Gus Ris : Luar Biasa…! Dalam 2 Tahun Kekayaan Bupati Bojonegoro Naik Rp. 28 Milyar

- Tim

Selasa, 19 Oktober 2021 - 15:24

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BOJONEGORO. Netpitu.com – Tiga tahun menjabat sebagai bupati Bojonegoro, harta kekayaan Anna Mu’awanah melonjak naik 28 Milyar lebih. Sebelum menjabat sebagai bupati Bojonegoro kekayaan Anna Mu’awanah seperti dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) sebanyak Rp. 58.396.570.453,-. Dari Laporan Hasil Kekayaan Pejabat Negara ( LHKPN ) terbaru, 2021 tahun ini, harta kekayaan Anna Mu’awanah tercatat sebanyak Rp. 86.577.461.569,-.

Agus Susanto Rismanto, mantan anggota DPRD Bojonegoro, dalam diskusi dengan sejumlah wartawan di rumah tinggalnya, secara khusus memberikan pandangan dan penilaiannya terhadap bertambahnya pundi-pundi kekayaan bupati Bojonegoro ini.

Menurutnya kenaikan angka kekayaan bupati Bojonegoro tersebut signifikan dan mengejutkan. Lantaran jika dihitung dari sumber pendapatan bupati selama tiga tahun ini tidak memungkinkan bisa terkumpul uang sebanyak itu.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Rinciannya, pendapatan bupati bersumber dari gaji yang diterima pada setiap bulan, yakni Rp.5.880.000,-. Akumulasi jumlah dalam setahun Rp. 70.560.000,- dan jika dikalikan 2 tahun ketemu angka Rp. 141.120.000,-.

Baca Juga :  PT. Energi Nusa Selaras - Urban Development Tandatangani MOU Kantor Cabang Malang

Sumber pendapatan bupati selain dari gaji bulanan. Bupati pada 2019 lalu, juga menerima fasilitas Biaya Penunjang Operasional Kedinasan ( BPOP) yang per bulannya mencapai Rp. 30 juta. Jika diakumulasi dalam setahun menjadi Rp. 360 juta.

Penerimaan BPOP bupati pada tahun 2020 penyerapannya melonjak naik hampir dua kali lipat dari tahun sebelumnya menjadi Rp. 638 juta. Dengan demikian akumulasi BPOP bupati tahun 2019 dan 2020, totalnya mencapai Rp. 998 juta.

Selain gaji, BPOP, bupati juga memiliki pos pendapatan lainnya, seperti Biaya perjalanan dinas dalam daerah, luar daerah, dan luar negeri.

Pada 2019, biaya perjalanan dinas yang diserap bupati dari keuangan daerah mencapai Rp. 1.138.812.000,-. Jumlah perjalanan dinas bupati 2019 ini terlihat lebih besar jika dibandingkan dengan perjalanan dinas bupati tahun 2020, yang hanya Rp. 680.485.000,-. Seperti diketahui pada 2019 lalu, bupati berpergian ke luar negeri dengan menggunakan fasilitas uang negara ( APBD ).

Baca Juga :  Lagi-lagi Bupati Langgar Aturan Sendiri

Tak hanya itu, bupati dalam menjalankan tugasnya juga menerima honor sebagai narasumber. Pada Tahun Anggaran 2019 – 2020, dari pos anggaran narasumber ini, bupati telah menerima honor narasumber sebanyak Rp. 380 juta.

Pendapatan bupati lainnya, berasal dari jatah pembelian pulsa yang per bulannya sekitar Rp. 7,5 juta. Sehingga dalam setahun bupati menerima uang pulsa sebesar Rp. 90 juta. Akumulasi uang pulsa 2019 dan 2020, jumlah totalnya mencapai Rp. 180.000.000,-.

Sedangkan untuk mencukupi kebutuhan makan sehari-hari, bupati dalam setahun diberikan jatah anggaran Rp. 444 juta per tahun. Sehingga praktis dalam kurun waktu dua tahun ini akumulasi anggaran lauk pauk bupati menjadi Rp. 888 juta.

