oleh

Duit BOP TPQ Lari Kemana ? Ini Pengakuan Ketua FKTPQ

BOJONEGORO. Netpitu.com – Penyidikan dugaan korupsi Bantuan Operasional Pendidikan Taman Pendidikan Qur’an ( TPQ) oleh Kejaksaan negeri Bojonegoro masih terus berlanjut.

Ketua Forum Komunikasi Taman Pendidikan Qur’an Bojonegoro, A. Shodiqin, yang ditemui netpitu.com mengakui memang ada persoalan dalam BOP TPQ, Madin dan Pondok Pesantren yang dinilainya carut marut itu.

Mulai dari perngajuan proposal, realisasi pencairan hingga adanya dugaan potongan BOP 35 persen hingga 50 persen. Bahkan ada beberapa TPQ penerima BOP yang perolehan BOP-nya dipotong sampai dengan 70 persen.

Menurut ketua FKTPQ, dari pencairan BOP di 1.430 lembaga TPQ di Bojonegoro itu, tidak semua pengajuan proposalnya melalui FKTPQ. Dari jumlah tersebut, hanya mengkoordinir pengumpulan proposal BOP sebanyak 937 lembaga TPQ. Selebihnya ada pihak-pihak lain di luar FKTPQ yang bermain menjadi makelar pengajuan BOP TPQ, Madin, dan Pontren di Kementerian Agama RI.

Baca Juga :  Forum PAC PPP Evaluasi Muscab DPC PPP Bojonegoro

Siapakah para pihak di luar FKTQ itu ?, Shodiqin hanya memberi gambaran bahwa ada yang dari anggota DPR RI, dari organisasi masyarakat, dan ada pula oknum yang mengaku pegawai Kemenag Bojonegoro.

Ketua FKTPQ Bojonegoro itu berharap penyidik Kejaksaan bisa mengungkap siapa saja yang terlibat dalam pencairan 493 BOP yang dianggapnya masih abu-abu itu.

“Dalam Juknis kan sudah dijelaskan mekanisme pengajuan BOP untuk pencegahan dan pengendalian pandemi Covid 19. Pengajuan BOP bisa dikoordinir oleh FKTPQ, FKDT, FKPontren, atau mengajukan sendiri melalui kantor Kemenag daerah. Lha kalau pengajuan BOP itu dilakukan oleh oknum di luar ketentuan Juknis, kan berarti makelar.” Ujar Shodiqin.

Sehingga potongan BOP yang besarannya ugal-ugalan itu tidak bisa dihindarkan. Karena memang syarat pengajuannya sangat mudah. Saking mudahnya, ketua FKTPQ itu menengarai adanya beberapa lembaga TPQ fiktif sebagai penerima BOP.

Baca Juga :  Sambut HJB Ke-344, Pemdes Ngampel Gelar Lomba Senam

Lebih lanjut dikatakan oleh Shodiqin, untuk lembaga TPQ yang pengajuan BOP-nya melalui FKTPQ Bojonegoro, memang ada kesepakatan dalam rapat dengan lembaga TPQ yang menerima BOP untuk membantu operasional FKTPQ.

Dari uang sebesar Rp. 1 juta yang diberikan lembaga TPQ penerima BOP, tambah Shodiqin, Rp. 400 ribu diantaranya diserahkan ke Koordinator Kecamatan ( Kortan ) FKTPQ Kecamatan untuk biata operasional. Sedangkan Rp. 600 ribu dikelola oleh FKTPQ Kabupaten, untuk mengurus kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan BOP.

Mulai dari pembiayaan pengadaan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis BOP yang diselenggarakan di aula kantor Kemenag Bojonegoro sebanya 5 kali. Pembayaran perpanjangan piagam TPQ yang jumlahnya sekitar 2.000 lembaga, ke Kemenag Bojonegoro. Pembiayaan untuk kegiatan Monitoring dan Evaluasi dan juga untuk membantu biaya transportasi pengiriman barang sampai di tangan lembaga penerima bantuan.

Baca Juga :  Muscab DPC PPP Berhasil Tetapkan 7 Anggota Tim Formatur

“Sekarang masih dana tersisa sekitar Rp. 200 juta yang disimpan dalam Kas,” jelas Shodiqin kepada netpitu.com.

“Dana yang disetorkan ke FKTQ bisa dipertanggungjawabkan pengyunaanya. Tapi bagaimana dengan pelaksanaan BOP TPQ yang dikoodinir oleh pihak di luar FTPQ ?, ini juga harus diusut tuntas. Lantaran banyak lembaga TPQ penerima BOP yang tidak membelanjakan uang BOP nya untuk membeli alat-alat kesehatan guna penyelenggaraan Protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid19. Itu kan jelas-jelas menyimpang dari tujuan pemberian BOP,” ujar Shodiqin lebih lanjut.

(oro)