oleh

Sarasehan HAM Dorong Pemerataan Pembangunan Berkeadilan

BOJONEGORO. Netpitu.com – Badan Kesatuan Ngsa dan Politik Bojonegoro, menggelar sarasehan HAM ( Hak Asazi Manusia ), dengan tema Harmonisasi Sosial Dalam Upaya Mendorong Kelancaran Dan Pembangunan Untuk Hidup Rukun, Damai Sentosa Dan Makmur, Selasa, (18/12), di pendopo Kecamatan Dander.

Sarasehan ini dihadiri Bupati Bojonegoro, Senat Mahasiswa Universitas di Bojonegor, perangkat Desa, dan dinas P3KB.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kusbiyanto, menyampaikan bahwa HAM itu penting karena merupakan Hak Asasi Manusia yang menjadi hak manusia sejak lahir hingga meninggal.

HAM berkaitan dengan hak politik, keamanan, kesehatan dan pendidikan merupakan prioritas yang harus dipenuhi oleh negara. Contohnya, orang dengan HIV dimana di Bojonegoro terdapat 96 kasus, dimana mereka juga memiliki hak untuk mendapat pelayanan yang sama sebagai warga negara.

Kita, kata Kusbiyanto, tidak bisa mengecualikan sekelompok orang karena memiliki riwayat kesehatan yang menjadi momok bagi masyarakat. Mereka tetap memiliki hak-hak dasar bagi manusia.

Baca Juga :  PT. ADS Serahkan Dana CSR Untuk Pengadaan Perangkat INCAR Kepada Polres Bojonegoro

Demikian pula kaitannya dengan kekerasan anak dan perempuan. Bagaimana mereka bisa memiliki hak yang sama dalam mendapatkan apa yang menjadi hak mereka.

Kaitannya dengan pembangunan, bahwa ujung tombak dalam pembangunan adalah Desa. Dimana desa memiliki data-data yang dibutuhkan pemkab untuk mengambil kebijakan.

Sehingga keputusan yang diambil bupati Bojonegoro untuk membangun daerah pinggiran sudah sangat tepat. Karena mereka yang berada di daerah pinggiran memiliki hak yang sama dengan penduduk yang berada di kota.

Sementara itu, Bupati Bojonegoro Anna Muawanah, mengatakan bahwa Bojonegoro mendapatkan ranking ke-3 diJjawa timur dalam penggunaan DIPA.

Perubahan tolak ukurnya dalam bicara HAM adalah pelayanan kepada masyarakat seperti pelayanan kesehatan. Dimana kita mengambil tenaga honorer dari pegawai magang yang sebelumnya membantu pelayanan kesehatan tanpa dibayar.

Kedepan dalam pelayanan Pemkab akan lebih fokus ke daerah-daerah yang masuk ke dalam ring 3 atau daerah terluar di Bojonegoro.

Baca Juga :  Rumah Aspirasi Partai NasDem Bojonegoro - Tuban Resmi Dioperasikan

“Kita harus bisa membuat program yang langsung menyasar ke daerah-daerah tersebut. Selain itu juga perlu penguatan institusi vertikal seperti TNI untuk melakukan TMMD atau Baktikarya ke daerah-daerah tersebut,” ksta Bupati Anna Muawanah.

Kenapa HAM tidak jalan karena Demokrasi tidak jalan. Salah satunya adalah tidak jalannya demokrasi di tingkat bawah yang merupakan ujung tombak pelayanan.

Di negara-negara miskin jumlah kemiskinannya semakin akut karena demokrasinya tidak jalan.

Bojonegoro jumlah kemiskinannya turun 1,48% tahun 2018. Untuk itu Pemkab akan mencanangkan angka kemiskinan turun antara 1,5%-2,5% setiap tahunnya.

Dalam penggunaan anggaran harus tepat guna, tepat sasaran, dan akuntabel. Kita akan undang BPK untuk mengaudit sehingga dalam penggunaan anggarannya bisa benar-benar akuntabel.

Diharapkan di Bojonegoro ini bisa mengejawantahkan Revolusi Mental Presiden RI, Jokowi, yaitu hidup sehat, penggunaan anggaran harus efisien, tepat guna, tepat sasaran.

Baca Juga :  Tampung 1.510 Los dan 206 Kios, Peladanaan Pembangunan Pasar Modern Bojonegoro Ditarget Tepat Waktu

Untuk masalah HAM yang utama adalah pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, akses ekonomi. Salah satu dinamika HAM adalah adanya kesenjangan antara masyarakat kaya dan miskin. Sehingga para kepala Desa harus bisa mendata masyarakatnya tanpa memandang mereka.

Jika perlu dibuatkan kebijakan yang bersifat langsung ke masyarakat. Untuk meminimalisir kesenjangan HAM baik birokrasi, para politisi (DPR-RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Bupati dan Wakil Bupati, Walikotan dan Wakil Walikota termasuk kepala Desa ), harus bisa memberikan pelayanan yang maksimal yang ditopang dengan sumberdaya yang dipilih.

Kedepan dalam kegiatan Sarasehan dan Seminar HAM harus diadakan di daerah-daerah yang masuk ringv3 (daerah-daerah pinggiran), tidak hanya di kota saja. Karena mereka lebih membutuhkan informasi ini ketimbang mereka yang ada di kota, imbuh Bupati Bojonegoro, Anna Muawanah.

(dan)