oleh

Gerah Didemo Terkait Pengadaan Perangkat Desa, Kades Glagahwangi Usir Warga

BOJONEGORO. Netpitu.com – Gerah, saat didemo warganya terkait hasil test pengadaan perangkat Desa, Kepala Desa Glagah Wangi pun sempat mengusir warga yang datang, Senin (16/9).

Haris selaku kepala desa juga meminta warga yang tidak terima dengan hasil rekrutmen yang diselenggarakan panitian bisa menggugat secara hukum. Lalu, Haris meninggalkan warganya alias walkout dari forum pertemuan.

“Kalau tidak puas silahkan menggugat. Wes ndang moleh (sudah, silahkan pulang,Red)” kata Kades mengusir warganya sembari meninggalkan forum.

Perlaku Kades inipun sontak menjsdi pergunjingan warga Desa. Mereka menyayangkan tindakan tak profesional dari seorang pemimpin yang terkesan arogan.

Senin (17/9) kemarin, puluhan warga Desa Glagahwangi, Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro menggeruduk kantor Desa, mereka mempermasalahkan rekrutmen perangkat desa yang dinilai ilegal.

Warga mulai berdatangan di kantor desa setempat sejak pukul 10.00 WIB. Sesampai di kantor desa mereka ditemui Kepala Desa Glagahwangi, Haris Aburyanto. Empat panitia rekrutmen perangkat desa yang diketuai Waelan juga iku dalam pertemuan tersebut.

“Dalam rekrutmen ini, kami mempertanyakan PKBM (pusat kegiatan belajar masyarakat) Maju Jaya selaku pihak ketiga yang ditunjuk panitia sebagai pelaksana ujian,” kata Ahmad Fadholi, selaku kordinator warga Desa Glagahwangi dalam aksi ini.

Menurut Fadholi, PKBM Maju Jaya belum memenuhi standar kompetensi sebagaimana yang tertuang dalam peraturan daerah. PKBM yang beralamat di Kecamatan Purwosari, Kabupaten Bojonegoro tersebut diketahui juga belum terakreditasi.

“Lalu ukuran kompetensinya dari mana?,” tanya dia.

Berdasarkan Peraturan Daerah No.1 tahun 2017 tentang pengusian perangkat desa bahwa pihak ketiga sebagai pelaksana rekrutmen perangkat adalah perguruan tinggi yang minimal terakreditasi akreditasi B atau institusi/lembaga yang kompeten. Dalam kasus ini, PKBM Maju Jaya dinilai tidak mewakili perguruan tinggi. Selain itu, PKBM Maju Jaya juga tidak memenuhi unsur lembaga kompeten. 

“Ini ujian perangkat desa. Bukan ujian paket C,” tegas Fadholi.

Hal lain yang dipermasalahkan warga, sejak awal proses rekrutmen, panitian dinilai tidak transparan dan terkesan menyembunyikan informasi. Warga lainnya yang juga salahsatu peserta rekrutmen perangkat desa, Muqorrim menyatakan, panitian pada awalnya mengatakan pihak ketiga Universitas Bojonegoro (Unigoro).

“Dari awal saat ditanya terkait pihak ketiga, panitia menjawab Unigoro. Ternyata mendekati pelaksanaan pihak ketiganya berubah PKBM Maju Jaya. Ini kan kita sebagai warga sedang dipermainkan,” ujarnya.

(dan)