oleh

Pilkades : Pilih Pemimpin Atau Pejabat

Pilkades Bojonegoro, akan digelar secara serentak di 233 Desa, pada Rabu, (19/02/2020). Setidak ada separo lebih warga Bojonegoro bakal merayakan pesta demokrasi untuk menentukan calon orang nomor satu di Desanya untuk mengepalai pemerintahan Desa.

Pertanyaannya, apakah rakyat akan menjadikan moment pelaksanaan pemilukades itu untuk mencari calon seorang pemimpin atau hanya sekedar menjadikan seseorang pejabat ?.

Pemimpin dan pejabat, tentunya adalah dua hal yang berbeda. Setiap orang yang memenuhi syarat tertentu bisa saja diangkat atau ditunjuk untuk menduduki jabatan di pemerintahan atau perusahaan.

Sedangkan seorang pemimpin adalah seorang yang mampu menjadi penggerak dan pelopor dalam gerakan yang mengarah pada perubahan yang lebih baik dan maju sesuai harapan orang yang dipimpinnya.

Seseorang bisa dipilih atau diangkat menjadi seorang pejabat. Tetapi jika dia tidak berupaya dengan karakter dan kompetensi terbaik membawa perubahan demi kemajuan orang-orang yang dipimpin, maka dia bukanlah seorang pemimpin sejati.

Karenanya seringkali dikatakan seorang pejabat belum tentu bisa menjadi pemimpin. Sebaliknya pemimpin adalah seseorang dengan kompetensinya mampu menjadi pejabat yang baik bagi orang atau kelompok masyarakat yang dipimpinnya.

Apalagi kalau secara sadar dan sengaja menggunakan jabatan dan kuasa, dia bersama pejabat lainnya mengumpulkan uang demi kepentingan diri sendiri atau kelompok. Itu bukan pemimpin tetapi penipu.

Pemimpin itu adalah ihwal perubahan.

No leader, no change! Tak ada pemimpin, tak ada perubahan.
Semua perubahan dalam sepanjang sejarah, mulai dari lingkup keluarga, organisasi, hingga bangsa selalu dilakukan oleh seorang atau sekelompok pemimpin.

Itulah sebabnya dikatakan bahwa bukti dari kepemimpinan seseorang adalah perubahan atau transformasi yang dilakukannya.

Desa merupakan pemerintahan tertua di Indonesia, bahkan sebelum negara ini diproklamirkan sebagai negara merdeka, pemerintahan desa sudah terbentuk terlebih dahulu. Sejak jaman kerajaan negeri ini telah memiliki pemerintahan desa.

Seiring waktu, karakter pemerintahan desa terus mengalami perubahan, demikian pula dengan sistem pemilihan kepala desanya.

Yang terakhir dengan Undang-undang Desa nomer 6 tahun 2014, pemilihan kepala desa dilaksanakan 6 tahun sekali, dengan sistem pemilihan secara langsung oleh rakyat melalui pemungutan suara. Seseorang bisa menduduki jabatan kepala desa selama 3 kali periode masa jabatan.

Meski sudah beberapakali sejak masa reformasi pemilihan kepala desa dilakukan secara langsung dengan sistem pemungutan suara oleh rakyat. Namun fakta menunjukkan bahwa rakyat belum memahami esensi pekilukades ini.

Mereka (rakyat) lebih cenderung memilih calon kepala desa yang mampu memberikan yang lebih besar. Sehingga praktek demokrasi Pemilukades ini lebih terlihat pragmatis. Calon yang dipilih dan menjadi pemenang dalam kontestasi Pilkades adalah calon yang mampu memuaskan hati rakyat dengan memberikan uang terbanyak.

Itulah sebabnya seringkali kita dengar banyak kepala desa yang dihukum karena kasus korupsi. Bagaimana tidak ?, seseorang calon yang sebelumnya telah membeli jabatan untuk dipilih menjadi kepala desa pada rakyat pemegang hak pilih tersebut ingin modalnya kembali.

Tentu saja kita tidak mengetahui dari mana modal tersebut dipetolehnya. Bisa dari harta warisan, harta simpanan hasil kerja atau harta dari pinjaman atau ngutang.

Jika setelah menduduki kursi jabatan kepala desa kemudian calin tersebut melakukan korupsi dan mencuri bagian dari hak-hak rakyat maka celakalah desa yang dikepalainya. Lantaran tetap terpuruk menjadi desa dengan miskin pembangunan dan rakyatnya jauh dari kata sejahtera.

Jika terjadi seperti ini, lantas siapa yang dipersalahkan. Kepala desa yang korupsi atau rakyat yang memilihnya menjadi pejabat kepala desa ?. Tentunya rakyatlah yang bisa menjawab dengan tepat.

Karenanya dalam moment berharga pesta demokrasi 6 tahunan ini, penulis mengingatkan kembali akan penting dan betharganya hak rakyat. Terutama dalam menentukan pilihan calon kepala desanya.

Diawal tulisan ini disebutkan, seorang pemimpin adalah seorang yang mampu menjadi penggerak dan pelopor dalam gerakan yang mengarah pada perubahan yang lebih baik dan maju sesuai harapan orang yang dipimpinnya.

Maka setidaknya dalam menentukan pilihan calon kepala desa haruslah diteliti dan dikaji apakah calon dengan visi misinya tersebut bakal mampu menjadi pemimpin yang membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi desanya.

Jika calon kepala desa yang akan dipilih memiliki kriteria diatas tentunya pilihan terhadap calon sudah tepat.

Sebaliknya jika calon tersebut dianggap kurang kompeten dan hanya mengadalkan pengaruh uangnya untuk membeli hak suara rakyat, maka sabaiknya rencana memilih calon tersebut dibatalkan. Ketimbang nantinya menyesal dikemudian hari dengan kualitas kompetensi calon yang tidak hakikat kepemimpinan.

Dengan demikian piluhlah calon kepala desa yang memiliki kompetensi sebagai seorang pemimpin desa, meski calin tersebut tidak membagikan uang pada rakyat, karena pada hakikatnya yang dicari adalah keikhlasan dukungan.

Dan jangan pilih calon kepala desa yang dengan bangganya membagi-bagikan uang kepada pemilih. Karena jika jadi, akhirnya pemilih harus membayarnya kembali. Kalau sudah seperti itu, negara dan rakyatlah yang rugi.

Selamat merayakan pesta demokrasi. Tanpa politik uang.

Bojonegoro, 18 Februari 2020.

Penulis : Edy Kuntjoro.
Pemimpin redaksi netpitu.com