oleh

Bupati Anna Muawanah Sambangi Kantor Statistik

BOJONEGORO. Netpitu.com – Berkunjung ke kantaor Badan Pusat Statistik ( BPS ) Bupati Bojonegoro, Hj. Anna Muawanah, bersama Pj. Sekda Bojonegoro, Yayan Rohman, dan Kepala Bappeda Bojonegoro, melakukan silaturahmi dengan pejabat yang bertugas di kantor BPS, Rabu, (19/12).

Kepala BPS Bojonegoro Abdul Jamil, menyampaikan bahwa terima kasih kepada Bupati Bojonegoro yang telah sudi datang langsung ke kantor BPS Bojonegoro.

BPS selalu mendukung program Pemkab Bojonegoro untuk selalu menyajikan data-data yang dibutuhkan untuk pengambilan kebijakan. Namun dalam melakukan survei untuk mengumpulkan data BPS mengalami kendala-kendala diantaranya adala lokasi daerah yang begitu luas, infrastruktur jalan yang belum memadai, dan belum adanya jaringan listrik di beberapa daerah di pelosok Bojonegoro.

Baca Juga :  PPKM, Sepi Pertokoan Tutup Lebih Awal

Hal inilah yang membuat BPS merasa kesulitan. Karena dalam mengumpulkan data BPS sesuai dengan blok sensus. Dimana dalam blok sensus tersebut ada daerah yang bisa dilalui akses kendaran dan ada juga yang hanya bisa dilalui dengan jalan kaki.

Selain itu BPS juga minta untuk bisa silaturahmi dengan pemkab Bojonegoro. Salah satunya dengan diijinkan mengikuti apel 1 bulan sekali di Pemkab Bojonegoro.

Menanggapi pernyataan Kepala BPS, Bupati Bojonegoro Anna Muawanah, menjelaskan bahwa dalam melakukan survei BPS merasa kesulitan karena terkendala infrastruktu jalan yang rusak.

Baca Juga :  Suporter Persibo Unjuk Rasa Tolak Intervensi Bupati Dalam Pemilihan Management Baru Persibo

Pemkab Bojonegoro dalam membangun infrastruktur jalan juga mengalami kendala dimana tanah di Bojonegoro ini adalah tanah gerak, sehingga perlu adanya pembangunan serius.

Selain itu kita juga mengalami hambatan adalah karena sebagian besar wilayah kita adalah hutan, sehingga kita mengalami hambatan dalam pembangunan karena lokasinya berada dalam kawasan Perhutani dan perlu ijin yang cukup lama.

Kita juga sudah melakukan komunikasi kepada Perhutani dan juga Kementerian Kehutanan untuk bisa membangun masyarakat Bojonegoro yang ada di dalam hutan. Jangan hal tersebut dijadikan hambatan kita harus bisa mendekatkan.

Baca Juga :  Tekan Penyebaran Covid BPBD Semprot Kantor dan Tempat Publik

Anna juga menyampaikan bahwa dalam pembangunan apapun harus berbasis data. BPS merupakan lembaga yang diakui dan diberi amanat UU untuk menyajikan data.

Dimana penyajian datanya berupa data ekonomi, pertanian, tingkat kemiskinan, kesehatan, pendidikan, jumlah rasio jenis kelamin dan lain- lain.

Saya juga mengucapkan terima kasih kepada BPS karena telah membuka informasi lengkap kepada Pemkab Bojonegoro. Karena dengan informasi yang lengkap Pemkab bisa mengambil langkah-langkah untuk membuat program dan kebijakan yang bisa mengatasi kemiskinan yang ada.

Sehingga dengan kebijakan tersebut kita bisa menurunkan ingkat kemiskinan 1,5 persen – 2 persen.

(bar/dan)