oleh

Santuni Kematian Bupati Terbitkan Perbup No. 49 Tahun 2018

BOJONEGORO. Netpitu.com – Bupati Bojonegoro, DR. Hj. Anna Muawanah, telah menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 49 Tahun 2018, Tentang Pedoman Pemberian Santunan Bagi Masyarakat Miskin. Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yakni 21 November 2018.

Perbup tersebut dijadikan sebagai dasar hukum dalam merealisasikan janji bupati dalam kampanye pada Pilkada lalu, salah satunya adalah memberikan santunan kematian kepada warga miskin.

Dalam 17 program yang ditawarkan Anna – Wawan pada kampanye lalu, disebutkan adanya pemberian santunan kematian kepada warga sebesar Rp. 2,5 juta.

Baca Juga :  Dinas Dukcapil Mangkir, Hearing Soal Akte Kelahiran Memanas

Pemberian santunan ini merupakan salah satu dari 17 prioritas program Bupati dan Wakil Bupati, Anna Muawanah – Budi Irawanto yang menjadi janji politiknya semasa kampanye, papar Pj. Sekda Bojonegoro, Yayan Rahman,

Dijelaskan Yayan Rahman, maksud diberikan santunan kematian bagi warga miskin ini adalah sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah untuk membantu masyarakat miskin yang anggota keluarganya meninggal.

Baca Juga :  Jaring Bibit Atlet, Dinas Pendidikan Bojonegoro Gelar KOSN Tingkat SD Dan SMP

Masyarakat miskin yang berhak mendapat santunan kematian adalah yang memiliki KTP elektronik, Kartu Keluarga (KK), dan akte kelahiran. Juga bagi warga yang belum memiliki KTP elektronik karena sesuatu hal tertentu, atau belum dewasa, orang tua atau walinya mempunyai KTP elektronik yang bersangkutan terdaftar dalam KK.

Syarat lainnya yang bersangkutan telah tinggal dan menetap sekurang-kurangnya enam bulan, dan terdaftar dalam basis data terpadu.

Tata cara untuk mendapat santunan ini cukup mudah, ahli waris mengajukan permohonan santunan secara tertulis kepada Bupati Bojonegoro melalui Bagian Kesejahteraan Sekretariat Daerah.

Baca Juga :  8 DPC PDIP di Jatim Gelar Rakercab

Dalam surat permohonan, dilampirkan fotocopy KTP elektronik atau KK warga yang meninggal, KTP elektronik atau KK ahli waris, surat keterangan kematian dari kepala desa atau lurah, surat keterangan miskin ahli waris, dan surat keterangan kelahiran bagi ahli waris yang belum memiliki KTP elektronik.
Besaran Santunan ini dianggarkan setiap tahun pada APBD.

(*/dan)