Baca Juga :  Minggu Pagi Jokowi Enjoy Ngontel Sepeda

Secara keseluruhan jika dinominalkan hak keuangan yang menjadi bagian bupati selama dua tahun ( 2019 – 2020 ), sebanyak Rp. 4.406.417.000,-.

“Lantas dari sumber pendapatan mana lagi yang diperoleh bupati sehingga penambahan harta kekayaannya bisa mencapai Rp. 28 Milyar lebih itu ?,” ujar Agus Susanto Rismanto, kepada wartawan, Selasa, (19/10/2021).

“Rp. 23,7 milyar itu jumlah uang yang besar. Dari mana bupati mendapatkannya, maka bupati harus berani membeberkan secara transparan kepada rakyat Bojonegoro. Karena semasa pandemi ini, banyak rakyat yang jatuh miskin, sementara pemimpinnya kok malah bertambah kaya,” tandas Agus Susanto Rismanto.

Untuk itulah, lanjut Agus, kini pihaknya tengah menelusuri penggunaan anggaran daerah Tahun Anggaran 2019 dan 2020.

Saat ditanya soal validitas data, Agus Susanto Rismanto, menjamin bahwa data belanja keuangan Pemkab Bojonegoro yang dimilikinya dapat dipertanggungjawabkan validitasnya.

(ro)

Berita Terkait

Kemenag Bojonegoro Pastikan Kegiatan Belajar Mengajar di Madrasah Berjalan Normal
Kadal Ireng Bagikan 350 Takjil ke Masyarakat
Rayakan Annyversary ke 75, Persibo Dapat Hadiah Armada Bus Dari Sedulur Pitu
Pengajuan Penetapan Nama Pada Ijazah Muk’awanah Tak Penuhi Norma Hukum Administrasi Kependudukan : Pengadilan Harusnya Menolak
Sikapi Pencoretan Caleg, DPC PPP Laporkan KPUD dan Bawaslu Kab. Bojonegoro ke DKPP
PPP Maksimalkan Peran Saksi di Setiap TPS
Menangkan Pemilu 2024 DPC PPP Masivkan Konsolidasi, Sosialisai ke Kader di Tingkat Kecamatan dan Desa
Jum’at Hari Ini Bawaslu Gelar Sidang Pelanggaran Administrasi Pelaporan Anwar Sholeh

Berita Terkait

Jumat, 19 Januari 2024 - 11:25

Pengajuan Penetapan Nama Pada Ijazah Muk’awanah Tak Penuhi Norma Hukum Administrasi Kependudukan : Pengadilan Harusnya Menolak

Jumat, 8 Desember 2023 - 19:29

Sikapi Pencoretan Caleg, DPC PPP Laporkan KPUD dan Bawaslu Kab. Bojonegoro ke DKPP

Senin, 4 Desember 2023 - 16:43

PPP Maksimalkan Peran Saksi di Setiap TPS

Senin, 4 Desember 2023 - 08:11

Menangkan Pemilu 2024 DPC PPP Masivkan Konsolidasi, Sosialisai ke Kader di Tingkat Kecamatan dan Desa

Jumat, 1 Desember 2023 - 08:54

Jum’at Hari Ini Bawaslu Gelar Sidang Pelanggaran Administrasi Pelaporan Anwar Sholeh

Jumat, 17 November 2023 - 09:13

Bawaslu RI Gelar Sidang Laporan Anwar Sholeh, Soal Penetapan DCT DPR, Anna Mu’awanah

Rabu, 26 April 2023 - 19:32

DPC PPP Bojonegoro Siap Menangkan Ganjar di Pilpres 2024

Minggu, 24 Juli 2022 - 13:09

DPD Golkar Bojonegoro Minta Airlangga Hartarto Segera Deklarasikan Diri Sebagai Capres 2024

Berita Terbaru

BERITA

Kadal Ireng Bagikan 350 Takjil ke Masyarakat

Sabtu, 23 Mar 2024 - 14:00