oleh

Pencurian Kayu di Hutan Negara Kembali Marak

Netizensatu.com – Maraknya pencurian kayu di wilayah kawasan hutan Kesatuan Pemangkuan Hutan ( KPK ) Parengan, nampaknya telah melampui batas. Lantaran kayu-kayu yang dicuri oleh pelaku pencurian bukan hanya berasal dari hutan produksi tapi sudah masuk dalam hutan konservasi atau hutan lindung.

Kewalahan dalam mengendalikan aksi pencurian kayu, Administratur KPH Parengan, Daniel, Rabu, (19/4), menemui Kapolres Bojonegoro, AKBP. Wahyu S. Bintoro, untuk melaporkan sekaligus meminta bantuan pengamanan hutan dari aksi penjarahan.

Kapolres Bojonegoro yang menerima langsung laporan tersebut mengatakan menebang, memungut hasil hutan tanpa ijin atau hak merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang Nomer 41 Tahun 1999 dan pelanggaran tindak pidana umum sebagaimana diatur dalam KUHP.

Pertemuan dengan Perhutani kata Kapolres, sifatnya hanya koordinasi saja, lantaran adanya keterkaitan tugas Polisi dan Perhutani dalam hal pengendalian keamanan hutan Negara.

Menurut Wahyu S. Bintoro, untuk mengantisipasi dan menekan jumlah angka pencurian kayu, kedepan antara Polres dan Perhutani akan melaksanakan patroli hutan bersama.

Lebih lanjut dikatakan, tentang adanya indikasi keterlibatan pihak aparat keamanan baik Polisi maupun Perhutani dan pengusaha yang menjadi cukong atau becking, Polres Bojonegoro akan menindak tegas jika ditemukan keterlibatan mereka dalam aksi pencurian kayu di hutan.

“Kami akan tindak tegas, tanpa tebang pilih jika ada yang membeckingi pencurian kayu,” tandas AKBP. Wahyu S Bintoro.

Kembali maraknya aksi pencurian kayu di kawasan hutan Perhutani menurut Koordinator Front Rakyat Antikorupsi, Edy Kuntjoro,  seharusnya tidak boleh terjadi. Lantaran strategi keamanan yang dibuat Polri sudah cukup memadai, yakni dengan ditempatkannya Babinkamtibmas di setiap Desa.

“ Dan jangan lupa Babinsapun dari unsur TNI juga ada,” tambahnya.

Kalaupun toh masih ditemukan adanya pencurian kayu berarti ada yang salah dalam memahami tupoksi mereka sebagai pengendali keamanan di tingkat bawah ( Desa ).

Menurut E. Kuntjoro, Babinkamtibmas dan Babinsa seharusnya dilibatkan dalam pengamanan hutan. Karena kayu dari kawasan hutan merupakan harta milik Negara, asset Negara yang memiliki nilai jual dan nilai perlindungan. Jika kayu-kayu di hutan tersebut dijarah maka yang rugi adalah Negara sekaligus masyarakat.

Demikian pula petugas Perhutani, biasanya mereka bersikap acuh terhadap pencurian kayu di hutan lindung. Lantaran mereka berpikir bahwa tugasnya hanya melidungi dan menjaga hutan Negara yang dikelola Perhutani.

Sudah selayaknya jika semua pihak menyadari betul tentang fungsi hutan. Bencana tanah longsor, banjir bandang yang kerap terjadi akhir ini merupakan dampak dari pengelolaan hutan yang salah urus. Termasuk maraknya pencurian kayu baik dari kawasan hutan produksi maupun hutan lindung serta pengambilan batu di lokasi yang dilakukan secara serampangan.

( Dan )