Tambahan Lauk Pauk Bupati Diduga Langgar Perbup, Anwar Sholeh : SPJ-ne Modele Piye ?

- Team

Jumat, 19 November 2021 - 11:28

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anwar Sholeh.

Anwar Sholeh.

BOJONEGORO. Netpitu.com – Mantan Ketua DPRD Bojonegoro tahun 1999-2004, Anwar Sholeh, memberikan tanggapan soal carut marut anggaran lauk pauk Bupati Bojonegoro, Anna Mu’awanah, yang dianggapnya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan di negeri ini.

Menurut Anwar Sholeh, lauk pauk rumah dinas bupati menjadi bagian tak terpisahkan dari anggaran keuangan yang diterima bupati untuk pemenuhan anggaran tunjangan rumah dinas bupati dan wakil bupati.

” Jadi jangan membuat aturan sendiri, jika tidak sesuai ketentuan peraturan yang ada berarti itu terjadi penyimpangan anggaran. Jika sudah begitu, ya masuk dalam ranah pidana korupsi,” kata Anwar Sholeh, yang ditemui netpitu.cim di rumah tinggalnya, 18/11/2021.

Anwar Sholeh menegaskan, bupati dan wakil bupati kepala daerah oleh pemerintah diberikan hak keuangan. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.

Dalam ketentuan tersebut, setiap kepala daerah diberikan 1. Gaji dan Tunjangan. Yang terdiri dari gaji pokok,, tunjangan jabatan, dan tunjangan lainnya.

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak dibenarkan menerima penghasilan dan atau fasilitas rangkap dari Negara.

Kepala daerah juga diberi biaya sarana dan prasarana (rumah jabatan), Sarana Mobilitas (Kendaraan Dinas), dan Biaya Operasional.

Untuk pelaksanaan tugas-tugas kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan:
a. biaya rumah tangga dipergunakan untuk membiayai kegiatan rumah tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

b. biaya pembelian inventaris rumah jabatan dipergunakan untuk membeli barang-barang inventaris rumah jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

c. biaya Pemeliharaan Rumah Jabatan dan barang-barang inventaris dipergunakan untuk pemeliharaan rumah jabatan dan barang-barang inventaris yang dipakai atau dipergunakan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

d. biaya pemeliharaan kendaraan dinas dipergunakan untuk pemeliharaan kendaraan dinas yang dipakai atau dipergunakan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

e. biaya pemeliharaan kesehatan dipergunakan untuk pengobatan, perawatan, rehabilitasi, tunjangan cacat dan uang duka bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah beserta anggota keluarga;

f. biaya Perjalanan Dinas dipergunakan untuk membiayai perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

g. biaya Pakaian Dinas dipergunakan untuk pengadaan pakaian dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berikut atributnya;

h. biaya penunjang operasional dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Menurut Anwar Sholeh, anggaran lauk pauk masuk dalam biaya rumah tangga bupati. Besaran nilai lauk pauk bupati ditentukan dalam Perbup tentang standart biaya umum. Dalam meralisasikan anggaran lauk pauk tidak boleh melampui nilai anggaran yang sudah ditentukan. Karena standar biaya umum merupakan prakiraan tertinggi sebuah anggaran.

Menanggapi pernyataan wakil ketua DPRD Bojonegoro, Sukur Priyanto, saat menerima pengunjuk rasa di kantor DPRD, dan tanggapan Sekda tentang biaya lauk pauk bupati, mantan ketua DPRD Bojonegoto itu mengatakan bahwa nilai pantas dan tidak pantas yang sudah ditetapkan dalam Perbup adalah wilayah publik yang menilai.

“Pantas dan wajar atau tidak sebesar itu biaya lauk pauk, diluar belanja Mamin yang lain. Jika Perbup sudah menetapkan lauk pauk bupati Rp. 45 juta per bulan dan Rp. 33 juta untuk lauk pauk Wakil bupati. Lantas bagaimana tambahan- tambahan belamja lauk pauk di luar ketentuan Perbup ?,” Ucap Anwar.

