BOJONEGORO. Netpitu.com – Lagi-lagi kelakuan bupati Bojonegoro, Anna Mu’awanah, ini membuat sakit hati rakyat. Bagaimana tidak, rakyat yang tengah kebingungan mencari kejelasan nasibnya soal hak kepimilikan tabah dan rumahnya yang bakal tergusur lantaran adanyak proyek bendungan Karangnongko, malah disuguhi amarah bupati yang meledak-ledak.
Rakyat, yang keseluruhannya merupakan warga desa Ngelo, Kecamatan Margomulyo ini pun tersentak kaget mendengar dan melihat ulah bupati yamg tidak disangka-sangka itu.
Rakyat pun bertanya – tanya, inikah perilaku seorang pemimpin terhadap rakyatnya ?. Yang dengan arogannya memaksakan kehendaknya terhadap rakyat.
Bukankah negeri didirikan atas dasar Pancasila. Tidakah seharusnya pemimpin itu menampatkan rakyat sebagai majikan yang mesti dilayani dengan sebaik-baiknya. Karena pada dasarnya, pemimpin dengan segala kekuasaanya itu ada karena dipilih oleh rakyat. Pemimpin ada karena rakyat. Pemimpin tidak lahir dari batu, tapi pemimpin lahir dari rakyat.
Lantas bagaimana jika peminpin itu berbalik menindas rakyat dengan kekuasaannya memaksa rakyat untuk mengikuti kehendak bupati. Tentu saja jawabnya, rakyat harus menolak.
Sungguh demokrasi di Kabupaten yang dikenal sebagai daerah penghasil minyak terbesar di Indonesia ini tengah tidak waras. Peristiwa kehidupan pada pra pembangunan proyek bendungan Karangnongko dan proses pemindahan pedagang pasar kota Bojonegoro, bisa menjadi contoh begitu buruknya kebijakan bupati yang tidak pro rakyat, tidak memperjuangkan hak-hak rakyat, dan hanya memaksakan kehendaknya sendiri tanpa mempedulikan nasib rakyat nantinya.
Jika dirunut, persoalan yang kini tengah dihadapi warga desa Ngelo, Kecamatan Margomulyo, ini bukanlah persoalan yang sulit dan pelik.
Menyadari rencana pemerintah pusat akan membangun bendungan Karangnongko, sekitar 180 kepala keluarga warga desa Ngelo ini mengkhawatirkan nasib kehidupan keluarga mereka yang akan datang.
Apakah mereka akan mendapatkan ganti untung saat tanahnya dipergunakan untuk kebutuhan lokasi bendungan. Ataukah rumah mereka akan direlokasi ke tempat lain.
Persoalan inilah yang sampai sekarang ini masih menggelanyut difikiran 180- an kepala keluarga warga desa Ngelo. Dan karena persoalan inilah yang membuat mereka mau datang ke kantor Pemkab Bojonegoro, untuk mendapatkan penjelasan dan pencerahan tentang nasib mereka.
Tapi apa lacur, bukannya penjelasan dan jawaban pencerahan atas persoalan yang mereka pertanyakan. Tetapi malah perlakuan bupati kepada warga desa Ngelo yang dianggap tidak layak. Sakit hati mereka terhadap bupati Anna Mu’awanah yang marah terhadap warga deaa Ngelo ini pun tak terbendung.
“Kemarahan bupati itu sebenarnya gak layak. Kemarin itu kami sangat – sangat kecewa dengan bupati. Kita ini kan wong cilik, kok dipameri seperti itu,” ujar Ani, salah satu warga desa Ngelo, saat diwawanarai netpitu.com, Kamis, ( 18/05/2023 ).
Kedatangan warga Ngelo ke Pemkab ini karena belum ada kejelasan tentang nasib masyarakat terdampak proyek bendungan. Apakah tanahnya akan dibeli atau dipindahkan ?.
Kami menuntut akan adanya lahan pengganti di hutan desa Ngelo juga belum ada jawaban. Padahal kemarin ( Rabu, 17/05/2023 ), dalam pertemuannya dengan warga desa Ngelo, bupati mengatakan tidak ingin warga Ngelo bedol desa. Tapi dimana kejelasan kita mau di letakan, juga tidak ada.
” Intinya bupati tidak memberi solusi, hanya marah-marah. Bupati menyampaikan ” Pokoknya Ngelo itu harus diukur “, kalau dihalang-halangi bendungan ini bisa tidak jadi.
Sejujurnya, lanjut Ani, masyarakat malah seneng jika bendungan ini tidak jadi. Karena mereka sudah nyaman dan hidup bahagia di desa Ngelo. Meskipun tempatnya berada di pelosok desa, di pinggiran hutan. Karena mereka tidak pernah kekurangan pangan dan tidak pernah kelaparan.
Kemarahan, kekecewaan dan kekesalan warga desa Ngelo ini akhirnya diungkapkan dengan mencabuti patok pembatas tanah pekarangan warga terdampak proyek bendungan.
Mereka pun berbondong-bondong gotong royong mengembalikan patok pembatas tanah itu ke dinas pengairan dan sumber daya air, dan juga seratus patok lainnya dikirimkan di gedung perwakilan rakyat Bojonegoro. Sebagai peringatan akan tugas dan fungsi dewan dalam mewakili rakyat di parlemen. ” Jangan hanya diam “.
Diungkapkan oleh Widodo, warga resa Ngelo, mengembalikan patok-patok ini bukan karena anarkis. ” Kami hanya menuntut kejelasan masyarakat kami ini mau ditaruh dimana, hanya itu,” ujar Widodo, saat mengembalikan patok pembatas tanah ke dinas PSDA, Kamis, 18/05/2023.
Hasil pertemuan warga dengan bupati pada Rabu, 17/05/2023, menurut Widodo tidak ada titik temunya.
Widodo berpesan kepada pemerintah mana saja yang menangani bendungan ini, untuk memperhatikan nasib warga terdampak.
” Kami ini bukan hewan, bukan binatang, tapi manusia,” tandas Widodo.
Lebih lanjut dijelaskan Widodo, sejak informasi pembangunan proyek bendungan Karangnongko akan direalisasikan, selama ini belum kesepakatan dari warga. Apakah tanah warga terdampak dibeli, atau mereka direlokasikan. Semuanya belum ada kejelasan.
” Lho kok sekarang tiba-tiba tanah warga akan diukur, itu darimana kesepakatannya. Karena apa, itu tanah milik siapa yang mau diukur. Lha warga tidak menjual tanahnya kok tiba-tiba mau diukur, itu bagaimana. Kami warga desa Ngelo tidak menolak pembangunan bendungan. Tapi kami juga minta kejelasan,” tegas Widodo.
Ditulis oleh Edy Kuntjoro.
Pimpinan Redaksi Netpitu.com.
