oleh

Pengisian Perangkat Dusun Pandean Desa Glagahwangi Ilegal

BOJONEGORO. Netpitu.com – Pengisian perangkat Desa untuk jabatan Kepala Dusun Pandean, ilegal dan tidak sah. Lantaran Dusun Pandean merupakan Dusun baru hasil pemekaran dari Dusun Krajan, Desa Glagahwangi, namun usulan pemekaran tersebut belum mendapat persetujuan dari bupati Bojonegoro.

Menurut Anam Warsito, Komisi A DPRD Bojonegoro, adanya pemekaran Dusun Pandean tak memenuhi syarat pemekaran yang telah ditentukan oleh pemerintah.

“Pemekaran Dusun Pandean belum memperoleh persetujuan dari Bupati dan belum dinyatakan sah. Sehingga pemekaran Dusun Pandean belum dinyatakan definitif. Dengan demikian pemekaran Dusun Pandean dinyatakan tidak sah,” ujar Anam Warsito, Kojisi A DPRD Bojonegoro, Selasa (18/9).

Baca Juga :  16 Lowongan Parades Di Sukosewu, Jangan Lempar Bola Panas Ke Kecamatan

Hearing antara Komisi A dengan Tim pengisian perangkat Desa Glagahwangi dan Kades Glagahwangi menghasilkan beberapa kesimpulan. Diantaranya adanya syarat pendaftaran ujian perangkat Desa Glagahwangi yang menyebutkan tidak boleh diikuti oleh warga dari luar Desa Glagahwangi.

Dengan tidak diperbolehkannya, warga dari luar Desa Glagahwangi untuk mengikuti ujian perangkat desa Glagahwangi berarti melanggar Hak Azazi Manusia (HAM), melanggar Permendagri nomor 67 tahun 2017, melanggar Perda nomor 1 tahun 2017 dan Keputusan MK (Mahkamah Konstitusi) Ucap , Selasa (18/9/2018).

Baca Juga :  16 Lowongan Parades Di Sukosewu, Jangan Lempar Bola Panas Ke Kecamatan

Selain itu adanya penunjukan pihak ketiga yang membuat naskah soal ujian perangkat desa Glagahwangi yang kurang berkompeten. Dimana, Tim Desa menggandeng PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) Maju Jaya, Purwosari.

“Penunjukan pihak ketiga PKBM Maju Jaya tak sesuai dengan yang disyaratkan oleh Perda, seharusnya yang digandeng adalah pihak ketiga yang berasal dari Perguruan tinggi yang terakreditasi B, instansi/ lembaga yang berkompeten,” tambah Anam.
Sedangkan, PKBM bukan lembaga yang kompeten sehingga Tim Desa telah melanggar Perda, lanjutnya.

Baca Juga :  16 Lowongan Parades Di Sukosewu, Jangan Lempar Bola Panas Ke Kecamatan

Dengan ditemukan pelanggaran terhadap Perda Kabupaten Bojonegoro serta peraturan yang ada, maka Komisi A DPRD Bojonegoro merekomendasikan untuk membatalkan hasil ujian perangkat desa Glagahwangi yang berlangsung Kamis (13/9/2018) lalu.

(dan)