Pencurian Kayu di Hutan Negara Kembali Marak

- Team

Rabu, 19 April 2017 - 07:24

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Netizensatu.com – Maraknya pencurian kayu di wilayah kawasan hutan Kesatuan Pemangkuan Hutan ( KPK ) Parengan, nampaknya telah melampui batas. Lantaran kayu-kayu yang dicuri oleh pelaku pencurian bukan hanya berasal dari hutan produksi tapi sudah masuk dalam hutan konservasi atau hutan lindung.

Kewalahan dalam mengendalikan aksi pencurian kayu, Administratur KPH Parengan, Daniel, Rabu, (19/4), menemui Kapolres Bojonegoro, AKBP. Wahyu S. Bintoro, untuk melaporkan sekaligus meminta bantuan pengamanan hutan dari aksi penjarahan.

Kapolres Bojonegoro yang menerima langsung laporan tersebut mengatakan menebang, memungut hasil hutan tanpa ijin atau hak merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang Nomer 41 Tahun 1999 dan pelanggaran tindak pidana umum sebagaimana diatur dalam KUHP.

Pertemuan dengan Perhutani kata Kapolres, sifatnya hanya koordinasi saja, lantaran adanya keterkaitan tugas Polisi dan Perhutani dalam hal pengendalian keamanan hutan Negara.

Menurut Wahyu S. Bintoro, untuk mengantisipasi dan menekan jumlah angka pencurian kayu, kedepan antara Polres dan Perhutani akan melaksanakan patroli hutan bersama.

Lebih lanjut dikatakan, tentang adanya indikasi keterlibatan pihak aparat keamanan baik Polisi maupun Perhutani dan pengusaha yang menjadi cukong atau becking, Polres Bojonegoro akan menindak tegas jika ditemukan keterlibatan mereka dalam aksi pencurian kayu di hutan.

“Kami akan tindak tegas, tanpa tebang pilih jika ada yang membeckingi pencurian kayu,” tandas AKBP. Wahyu S Bintoro.

Baca Juga :  Petani Kanor Mati Kesetrum Jebakan Tikus

Kembali maraknya aksi pencurian kayu di kawasan hutan Perhutani menurut Koordinator Front Rakyat Antikorupsi, Edy Kuntjoro,  seharusnya tidak boleh terjadi. Lantaran strategi keamanan yang dibuat Polri sudah cukup memadai, yakni dengan ditempatkannya Babinkamtibmas di setiap Desa.

“ Dan jangan lupa Babinsapun dari unsur TNI juga ada,” tambahnya.

Kalaupun toh masih ditemukan adanya pencurian kayu berarti ada yang salah dalam memahami tupoksi mereka sebagai pengendali keamanan di tingkat bawah ( Desa ).

Menurut E. Kuntjoro, Babinkamtibmas dan Babinsa seharusnya dilibatkan dalam pengamanan hutan. Karena kayu dari kawasan hutan merupakan harta milik Negara, asset Negara yang memiliki nilai jual dan nilai perlindungan. Jika kayu-kayu di hutan tersebut dijarah maka yang rugi adalah Negara sekaligus masyarakat.

Baca Juga :  Ridho Rhoma Jadi Tersangka Narkoba

Demikian pula petugas Perhutani, biasanya mereka bersikap acuh terhadap pencurian kayu di hutan lindung. Lantaran mereka berpikir bahwa tugasnya hanya melidungi dan menjaga hutan Negara yang dikelola Perhutani.

Sudah selayaknya jika semua pihak menyadari betul tentang fungsi hutan. Bencana tanah longsor, banjir bandang yang kerap terjadi akhir ini merupakan dampak dari pengelolaan hutan yang salah urus. Termasuk maraknya pencurian kayu baik dari kawasan hutan produksi maupun hutan lindung serta pengambilan batu di lokasi yang dilakukan secara serampangan.

( Dan )

Berita Terkait

Kemenag Pending Bimbingan Calon Pengantin, Ada Apa ?
Terjun ke Dunia Politik, Giring ‘Nidji’ Syukuran di Rumahnya
Koramil Bubulan Garap 16 Jamban Keluarga Miskin
Polres Bojonegoro Punya Wakapolres dan Humas Baru
Malam Ini, Final Lomba Cerdas Cermat di Pendopo Kabupaten
Awas.! Terlibat Narkoba PNS dan Anggota DPRD Terancam Pecat
Kapolrespun Sowan Kiai
Hasil UNBK Tingkat MA Merata, Setiap MA Punya Keunggulan Jurusan

Berita Terkait

Kamis, 20 Juni 2024 - 12:32

Pilkada Bojonegoro : Memilih Pemimpin Atau Penguasa ( 1 )

Senin, 10 Juni 2024 - 10:48

Masa Jabatan 408 Kades di Bojonegoro Diperpanjang 2 Tahun

Selasa, 4 Juni 2024 - 20:43

Banyak Masalah, PDIP Minta Pemerintah Batalkan PP No. 21 Tahun 2024 Tentang Tapera

Senin, 22 April 2024 - 13:11

Sekda Nurul Azizah Sapa Ribuan Warga di Pengajian Ning Umi Laila

Jumat, 19 Januari 2024 - 11:25

Pengajuan Penetapan Nama Pada Ijazah Muk’awanah Tak Penuhi Norma Hukum Administrasi Kependudukan : Pengadilan Harusnya Menolak

Jumat, 8 Desember 2023 - 19:29

Sikapi Pencoretan Caleg, DPC PPP Laporkan KPUD dan Bawaslu Kab. Bojonegoro ke DKPP

Rabu, 6 Desember 2023 - 12:10

Sunaryo Abuma’in : LABH PPP Layani Pendampingan dan Bantuan Hukum Gratis Pada Masyarakat

Senin, 4 Desember 2023 - 16:43

PPP Maksimalkan Peran Saksi di Setiap TPS

Berita Terbaru

PILKADA 2024

Pilkada Bojonegoro : Memilih Pemimpin Atau Penguasa ( 1 )

Kamis, 20 Jun 2024 - 12:32

PENDIDIKAN

Job And Edu Fair SMKN 1 Diserbu Peminat Kerja Bojonegoro

Selasa, 11 Jun 2024 - 11:03