LPJ BKKD 8 Desa di Padangan Diduga Dipalsukan, Kuasa Hukum Minta Diusut Tuntas di Persidangan

- Team

Rabu, 18 Oktober 2023 - 23:25

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SURABAYA. Netpitu.com
Terkuaknya fakta di persidangan soal dipalsukannya Laporan Pertanggungjawaban ( LPJ ) belanja keuangan Bantuan Keuangan Khusus Desa ( BKKD ) menjadikan kuasa hukum terdakwa Bambang S, Pinto Hutomo dan rekan, semakin geram.

Lantaran meski berulang kali ditemukan adanya perbedaan LPJ dan keterangan saksi yang dihadirkan dalam persidangan, namun jaksa penuntut umum Kejari Bojonegoro belum juga menetapkan kepala desa menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi BKKD tahun anggaran 2021 di 8 desa, wilayah kecamatan Padangan, Kab Bojonegoro.

Menurut penasihat hukum terdakwa, Pinto Hutomo, berdasarkan fakta-fakta yg terungkap dalam persidangan patut diduga ada perencanaan yang sistematis dan masif atas ketidakberesan pelaksanaan pekerjaan BKKD di 8 Desa Padangan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Mulai tidak dilaksanakannya mekanisme pengadaan barang dan jasa di Desa berupa lelang atas pekerjaan yang nilainya diatas 200 juta oleh para Kepala Desa sehingga negara diduga merugi sebesar Rp. 1,6 M.

Baca Juga :  Kejar Herd Imunity Perwakilan BINDA Jatim di Bojonegoro Terus Lakukan Vaksinasi Pada Anak Usia 6 - 11 Tahun

” Ditetapkannya hanya 1 orang tersangka yang sekarang telah menjadi terdakwa oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Jatim menunjukkan adanya tebang pilih penegakan hukum, sehingga jika ini dibiarkan terus berlanjut saya sangat kuatir dapat mengurangi kepercayaan masyarakat kepada aparat penegak hukum (APH),” ujar Pinto Hutomo, sesuai sidang di Pengadilan Tipikor, Surabaya, Senin, ( 16/10/2023).

Kuasa hukum terdakwa berharap, penegakan hukum dugaan tindak pidana korupsi pada pelaksanaan pekerjaan BKKD di 8 Desa dapat diusut secara tuntas, sehingga siapa yang menjadi aktor atau dalang atas carut marutnya pelaksanaan BKKD di 8 desa di kecamatan Padangan ini dapat di minta pertanggungjawabannya dan diproses di hadapan hukum, guna tercipta penegakan hukum yang adil bermartabat dan tidak tebang pilih.

Baca Juga :  Gelar Unjuk Rasa Jurnalis Bojonegoro Kecam Prabowo

” Ibaratnya jangan sampai ada anggapan penegak hukum tajam kebawah tapi tumpul keatas,” tandas Pinto Hutomo.

Dala.beberapa kali persidangan pemeriksaan saksi, selalu ditemukan adanya laporan pertanggungjawaban belanja keuangan BKKD yang tidak sesuai dengan keterangan saksi.

Bahkan terkesan LPJ dibuat asal jadi untuk memburu target pencairan BKKD tahap ll. Parahnya lagi, pihak dinas PU Bina Marga selaku dinas penanggungjawab program BKKD infrastruktur jalan rigid beton maupun aspal tidak melakukan koreksi mendalam. Sehingga dengan mudahnya meloloskan pengajuan pencairan keuangan BKKD tahap ll.

Maka tidaklah mengherankan jika masih ada sisa keuangan BKKD tahap l yang sampai pada hari ini tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh pihak desa penerima BKKD.

” LPJ saat diserahkan ke dinas PU Bina Marga oleh desa penerima BKKD realisasi sudah mencapai 100 persen. Tapi nyatanya masih menyisakan keuangan yang jumlahnya ratusan juta. Ini kan aneh,” ujar Pinto Hutomo.

Baca Juga :  Kemenag Bojonegoro Berbagi Untuk Anak Yatim Dan Dhuafa

Dengan demikian, mereka ini melakukan pemalsuan dan penipuan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain. ” Masalahnya ditemukan adanya kerugian negara kan,” tambah Pinto Hutomo.

Karenanya untuk penegakan hukum yang berkeadilan dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pada pelaksanaan pekerjaan BKKD di 8 Desa ini dapat diusut secara tuntas. Sehingga siapa saja yang menjadi aktor atau dalang atas carut marutnya pelaksanaan BKKD di 8 desa di kecamatan Padangan ini dapat di minta pertanggungjawabannya dan diproses di hadapan hukum, guna tercipta penegakan hukum yang adil bermartabat dan tidak tenang pilih.

( ro )

Berita Terkait

Idhul Adha, SMKN 1 Bojonegoro Potong 5 Ekor Sapi Qurban
Kemenag Bojonegoro Pastikan Kegiatan Belajar Mengajar di Madrasah Berjalan Normal
Kadal Ireng Bagikan 350 Takjil ke Masyarakat
Rayakan Annyversary ke 75, Persibo Dapat Hadiah Armada Bus Dari Sedulur Pitu
Pengajuan Penetapan Nama Pada Ijazah Muk’awanah Tak Penuhi Norma Hukum Administrasi Kependudukan : Pengadilan Harusnya Menolak
Sikapi Pencoretan Caleg, DPC PPP Laporkan KPUD dan Bawaslu Kab. Bojonegoro ke DKPP
PPP Maksimalkan Peran Saksi di Setiap TPS
Menangkan Pemilu 2024 DPC PPP Masivkan Konsolidasi, Sosialisai ke Kader di Tingkat Kecamatan dan Desa

Berita Terkait

Kamis, 20 Juni 2024 - 12:32

Pilkada Bojonegoro : Memilih Pemimpin Atau Penguasa ( 1 )

Senin, 10 Juni 2024 - 10:48

Masa Jabatan 408 Kades di Bojonegoro Diperpanjang 2 Tahun

Selasa, 4 Juni 2024 - 20:43

Banyak Masalah, PDIP Minta Pemerintah Batalkan PP No. 21 Tahun 2024 Tentang Tapera

Senin, 22 April 2024 - 13:11

Sekda Nurul Azizah Sapa Ribuan Warga di Pengajian Ning Umi Laila

Jumat, 19 Januari 2024 - 11:25

Pengajuan Penetapan Nama Pada Ijazah Muk’awanah Tak Penuhi Norma Hukum Administrasi Kependudukan : Pengadilan Harusnya Menolak

Jumat, 8 Desember 2023 - 19:29

Sikapi Pencoretan Caleg, DPC PPP Laporkan KPUD dan Bawaslu Kab. Bojonegoro ke DKPP

Rabu, 6 Desember 2023 - 12:10

Sunaryo Abuma’in : LABH PPP Layani Pendampingan dan Bantuan Hukum Gratis Pada Masyarakat

Senin, 4 Desember 2023 - 16:43

PPP Maksimalkan Peran Saksi di Setiap TPS

Berita Terbaru

PILKADA 2024

Pilkada Bojonegoro : Memilih Pemimpin Atau Penguasa ( 1 )

Kamis, 20 Jun 2024 - 12:32

PENDIDIKAN

Job And Edu Fair SMKN 1 Diserbu Peminat Kerja Bojonegoro

Selasa, 11 Jun 2024 - 11:03