Sistem Pemilu Terbuka Terbatas Bertentangan dengan Reformasi

- Team

Sabtu, 18 Maret 2017 - 11:50

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Netizensatu.com – JAKARTA. Pengamat politik dari LIMA, Ray Rangkuti menilai, sistem pemilu terbuka terbatas tidak ada bedanya dengan sistem pemilu tertutup. Sistem tersebut pun bertolak belakang dengan semangat reformasi.

“Ketika perjuangan reformasi, masyarakat memang inginnya pemilu dilaksanakan secara terbuka. Tapi kenapa sekarang dilaksanakan tertutup?” ujar Ray dalam diskusi di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (18/3/2017).

Diketahui, pemerintah dan DPR RI sepakat mengusung sistem pemilu tersebut dalam Rancangan Undang-Undang Pemilu. Ray juga heran setelah mengetahui sistem pemilu terbuka terbatas itu diusulkan oleh partai politik yang muncul pascareformasi.

Padahal, banyak aktivis reformasi yang menduduki jabatan struktural partai politik pengusung sistem pemilu itu.

“Kenapa mereka sekarang berubah? Padahal publik konsisten ingin terbuka,” ujar Ray.

Ray khawatir, sistem pemilu terbuka terbatas akan menimbulkan politik uang.

“Permainan uang meningkat. Istilahnya itu ada setoran ke pusat agar (calon legislatif) mendapatkan nomor cantik (nomor urut) pemilu,” ujar Ray.

Baca Juga :  Mau Umroh Gratis, Jawab Dulu Pertanyaan Bupati

Diberitakan, Perludem baru-baru ini menggelar survei untuk menjaring respons publik terhadap desain RUU Pemilu. Hasilnya cukup nyata. Publik rupanya tidak susah-susah soal mekanisme pemilu. Publik lebih ingin sistem pemilu dibuat terbuka.

“Dari 100 persen responden, hanya 14 persen yang menyatakan dia lebih suka memilih partai. Sisanya, berarti 86 persen lebih suka atau lebih ingin memilih calon,” ujar Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini.

Baca Juga :  Viral Penjual Kopi Cantik

Survei juga menunjukan, sebanyak 70 persen dari 400 responden di 27 provinsi itu mengaku tidak pernah kesulitan dalam memilih calon.

“Nah, selama ini kan dasar (DPR RI) ingin mengubah sistem karena pemilih dianggap enggak ngerti, kesulitan memilih calon. Makanya dikasih gambar (partai politik) saja supaya gampang. Nyatanya tidak tuh,” ujar Titi.

Berita Terkait

Kemenag Pending Bimbingan Calon Pengantin, Ada Apa ?
Terjun ke Dunia Politik, Giring ‘Nidji’ Syukuran di Rumahnya
Koramil Bubulan Garap 16 Jamban Keluarga Miskin
Polres Bojonegoro Punya Wakapolres dan Humas Baru
Malam Ini, Final Lomba Cerdas Cermat di Pendopo Kabupaten
Awas.! Terlibat Narkoba PNS dan Anggota DPRD Terancam Pecat
Kapolrespun Sowan Kiai
Hasil UNBK Tingkat MA Merata, Setiap MA Punya Keunggulan Jurusan

Berita Terkait

Senin, 10 Juni 2024 - 11:47

408 Kades nek Bojonegoro Masa Jabatane Ditambahi 2 Taun

Selasa, 4 Juni 2024 - 20:43

Banyak Masalah, PDIP Minta Pemerintah Batalkan PP No. 21 Tahun 2024 Tentang Tapera

Jumat, 19 Januari 2024 - 11:25

Pengajuan Penetapan Nama Pada Ijazah Muk’awanah Tak Penuhi Norma Hukum Administrasi Kependudukan : Pengadilan Harusnya Menolak

Jumat, 8 Desember 2023 - 19:29

Sikapi Pencoretan Caleg, DPC PPP Laporkan KPUD dan Bawaslu Kab. Bojonegoro ke DKPP

Rabu, 6 Desember 2023 - 12:10

Sunaryo Abuma’in : LABH PPP Layani Pendampingan dan Bantuan Hukum Gratis Pada Masyarakat

Senin, 4 Desember 2023 - 16:43

PPP Maksimalkan Peran Saksi di Setiap TPS

Senin, 4 Desember 2023 - 08:11

Menangkan Pemilu 2024 DPC PPP Masivkan Konsolidasi, Sosialisai ke Kader di Tingkat Kecamatan dan Desa

Jumat, 1 Desember 2023 - 08:54

Jum’at Hari Ini Bawaslu Gelar Sidang Pelanggaran Administrasi Pelaporan Anwar Sholeh

Berita Terbaru

PENDIDIKAN

Job And Edu Fair SMKN 1 Diserbu Peminat Kerja Bojonegoro

Selasa, 11 Jun 2024 - 11:03

POLITIK DAN PEMERINTAHAN

408 Kades nek Bojonegoro Masa Jabatane Ditambahi 2 Taun

Senin, 10 Jun 2024 - 11:47