Mahalnya Harga Bahan Pakaian Seragam Siswa di SMKN 1 Bojonegoro Dikeluhkan Orang Tua Siswa

- Team

Rabu, 18 Oktober 2023 - 17:41

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BOJONEGORO. Netpitu.com – Meski Pemerintah Provinsi Jawa timur telah melarang penjualan pakaian seragam sekolah di lingkungan sekolah, namun larangan ini tidak tidak berarti bagi SMK Negeri 1 Bojonegoro. Sekolah yang berlokasi di jalan Panglima Polim, No. 50 ini tetap nekad melakukan praktek penjualan seragam sekolah kepada siswa didik baru. Tak tanggung- tangung, total harga bagan pakaiannyapun dipatok seharga Rp. 1,6 juta lebih.

Kebijakan siswa baru harus beli kain bahan pakaian seragam ini diwajibkan kepada semua siswa baru tanpa pandang bulu. Sehingga siswa dari keluarga miskin pun menjadi kelimpungan memenuhi untuk membayar uang tebusan pakaian seragam.

Seperti diungkapkan Ratna, salah satu orang wali murid dari SMK Negeri 1 Bojonegoro, yang mengeluhkan manajemen Komite Sekolah yang dianggap tak transparan dalam pengelolaan kewajiban pembayaran bagi siswa-siswinya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ratna mengaku kecewa dengan kebijakan yang diberlakukan oleh pihak Komite SMK Negeri 1 Bojonegoro soal pembayaran uang Gedung hingga SPP dan juga pembelian seragam.

“Anak saya mendaftar sekolah di SMK Negeri 1 Bojonegoro memberitahukan untuk menebus seragam sekolah sebesar Rp. 1, 600 ribu rupiah, uang SPP sebesar 120 ribu rupiah per bulan, dan untuk uang gedung sebesar Rp. 3,5 juta rupiah dan harus dibayar 3 kali dalam 1 tahun, pembayarannya bertahap,” keluh Ratna, Rabu (18/10/2023).

Baca Juga :  Mantan Camat Padangan, Heru Sugiarto Tidak Hadir di Sidang Dugaan Korupsi BKKD 8 Desa

Keberatan dengan besarnya biaya keuangan sekolah yang harus dibayarkan, Ratna pernah mengajukan keringanan kepada pihak sekolah untuk pembayaran uang SPP dan juga uang gedung.

Tetapi pihak kepala sekolah menegaskan kepada anak saya, agar pihak orang tua datang ke sekolah membawa surat SKTM (surat keterangan tidak mampu) dari Desa untuk bukti bahwa benar-benar tidak mampu.

“Tetapi saat saya datang ke sekolah untuk menemui kepala sekolah untuk meminta keringanan, kepala sekolah bilang boleh tetapi akan di survey dulu kondisi rumah kami. Jika benar tidak mampu maka kami akan diberi keringanan untuk membayar SPP dan uang gedung tersebut,” jelas Ratna.

Saat disinggung untuk seragam apakah diwajibkan membeli atau tidak, dikatakan Ratna, seragam diharuskan beli, dan itupun seragam masih dalam bentuk kain belum jadi.

” Nah seperti ini orang tua kan harus mengeluarkan biaya lagi untuk ongkos jahit,” tandas Ratna, kesal.

Ratna selanjutnya mengungkapkan terdapat beberapa macam pembayaran yang wajib dilunasi di SMKN 1 Bojonegoro. Seperti uang OSIS, uang Komite, ada uang tabungan Komite dan uang gedung yang sekarang diganti ini dengan nama uang sumbangan isedental.

Kepada netpitu.com Ratna mengungkapkan jika pihak orang tua saat itu pernah diundang untuk rapat dan dijelaskan soal besaran pembayaran.

Baca Juga :  Tiga Menteri Jokowi Tinjau Langsung Vaksinasi Di Bojonegoro

Dan saat itu juga dijabarkan berapa besar kekurangan sekolah, dan dari jumlah kekurangan tersebut, setelah diakumulasi selanjutnya dibagi jumlah siswa baru.

Sebenarnya, lanjut Ratna, banyak orang tua siswa yang tidak terima dan keberatan atas jumlah besaran uang pungutan. Apalagi jika mengingat kebutuhan anggaran pembangunan gedung dan renovasi gedung sekolah itu sudah dibiayai oleh pemerintah. Kenapa harus dibebankan kepada orang tua siswa ?.

“Setiap diklarifikasi pihak sekolah selalu bilang untuk kebutuhan anak sendiri dalam pendidikan harus iklas, itu juga nanti hasilnya untuk anak kita. Ya mau tidak mau setuju dan tidak setuju, kita semua para orang tua yang harus tanda tangan di kertas absen dalam kesangupan bayar,” keluh Ratna, sembari menghela nafas panjang.

