KPK dan Pemkab Bojonegoro Tandatangani Komitmen Bersama Pemberantasan Korupsi

- Tim

Selasa, 19 Maret 2019 - 18:20

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

KPK dan Pemkab Bojonegoro Tandatangani Komitmen Bersama  Pemberantasan Korupsi, di pendopo Angling dharma, Selasa (19/3/2019).

KPK dan Pemkab Bojonegoro Tandatangani Komitmen Bersama Pemberantasan Korupsi, di pendopo Angling dharma, Selasa (19/3/2019).

BOJONEGORO. Netpitu.com– Komidi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) berikan pembekalan tata kelola Pemerintahan yang bersih dan baik (Clean and Good Govermance) pada pejabat SKPD Pemkab Bojonegoro, Selasa (19/3/2019).

Sebelum dimulai pembekalan, sebelumnya KPK RI dan Pemkab Bojonegoro melakukan penadatanganan komitmen bersama program pemberantasan korupsi yang ditandatangani oleh seluruh Pejabat Esselon II dan III yang hadir.

Baca Juga :  Demi Pendapatan Daerah, Parkir Berlangganan Perlukah Dihapus ?

Plt. BKPP Kab. Bojonegoro, Djoko Lukito, mengatakan bahwa acara yang diikuti oleh pejabat Esselon II dan III di Lingkup Pemerintah Kabupaten Bojonegoro ini merupakan upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik guna mendukung program pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebagai pelayan masyarakat serta berkomitmen bersama melaksanakan program pemberantasan korupsi.

Menurut Djoko Lukito di Tahun 2018 ada 20 Wajib Lapor yang belum melaporkan LHKPN (Laporan Hasi Kekayaan Penyelenggara Negara) kek KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dari 70 wajib Lapor.

Sementara itu Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah, mengatakan bahwa APBD Bojonegoro tiap tahunnya bertambah besar, hal tersebut tentunya berimpact pada pengelolaan dan pertanggung jawaban penggunaan anggaran, untuk itu kita dituntut untuk lebih transparan dan akuntabel.

Baca Juga :  Dicemarkan Dengan Berita Hoax Pemdes Sambongrejo Bakal Lapor Polisi

Selanjutnya terkait pengelolaan Dana Desa kita harus selalu melakukan pengawalan, monitoring dan pembinaan kepada Pemerintah Desa karena hal tersebut merupakan Bagian dari pertanggung jawaban Pemerintah Kabupaten.

Pembekalan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih menghadirkan narasumber Muhammad Indra Furqon (Tim Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK).

(dan)

Berita Terkait

LHP BPK Kab. Bojonegoro Sudah Diserahkan Ke Ketua DPRD Tapi Tak Dibagikan Pada Anggota
16 Lowongan Parades Di Sukosewu, Jangan Lempar Bola Panas Ke Kecamatan
Hoax Kabar Penghentian Hibah BKD Dari KPK
Dorong Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Kementerian PAN RB Lakukan Rakor Online
Miris, Masih Ada Jalan Poros Desa Berlumpur di Bojonegoro
PDIP : Pemkab Harus Berikan Solusi Soal Kelambatan Pencairan ADD
Duh, 53 Desa Di Bojonegoro Belum Mengajukan Pencairan ADD., Ada Apa ?
Duh… Belum Terima Gaji Bulan Maret, ASN Dinas Sosial Bingung Cari Talangan