Presiden Jokowi : Pemerintah Akan Gebug Ormas Pelanggar Hukum dan Anti Pancasila

- Team

Kamis, 18 Mei 2017 - 02:16

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Presiden Joko Widodo tegaskan sikap pemerintah akan gebug Ormas pelanggar hukum dan anti Pancasila. Rabu ( 18/5 )

Presiden Joko Widodo tegaskan sikap pemerintah akan gebug Ormas pelanggar hukum dan anti Pancasila. Rabu ( 18/5 )

Netpitu.com – Presiden Joko Wdodo menegaskan sikap pemerntah yang tidak akan tunduk dan melemah terhadap Ormas anti Pancasila, dan melanggar hukum.

“Jika melanggar hukum, anti-Pancasila, merusak tatanan, ya pasti kita gebuk,” kata Presiden saat bertemu para pemimpin redaksi media massa di Istana Negara, Rabu (17/5).

“ Kalau memang benar komunis bangkit, ya kita gebuk saja. Kan ( PKI ) organisasi terlarang,” tandas Jokowi.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurut Jokowi, sekarang ini begitu mudah melemparkan isu-isu yang menjurus ke fitnah dan menyayangkan energi bangsa yang terkuras habis untuk fokus pada hal-hal yang tidak perlu.  .

“Padahal, di belahan negara lain, orang sudah membicarakan pengelolaan ruang angkasa, alat transportasi berteknologi tinggi, serta temuan-temuan penting. Sedangkan sebagian kita sibuk membicarakan sesuatu yang tidak ada fakta dan relevansinya di masyarakat.”

Baca Juga :  Kajari Pamekasan, Bupati Pamekasan dan 10 PNS Lain Ditangkap Tangan KPK

“Jangan sedikit-sedikit demo untuk hal-hal yang nggak perlu didemo. Daripada begitu, kita fokuskan ke sesuatu yang lebih produktif seperti bagaimana mengajari nelayan untuk bisa menangkap ikan dengan cara yang tidak merusak lingkungan,” lanjut Jokowi.

Kepada 30 pimpinan Redaksi media massa yang hadir, Jokowi menjelaskan digunakannya kata “gebug” ini untuk menunjukkan ketegasan pemerintah dalam menghadapi pelanggar hukum dan Ormas anti Pancasila.

Lebih lanjut dikatakan Presiden Jokowi, ia telah meminta Kapolri untuk bertindak tegas sesuai dengan hukum yang berlaku jika ada pihak-pihak yang memecah belah masyarakat, mengancam negara dengan paham yang bertentangan dengan hukum, dasar negara, termasuk gerakan PKI.

Baca Juga :  Kelenteng Hok Swie Bio Bojonegoro Sambut Tahun Baru Imlek

“Saya katakan kepada Kapolri jangan terpengaruh pakai hitung-hitungan yang lain. Kalau ada bukti silahkan ditindak. Kalau gebug, ya gebug saja! Jangan sampai ragu-ragu. Organisasi yang sudah jelas bertentangan dengan Pancasila, UUD 45 dan hukum harus ditindak,” kata Presiden.

Presiden tidak secara khusus mengatakan organisasi mana yang ia maksud tetapi mengatakan hal ini termasuk PKI. “Kalau PKI muncul gebug saja,” tegas Jokowi.

Sebelumnya, Pemerintah telah resmi mengusulkan agar ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dibubarkan. Dengan ngotot memperjuangkan sistem khilafah, HTI dianggap melenceng dari ideologi Pancasila dan UUD 1945. HTI dinilai bukan sebagai ormas yang bertujuan dakwah, melainkan untuk tujuan politik.
Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin mengaku telah berdialog dengan pihak HTI pada 1 Desember 2016. Dalam pertemuan tersebut, ia telah memberi peringatan kepada ormas Islam tersebut untuk tidak mengganggu sendi-sendi negara.

Baca Juga :  Lepas Dari Jerat Tersangka, Bupati Nganjuk Kena OTT KPK

Menurut Lukman, gerakan khilafah yang didengungkan oleh HTI hakekatnya adalah gerakan politik, bukan gerakan agama. Maka dari itu, organisasi serupa di berbagai negara dilarang termasuk di negara-negara Islam.

(Red/kun)

Berita Terkait

Bebani Masyarakat, Sarbumusi Bojonegoro Tolak Tapera
Ketua Sarbumusi : Usulan Kenaikan Upah Apindo Tak Hargai Keringat Buruh
Mantan Camat Padangan Kembali Dihadirkan di Persidangan Dugaan Korupsi BKKD
Putusan Banding PT Tipikor Surabaya Bebaskan Shodikin Dari Dakwaan Primair JPU
Jual Proyek Fiktif Kades Kanten Dilaporkan Ke Polisi
Anwar Sholeh Serahkan Bukti Tambahan Kasus Dugaan Pemalsuan Data Otentik
Duit BOP TPQ Diduga Mengalir Ke Kantor Kemenag Untuk Ganti Cetak Piagam
Duit BOP TPQ Lari Kemana ? Ini Pengakuan Ketua FKTPQ

Berita Terkait

Senin, 10 Juni 2024 - 11:47

408 Kades nek Bojonegoro Masa Jabatane Ditambahi 2 Taun

Senin, 10 Juni 2024 - 10:48

Masa Jabatan 408 Kades di Bojonegoro Diperpanjang 2 Tahun

Jumat, 19 Januari 2024 - 11:25

Pengajuan Penetapan Nama Pada Ijazah Muk’awanah Tak Penuhi Norma Hukum Administrasi Kependudukan : Pengadilan Harusnya Menolak

Jumat, 8 Desember 2023 - 19:29

Sikapi Pencoretan Caleg, DPC PPP Laporkan KPUD dan Bawaslu Kab. Bojonegoro ke DKPP

Rabu, 6 Desember 2023 - 12:10

Sunaryo Abuma’in : LABH PPP Layani Pendampingan dan Bantuan Hukum Gratis Pada Masyarakat

Senin, 4 Desember 2023 - 16:43

PPP Maksimalkan Peran Saksi di Setiap TPS

Senin, 4 Desember 2023 - 08:11

Menangkan Pemilu 2024 DPC PPP Masivkan Konsolidasi, Sosialisai ke Kader di Tingkat Kecamatan dan Desa

Jumat, 1 Desember 2023 - 08:54

Jum’at Hari Ini Bawaslu Gelar Sidang Pelanggaran Administrasi Pelaporan Anwar Sholeh

Berita Terbaru

PENDIDIKAN

Job And Edu Fair SMKN 1 Diserbu Peminat Kerja Bojonegoro

Selasa, 11 Jun 2024 - 11:03

POLITIK DAN PEMERINTAHAN

408 Kades nek Bojonegoro Masa Jabatane Ditambahi 2 Taun

Senin, 10 Jun 2024 - 11:47

POLITIK DAN PEMERINTAHAN

Masa Jabatan 408 Kades di Bojonegoro Diperpanjang 2 Tahun

Senin, 10 Jun 2024 - 10:48