oleh

Anggota DPRD PDIP Agung H Sebut 2 Opsi Pasca Penurunan Pangkat Dandy

BOJONEGORO. Netpitu.com – Menanggapi diturunkannya pangkat Dandy Suprayitno dari golongan 4-b menjadi 4-a, anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDIP ), DPRD Bojonegoro, Agung Handoyo, berharap bupati Bojonegoro untuk segera membebastugaskan Dandy Suprayitno dari jabatan kepala Dinas Pendidikan Bojonegoro.

Mengingat jenis pelanggaran administrasi menyalahgunakan wewenang masuk dalan jenis hukuman disiplin berat. Menurut Agung, pemindahan pejabat merupakan konsekuensi logis dari akibat penghukuman penurunan pangkat setingkat lebih rendah.

Baca Juga :  Pencurian Mobil Dinas Bupati, Penuh Kejanggalan dan Keanehan

“Kalau pangkatnya diturunkan seharusnya secara otomatis jabatannya sebagai kepala dinas Pendidikan harus dilepaskan,” ujar Agung Handoyo, kepada netpitu.com, Kamis, (18/2/2021).

Dikatakan oleh anggota Komisi A, DPRD Bojonegoto ini, ada dua opsi yang bisa dipilih oleh atasan langsung dalam memutuskan hukuman disiplin berat lainya, menyusul hukuman penurunan pangkat yang telah diputuskan. Yakni pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, dan pembebasan dari jabatan atau non job.

Menurut politisi PDI Perjuangan Dapil l itu, dari sisi hukum ketentuan peraturan disiplin PNS, dengan telah diputuskannya sanksi hukuman itu berarti kepala dinas tersebut bermasalah. Karena ketentuan peraturan perundang-undangan yang harusnya dijadikan pedoman dalam menjalankan tugasnya telah dilanggar.

Baca Juga :  Temui DPRD Bojonegoro Buruh Rokok Tanya Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau

Apalagi di kantor tersebut ada pejabat dibawahnya yang memiliki pangkat lebih tinggi. “Yang kita kuatirkan kebijakan yang diambil oleh kepala dinas secara norma akan sulit diterima. Dan kepala dinas akan sulit pula menjadi panutan bawahannya, karena secara moral terbebani masalah yang ada,” kata Agung Handoyo lebih lanjut.

Jangan sampai situasi dan kondisi yang timpang ini memberi pengaruh buruk terhadap kinerja dinas Pendidikan.

Baca Juga :  Syarat Kelulusan Paket A, B, C, Wajib Ikuti UPK

Agung pun meminta pada atasan kepala dinas ini untuk lebih tegas dalam memberikan sanksi hukuman terhadap Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin PNS.

“Jangan lemah dan jangan tebang pilih,” tegasnya.

(ro)