Ratna sepertinya tidak sendirian dalam mengalami beratnya melunasi pembayaran uang sekolah di SMKN 1 Bojonegoro. Salah satu wali siswa berinisial PH, mengaku baru baru saja melunasi uang seragam pakaian sekolah dan uang SPP keponakannya.

Menurut PH, kebijakan pihak sekolah ini aneh. Lantaran sudah ada larangan dari Pemprov Jatim yang melarang pihak sekolah, baik melalui komite atau koperasi sekolah untuk menjual bahan pakaian seragam siswa yang baru masuk dalam tahun ajaran baru. Tapi nyatanya larangan itu toh ditabrak juga.

Baca Juga :  Anna Muawanah Gowes Bareng Biker Di Ringinrejo

” Terlebih lagi, dalam penerapan kebijakannya, pihak sekolah memberlakukannya secara umum kepada semua siswa baru. Jika demikian, bagaimana nasib siswa yang berasal dari keluarga miskin. Mampukah ia membayar ?,” cetus PH, kepada netpitu.com.

Diceritakan PH, ia tidak tega dan merasa trenyuh saat melihat dan mendengar keluhan keponakannya yang mengadu kepada ibunya. Keponakan PH yang bersekolah di SMKN 1 Bojonegoro, saat itu mengadu ditagih untuk menebus yang seragam dan melunasi SPP.

Karena kondisi ibunya miskin, ibu keponakan PH itu pun hanya bisa menangis terisak dan sedih, karena belum mampu memenuhi kewajiban membayar uang sekolah.

” Melihat kejadian itu, saya pun turut prihatin dengan perkembangan pendidikan di Bojonegoro ini. Bahkan siswa miskin pun dipaksa membayar pungutan uang sekolah,” ujar PH.

Merasa kasihan dengan keponakannya, PH pun esok harinya mendatangi SMKN 1 Bojonegoro dan membayar biaya uang sekolah dan seragam yang mesti dilunasi keponakannya.

Sementara itu kepala sekolah SMK Negeri 1 Bojonegoro saat dikonfirmasi melalui sambungan selulernya tidak ada jawaban, dan saat ditemui di sekolah juga tidak ada di tempat.

(Put)

Berita Terkait

Idhul Adha, SMKN 1 Bojonegoro Potong 5 Ekor Sapi Qurban
Sekda Nurul Azizah Sapa Ribuan Warga di Pengajian Ning Umi Laila
Kemenag Bojonegoro Pastikan Kegiatan Belajar Mengajar di Madrasah Berjalan Normal
Kadal Ireng Bagikan 350 Takjil ke Masyarakat
Rayakan Annyversary ke 75, Persibo Dapat Hadiah Armada Bus Dari Sedulur Pitu
Pengajuan Penetapan Nama Pada Ijazah Muk’awanah Tak Penuhi Norma Hukum Administrasi Kependudukan : Pengadilan Harusnya Menolak
Sikapi Pencoretan Caleg, DPC PPP Laporkan KPUD dan Bawaslu Kab. Bojonegoro ke DKPP
PPP Maksimalkan Peran Saksi di Setiap TPS

Berita Terkait

Senin, 10 Juni 2024 - 11:47

408 Kades nek Bojonegoro Masa Jabatane Ditambahi 2 Taun

Selasa, 4 Juni 2024 - 20:43

Banyak Masalah, PDIP Minta Pemerintah Batalkan PP No. 21 Tahun 2024 Tentang Tapera

Jumat, 19 Januari 2024 - 11:25

Pengajuan Penetapan Nama Pada Ijazah Muk’awanah Tak Penuhi Norma Hukum Administrasi Kependudukan : Pengadilan Harusnya Menolak

Jumat, 8 Desember 2023 - 19:29

Sikapi Pencoretan Caleg, DPC PPP Laporkan KPUD dan Bawaslu Kab. Bojonegoro ke DKPP

Rabu, 6 Desember 2023 - 12:10

Sunaryo Abuma’in : LABH PPP Layani Pendampingan dan Bantuan Hukum Gratis Pada Masyarakat

Senin, 4 Desember 2023 - 16:43

PPP Maksimalkan Peran Saksi di Setiap TPS

Senin, 4 Desember 2023 - 08:11

Menangkan Pemilu 2024 DPC PPP Masivkan Konsolidasi, Sosialisai ke Kader di Tingkat Kecamatan dan Desa

Jumat, 1 Desember 2023 - 08:54

Jum’at Hari Ini Bawaslu Gelar Sidang Pelanggaran Administrasi Pelaporan Anwar Sholeh

Berita Terbaru

PENDIDIKAN

Job And Edu Fair SMKN 1 Diserbu Peminat Kerja Bojonegoro

Selasa, 11 Jun 2024 - 11:03

POLITIK DAN PEMERINTAHAN

408 Kades nek Bojonegoro Masa Jabatane Ditambahi 2 Taun

Senin, 10 Jun 2024 - 11:47