Wakil Ketua DPRD Bojonegoro Sayangkan Sikap Marah Bupati Pada Warga Terdampak Proyek Bendungan Karangnongko

- Tim

Jumat, 19 Mei 2023 - 08:41

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BOJONEGORO. Netpitu.com – <span;>Wakil ketua DPRD Bojonegoro, Sukur Priyanto, sayangkan sikap marah bupati Bojonegoro, Anna Mu’awanah, kepada warga desa Ngelo, Kecamatan Margomulyo, yang diundang ke Pemkab untuk membahas persoalan tanah milik warga terdampak proyek bendungan Karangnongko.

Menurut Sukur, kekecewaan warga desa Ngelo terhadap bupati atas perilaku bupati tersebut dinggap wajar. Karena kedatangan mereka bertemu bupati hanya untuk mencari jawab atas nasib warga terdampak proyek bendungan Karangnongko. Tapi yang didapatnya justru sebaliknya.

” Seharusnya sikap pemimpin yang kepada rakyatnya kan tidak seperti itu. Apalagi warga yang datang itu hanya meminta kejelasan nasib mereka dengan ada proyek bendungan Karangnongko,” ujar Sukur Priyantp, kepada netpitu.com, Kamis, 18/05/2023.

Wakil ketua DPRD itu pun mengaku tersentak kaget, melihat bupati begitu datang di forum pertemuan langsung meledakan amarahnya. Apa penyebabnya tidak ada yang tahu.

” Tak disangka-sangka, begitu datang masuki ruangan pertemuan, eh…, bupati langsung marah-marah. Warga pun tersentak kaget,” papar Sukur yang saat itu turut mengikuti pertemuan di Pemkab bersama warga desa Ngelo.

Dengan kemarahan bupati tersebut menjadikan progres pembebasan tanah untuk proyek bendungan Karangnongko kembali ke titik Nol lagi.

Sebenarnya, warga desa sudah tidak mempermasalahkan soal tanah dan rumah tinggalnya terdampak oleh proyek bendungan tersebut. Tapi mereka bertanya, tanah rumah warga itu mau dibeli atau direlokasi ke lokasi lain. Nah, jawaban kejelasan inilah yang diinginkan warga, kata politisi demokrat itu.

Baca Juga :  Wartawan Bojonegoro Unjuk Rasa di Depan Mapolres, Kutuk Aksi Kekerasan Terhadap Jurnalis

Karena meskipun telah dilakukan sosialisasi sebanyak dua kali, tetapi belum ada kejelasan bagaimana soal pembebasan tanah milik warga desa. Sebab selain tanah hak milik warga, proyek bendungan karangnongko ini juga menyasar tanah milik kas desa dan tanah Perhutani.

Pembebasan tanah untuk proyek bendungan terbesar di Bojonegoro ini sudah dianggarkan sejak tahun anggaran 2022, sebesar Rp. 500 milyar. Namun anggaran tersebut hingga akhir tahun tidak terserap. Kemudian dianggarkan kembali pada TA 2023, tetapi jumlahnya dikurangi menjadi sekitar Rp. 350 milyar.

Baca Juga :  Kendarai Kawasaki Jokowi Touring di Kota Bandung

” Seharusnya sekarang ini proyek bendungan tersebut sudah memasuki tahap pengukuran tanah. Karena ada kejadian bupati marah pada rakyat, ya kembalu ke titik nol lagi,” papar Sukur lebih lanjut.

Poyeek pembangunan bendungan Karangnongko merupakam proyek strategis nasional kementerian PUPR. Untuk penyediaan tanahnya dibiayai dengan anggaran daerah, sedangkan untuk pembiayaan fisik proyek bendungan anggaranya disediakan oleh kementerian PUPR.

Wakil ketua DPRD, Sukur Priyanto, berharap persoalan yang mengganjal antara warga desa Ngelo dan bupati Bojonegoro bisa segera terselesaikan agar tidak menjadi hambatan bagi realisasi pembangunan proyek bendungan Karanongko.

( ro )

Berita Terkait

Kemenag Bojonegoro Pastikan Kegiatan Belajar Mengajar di Madrasah Berjalan Normal
Kadal Ireng Bagikan 350 Takjil ke Masyarakat
Rayakan Annyversary ke 75, Persibo Dapat Hadiah Armada Bus Dari Sedulur Pitu
Pengajuan Penetapan Nama Pada Ijazah Muk’awanah Tak Penuhi Norma Hukum Administrasi Kependudukan : Pengadilan Harusnya Menolak
Sikapi Pencoretan Caleg, DPC PPP Laporkan KPUD dan Bawaslu Kab. Bojonegoro ke DKPP
PPP Maksimalkan Peran Saksi di Setiap TPS
Menangkan Pemilu 2024 DPC PPP Masivkan Konsolidasi, Sosialisai ke Kader di Tingkat Kecamatan dan Desa
Jum’at Hari Ini Bawaslu Gelar Sidang Pelanggaran Administrasi Pelaporan Anwar Sholeh

Berita Terkait

Jumat, 19 Januari 2024 - 11:25

Pengajuan Penetapan Nama Pada Ijazah Muk’awanah Tak Penuhi Norma Hukum Administrasi Kependudukan : Pengadilan Harusnya Menolak

Jumat, 8 Desember 2023 - 19:29

Sikapi Pencoretan Caleg, DPC PPP Laporkan KPUD dan Bawaslu Kab. Bojonegoro ke DKPP

Senin, 4 Desember 2023 - 16:43

PPP Maksimalkan Peran Saksi di Setiap TPS

Senin, 4 Desember 2023 - 08:11

Menangkan Pemilu 2024 DPC PPP Masivkan Konsolidasi, Sosialisai ke Kader di Tingkat Kecamatan dan Desa

Jumat, 1 Desember 2023 - 08:54

Jum’at Hari Ini Bawaslu Gelar Sidang Pelanggaran Administrasi Pelaporan Anwar Sholeh

Jumat, 17 November 2023 - 09:13

Bawaslu RI Gelar Sidang Laporan Anwar Sholeh, Soal Penetapan DCT DPR, Anna Mu’awanah

Rabu, 26 April 2023 - 19:32

DPC PPP Bojonegoro Siap Menangkan Ganjar di Pilpres 2024

Minggu, 24 Juli 2022 - 13:09

DPD Golkar Bojonegoro Minta Airlangga Hartarto Segera Deklarasikan Diri Sebagai Capres 2024

Berita Terbaru

BERITA

Kadal Ireng Bagikan 350 Takjil ke Masyarakat

Sabtu, 23 Mar 2024 - 14:00