Kejati Sulsel Usut Dugaan Korupsi Jasmas DPRD Sulbar

- Team

Senin, 18 September 2017 - 12:37

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SULBAR. Netpitu.com – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan (Sulsel) mengusut kasus dugaan tindak pidana korupsi penyaluran dana aspirasi DPRD Sulawesi Barat (Sulbar). Puluhan pejabat Pemprov Sulbar pun telah diperiksa terkait dana aspirasi DRD Sulbar. Akhir pekan lalu penyidik Kejati Sulsel juga telah melakukan penggeledahan di beberapa kantor lingkup Pemprov Sulsel.

Menurut Kasi Penerangan Hukum Kejati Sulsel, Salahuddin, dari penggeledahan penyidik menyita dokumen-dokumen yang terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan APBD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) tahun anggaran 2016.

“Kasus yang kita usut ini adalah kasus dugaan korupsi penyaluran dana aspirasi pada APBD tahun 2016. Belum disimpulkan berapa nilai kerugian negaranya, yang pasti indikasi ada dan kita usut,” kata Kepala Seksi Penerangan dan Hukum Kejati Sulsel Salahuddin saat ditemui di ruang kerja, Senin (18/9).

Saat ini, penyidik bersama tumpukan dokumen yang disita itu masih sementara perjalanan dari Mamuju, Ibu Kota Sulbar menuju Makasar.

Dikatakan, dalam kasus dugaan tipikor ini diduga melibatkan sejumlah anggota DPRD Prov Sulbar Periode 2014-2019, jelas Salahuddin.

Kasus ini diusut berawal dari perbuatan sejumlah anggota DPRD Sulbar dengan cara memasukkan proyek-proyek titipan dalam APBD Sulbar tahun anggaran 2016, tanpa melalui prosedur yang berlaku.

Baca Juga :  Hujan Deras Musnahkan Jembatan Jawik Tambakrejo

“Selanjutnya kita periksa 35 orang pelaksana proyek atau kontraktor. Yang diagendakan mulai Selasa besok. Dan dalam waktu dekat, akan menyusul pemeriksaan para anggota DPRD Sulbar,” tandasnya.

Sementara Andi Mappangara, ketua DPRD Sulbar yang dikonfirmasi mengaku belum tahu apa yang disoal oleh penyidik Kejati Sulsel.

“Katanya soal dana aspirasi padahal yang ada itu adalah program aspirasi hasil pengumpulan aspirasi masyarakat baik dari reses, kunjungan kerja, musrembang, yang kemudian dijalankan eksekutif. Jadi saya belum tahu indikasi pelanggarannya di mana sampai program aspirasi ini diusut,” ujar Andi Mappangara.

Baca Juga :  Operasi Patuh Semeru Polisi Bagikan Masker Pada Pemotor

Tetapi dia membenarkan jika kemarin tim penyidik Kejati Sulsel berada di Mamuju, Sulbar. Hanya saja dia membantah jika disebut penggeledahan.

“Kalau penggeledahan, tidak ada pemberitahuan. Sementara ini ada pemberitahuan masuk ke kami kalau penyidik mau datang untuk meminta tambahan dokumen untuk bahan pemeriksaan. Sekwan sempat diambil keterangan. Adapun anggota DPRD Sulbar tidak satupun berada di tempat karena sementara berada di Makassar mengikuti Bimtek,” jelas Andi Mappangara.

(Md)

Berita Terkait

Bebani Masyarakat, Sarbumusi Bojonegoro Tolak Tapera
Ketua Sarbumusi : Usulan Kenaikan Upah Apindo Tak Hargai Keringat Buruh
Mantan Camat Padangan Kembali Dihadirkan di Persidangan Dugaan Korupsi BKKD
Putusan Banding PT Tipikor Surabaya Bebaskan Shodikin Dari Dakwaan Primair JPU
Jual Proyek Fiktif Kades Kanten Dilaporkan Ke Polisi
Anwar Sholeh Serahkan Bukti Tambahan Kasus Dugaan Pemalsuan Data Otentik
Duit BOP TPQ Diduga Mengalir Ke Kantor Kemenag Untuk Ganti Cetak Piagam
Duit BOP TPQ Lari Kemana ? Ini Pengakuan Ketua FKTPQ

Berita Terkait

Senin, 10 Juni 2024 - 11:47

408 Kades nek Bojonegoro Masa Jabatane Ditambahi 2 Taun

Senin, 10 Juni 2024 - 10:48

Masa Jabatan 408 Kades di Bojonegoro Diperpanjang 2 Tahun

Jumat, 19 Januari 2024 - 11:25

Pengajuan Penetapan Nama Pada Ijazah Muk’awanah Tak Penuhi Norma Hukum Administrasi Kependudukan : Pengadilan Harusnya Menolak

Jumat, 8 Desember 2023 - 19:29

Sikapi Pencoretan Caleg, DPC PPP Laporkan KPUD dan Bawaslu Kab. Bojonegoro ke DKPP

Rabu, 6 Desember 2023 - 12:10

Sunaryo Abuma’in : LABH PPP Layani Pendampingan dan Bantuan Hukum Gratis Pada Masyarakat

Senin, 4 Desember 2023 - 16:43

PPP Maksimalkan Peran Saksi di Setiap TPS

Senin, 4 Desember 2023 - 08:11

Menangkan Pemilu 2024 DPC PPP Masivkan Konsolidasi, Sosialisai ke Kader di Tingkat Kecamatan dan Desa

Jumat, 1 Desember 2023 - 08:54

Jum’at Hari Ini Bawaslu Gelar Sidang Pelanggaran Administrasi Pelaporan Anwar Sholeh

Berita Terbaru

PENDIDIKAN

Job And Edu Fair SMKN 1 Diserbu Peminat Kerja Bojonegoro

Selasa, 11 Jun 2024 - 11:03

POLITIK DAN PEMERINTAHAN

408 Kades nek Bojonegoro Masa Jabatane Ditambahi 2 Taun

Senin, 10 Jun 2024 - 11:47

POLITIK DAN PEMERINTAHAN

Masa Jabatan 408 Kades di Bojonegoro Diperpanjang 2 Tahun

Senin, 10 Jun 2024 - 10:48