanya disampaikan secara oleh ketua DPC PPP sebelum Muscab.

“LPJ tidak diberi bukti fisik, tapi di sampaikan secara lisan , tidak jelas, terus ditawarkan setujui, kita tidak diberi kesempatan untuk menanggapi. Taoi langsung main dok ( ketok palu sidang, red ),” papar Tondo Bangun, pengurus PAC Bubulan, kepada netpitu.com, Rabu, 16/11/2021, melalui WhatsAppnya.

Yang paling parah, menurut PAC PPP Bubulan ini, di dalam Muscap DPC PPP Bojonegoro yang digelar pada M8nggu, 14/11/2021 lalu itu tidak ada pembahasan program partai 5 tahun ke depan.

Menanggapi penyelenggaran Muscab DPC PPP seperti yang disampsikan oleh ketua PAC PPP Bubulan di media ini, Praktisi hukum, Sunaryo Abuma’in, yang juga Majelis Pertimbangan Partai DPW PPP, mengatakan hasil Muscab partai yang tidak sesuai ketentuan Peraturan Organisasi ( PO ) Nomor 1 tahun 2021 maka bisa dianggap cacat hukum. Karena melanggar ketentuan peraturan partai.

Pelanggaran Pasal 10 ayat 4 dan Pasal 12 ayat 1,2, 3 dan 4, Peraturan Organisasi Nomor 1 tahun 2021, pada penyelenggaraan Muscab dapat membatalkan keabsahan hasil Muscab. Sehingga berpotensi digelar Muscab ulang.

Muscab DPC PPP yang tidak sesuai ketentuan peraturan partai bisa diajukan gugatan pembatalan hasil Muscab ke Mahkamah Partai DPP PPP.

(ro)

Baca Juga :  Sikap Nasionalisme dan Anti Korupsi Harus Dimiliki Setiap ASN

Komentar

1 komentar

Komentar ditutup.