Netpitu.com – Kepala Bakesbangpol Bojoengoro, Drs. Kusbiyanto, mengingatkan kembali pentingnya memiliki data potensi kerawanan konflik dan potensi bencana di setiap wilayah Kecamatan. Sehingga pemerintah dapat membuat program kebijakan pembangunan yang mengarah pada perbaikan ataupun antisipasi potensi kerawanan tersebut.
Berbicara dalam Rapat Kordinasi Pokja Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Pendopo Kecamatan Kasiman, Kusbiyanto, menyakini bahwa di setiap wilayah Kecamatan terdapat potensi kerawanan. Lantaran setiap daerah memiliki kekhasan topografi dan kondisi sumber alam yang berbeda.
“ Semisal di wilayah Keamatan Kasiman muncul potensi galian C, tapi wilayah Cepu enjoy, adem ayem. Padahal bisa jadi pengusaha maupun pengguna galian C tersebut adalah warga Cepu. Atau contoh lainnya, PT. GCI yang turut mengelola tambang minyak di Kecamatan Kedewan. PT GCI jelas adanya di Cepu, Kabupaten Blora, tapi usahanya ada di Bojonegoro,” papar Kusbiyanto.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Rakor Timdu penanganan konflik yang di ikuti Forpimca 10 Kecamatan , Malo ,Padangan , Ngambon, Tambakrejo, Gayam, Margomulyo, Ngraho , Kasiman , Purwosari , dan Kedewan tersebut diharapkan dapat memberikan rumusan antisipasi dan penanganan berbagai masalah yang ada di wilayah Kecamatan agar tidak menganggu proses pembangunan yang kini tengah digalakkan oleh pemerintah.
“ Kuncinya ada di komunkasi, baik antar Pemerintah Daerah, TNI, Polri, maupun tokoh agama dan masyarakat,” tegas Kusbiyanto.
Sekarang ini d Kecamatan Kasiman ada potensi kerawanan konflik masyarakat dengan pihak pengelola sumur tambang minyak, Pertamina EP Cepu. Dimana masyarakat yang akses jalannya rusak lantaran dilalui oleh truck pengangkut hasil minyak mentah minta dilibatkan sebagai tenaga kerja di wilayah tambang minyak yang dikelola Pertamina. Namun tampakya keinginan masyarakat tersebut sulit dikabulkan oleh Pertamina Cepu.
Sementara itu, Pasintel Kodim 0813 Bojonegoro, Kapten Inf. Harry Warsono, SH. Kodim saat sekarang ini ibarat orang tengah melakukan belanja masalah di daerah. Untuk kemudian hasilnya nanti akan dlaporkan ke Jakarta.
Tiga hal yang saat ini menjadi perhatiannya adalah 1. Keputusan Pemerintah atas pembubaran HTI, 2. Ada tidaknya dampak proses hukum Ahok di daerah, dan yang ke 3, masalah politik Pilkada 2018 yang akan belangsung secara serentak di tahun mendatang.
(Red/Dan)