Ditegaskan Anwar, bahwa belanja itu at cost. Pertanyaan yang agak mustahil dijawab, bagaimana sistem penatausahan laporan belanja. Lauk pauk 54 juta, Gas LPG Rp. 3,1 juta, minuman Rp. 7 juta dan juga item- item belanja lainnya.

“SPJ-ne modele piye?, opo sing dimakan ?. Karena untuk makan minum TU, Penjaga, Staf Rumdin dan lain-lainnya itu sudah ada anggarannya tersendiri,” tandas Anwar Sholeh.

Nah, untuk itulah dewan perwakilan rakyat dalam menjalankan fungsi kontrol atau pengawasan pelaksanaan anggaran bisa meminta penjelasan kepada Satker yang menangani anggaran belanja lauk pauk bupati.

Dan untuk mendapat hasil yang detail dan rinci, apakah ada penyimpangan atau tidak dalam reaalisasi belanja lauk pauk bupati ini, DPRD bisa meminta BPK untuk melakukan audit investigasi dengan tujuan tertentu.

Anwar Sholeh meyakini adanya pelanggaran dalam realisasi lauk pauk bupati Bojonegoro. Karenanya ia meminta aparat penegak hukum jangan hanya diam, tapi segeralah bertindak mengusut masalah lauk pauk bupati yang tengah ramai menjadi bahan perbincangan di masyarakat ini.

( ro )

Baca Juga :  Anwar Sholeh : Atraksi Bupati Anna di PT. ADS Rugikan Kepentingan Rakyat

Berita Terkait

Polres Tuban Bakal Panggil Anna Mu’awanah Terkait Dugaan Laporan Palsu Ke Polisi
Idhul Adha, SMKN 1 Bojonegoro Potong 5 Ekor Sapi Qurban
Kemenag Bojonegoro Pastikan Kegiatan Belajar Mengajar di Madrasah Berjalan Normal
Kadal Ireng Bagikan 350 Takjil ke Masyarakat
Rayakan Annyversary ke 75, Persibo Dapat Hadiah Armada Bus Dari Sedulur Pitu
Pengajuan Penetapan Nama Pada Ijazah Muk’awanah Tak Penuhi Norma Hukum Administrasi Kependudukan : Pengadilan Harusnya Menolak
Sikapi Pencoretan Caleg, DPC PPP Laporkan KPUD dan Bawaslu Kab. Bojonegoro ke DKPP
PPP Maksimalkan Peran Saksi di Setiap TPS

Berita Terkait

Kamis, 18 Juli 2024 - 18:57

Polres Tuban Bakal Panggil Anna Mu’awanah Terkait Dugaan Laporan Palsu Ke Polisi

Kamis, 13 Juni 2024 - 02:53

Job Fair SMKN 1 Bojonegoro Sukses Jaring 1.217 Orang Pelamar Kerja

Selasa, 11 Juni 2024 - 11:03

Job And Edu Fair SMKN 1 Diserbu Peminat Kerja Bojonegoro

Senin, 10 Juni 2024 - 13:16

Diikuti 44 Didu dan PT, SMKN 1 Bojonegoro Mulai 11 – 13 Juni Gelar Job Fair Untuk Umum

Selasa, 26 Maret 2024 - 11:09

Kemenag Bojonegoro Pastikan Kegiatan Belajar Mengajar di Madrasah Berjalan Normal

Sabtu, 23 Maret 2024 - 14:00

Kadal Ireng Bagikan 350 Takjil ke Masyarakat

Sabtu, 9 Maret 2024 - 21:31

Rayakan Annyversary ke 75, Persibo Dapat Hadiah Armada Bus Dari Sedulur Pitu

Jumat, 19 Januari 2024 - 11:25

Pengajuan Penetapan Nama Pada Ijazah Muk’awanah Tak Penuhi Norma Hukum Administrasi Kependudukan : Pengadilan Harusnya Menolak

Berita Terbaru

PILKADA 2024

Pilkada Bojonegoro : Memilih Pemimpin Atau Penguasa ( 1 )

Kamis, 20 Jun 2024 - 12:32