Ada ” Buwuhan ” di Resepsi Mantu Bupati Bojonegoro di Jakarta ?

- Team

Senin, 19 Desember 2022 - 17:08

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BOJONEGORO. Netpitu.com – Ada yang menarik dari peristiwa perhelatan resepsi mantu bupati Bojonegoro yang digelar di hotel The Westin Jakarta, Sabtu, ( 17/12/2022 ). Mulai dari pengadaan kegiatan promosi seni budaya Bojonegoro di Taman Mini Indonesia Indah ( TMII ) yang diduga menjadi fasilitas kegiatan yang memungkinkan bagi pejabat pemerintah untuk berpegian dengan menggunakan uang negara dan juga adanya lobang meja buwuhan di meja daftar kehadiran tamu.

Selain itu, meski jauh sebelumnya sudah diberitahukan kepada pejabat Pemkab Bojonegoro dan kepala desa se kabupaten Bojonegoro, bahwa bupati tidak menerima ” buwuhan “ namun nyatanya di meja pengisian buku tamu di hotel tempat acara mantu digelar setiap masing-masing meja terdapat lobang meja untuk memasukan amplop ” buwuhan “.

Ada cerita menarik yang disampaikan salah satu pejabat Pemkab Bojonegoro kepada netpitu.com setibanya pulang dari Jakarta.

Diceritakan, semula ia sangat percaya diri jika tidak ada ” buwuhan “ di resepsi mantu bupati karena sebelumnya bupati sudah memberitahukan jika bupati tidak menerima buwuhan. Tamu dipersilakan datang tanpa membawa apa- apa.

” Tapi nggak tahunya di meja daftar tamu disediakan meja yang sudah ada lobang amplopnya. Waduh, saya terlanjur tidak bawa buwuhan ya terpaksa tidak memasukan buwuhan ke lobang meja,” ujar salah satu sumber netpitu.com yang turut menghadiri resepsi mantu bupati di Jakarta dengan biaya sendiri.

Soal adanya buwuhan itu juga diakui oleh beberapa kepala desa yang hadir dalam resepsi pernikahan anak bupati Bojonegoro. Hanya saja tidak semua Kades memberikan buwuhan. Ada kepala desa yang buwuh ada yang juga yang tidak memberikan buwuhan.

Baca Juga :  Menelisik BOP Pontren, MDT dan TPQ Untuk Pencegahan Covid-19 (3): Kankemenag Cuci Tangan ?

Salah satu kepala desa yang hadir dalam resepsi pernikahan anak bupati saat dikonfirmasi membenarkan jika dirinya berada di Jakarta untuk menghadiri resepsi mantu bupati.

Lebih lanjut diungkapkan, banyak Kades dan perangkat yang belum gajian sehingga mereka berangkat ke Jakarta dengan cara ” patungan “ untuk biaya perjalanan dan sewa hotel dengan uang seadanya.

” Dan buwuhan pun di kumpulkan jadi satu, jumlahnya seadanya yang penting kita hadir,” jelas kepala desa yang tidak mau disebutkan namanya.

Merujuk pada UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 dan UU Nomor 30 Tahun 2002, dijelaskan bahwa pegawai atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi wajib segera melaporkan pada KPK selambatnya 30 hari sejak gratifikasi diterima.

Gratifikasi atau hadiah biasa diterima saat pejabat penyelenggara negara punya hajat mantu atau hajatan lain yang mengundang tamu. Apalagi pejabat penyelenggara yang punya hajat tersebut memiliki jabatan sebagai kepala daerah. Tentunya para pejabat di bawahnya mempunyai kewajiban untuk hadir dalam resepsi yang diselenggarakan kepala daerah.

Baca Juga :  Blusukan Ke Pasar Kapolres Pantau Harga Bahan Pokok

Beda lagi dengan kepala desa di Bojonegoro saat memutuskan hadir atau tidak di acara resepsi mantu bupati Bojonegoro di Jakarta.

Ada alasan tertentu bagi kepala desa yang merasa ” wajib ” hadir dalam resepsi pesta mantu bupati Bojonegoro. Lantaran desanya tahun ini atau tahun sebelumnya pernah mendapatkan kucuran Bantuan Keuangan Khusus Desa ( BKKD ) tahap l ( satu ). Untuk itu mereka merasa wajib hadir ke undangan pesta resepsi mantu bupati di Jakarta demi tidak kehilangan kesempatan mendapatkan BKKD di tahap ll ( dua ).

( ro/ put )

Berita Terkait

Idhul Adha, SMKN 1 Bojonegoro Potong 5 Ekor Sapi Qurban
Kemenag Bojonegoro Pastikan Kegiatan Belajar Mengajar di Madrasah Berjalan Normal
Kadal Ireng Bagikan 350 Takjil ke Masyarakat
Rayakan Annyversary ke 75, Persibo Dapat Hadiah Armada Bus Dari Sedulur Pitu
Pengajuan Penetapan Nama Pada Ijazah Muk’awanah Tak Penuhi Norma Hukum Administrasi Kependudukan : Pengadilan Harusnya Menolak
Sikapi Pencoretan Caleg, DPC PPP Laporkan KPUD dan Bawaslu Kab. Bojonegoro ke DKPP
PPP Maksimalkan Peran Saksi di Setiap TPS
Menangkan Pemilu 2024 DPC PPP Masivkan Konsolidasi, Sosialisai ke Kader di Tingkat Kecamatan dan Desa

Berita Terkait

Kamis, 20 Juni 2024 - 12:32

Pilkada Bojonegoro : Memilih Pemimpin Atau Penguasa ( 1 )

Senin, 10 Juni 2024 - 10:48

Masa Jabatan 408 Kades di Bojonegoro Diperpanjang 2 Tahun

Selasa, 4 Juni 2024 - 20:43

Banyak Masalah, PDIP Minta Pemerintah Batalkan PP No. 21 Tahun 2024 Tentang Tapera

Senin, 22 April 2024 - 13:11

Sekda Nurul Azizah Sapa Ribuan Warga di Pengajian Ning Umi Laila

Jumat, 19 Januari 2024 - 11:25

Pengajuan Penetapan Nama Pada Ijazah Muk’awanah Tak Penuhi Norma Hukum Administrasi Kependudukan : Pengadilan Harusnya Menolak

Jumat, 8 Desember 2023 - 19:29

Sikapi Pencoretan Caleg, DPC PPP Laporkan KPUD dan Bawaslu Kab. Bojonegoro ke DKPP

Rabu, 6 Desember 2023 - 12:10

Sunaryo Abuma’in : LABH PPP Layani Pendampingan dan Bantuan Hukum Gratis Pada Masyarakat

Senin, 4 Desember 2023 - 16:43

PPP Maksimalkan Peran Saksi di Setiap TPS

Berita Terbaru

PILKADA 2024

Pilkada Bojonegoro : Memilih Pemimpin Atau Penguasa ( 1 )

Kamis, 20 Jun 2024 - 12:32

PENDIDIKAN

Job And Edu Fair SMKN 1 Diserbu Peminat Kerja Bojonegoro

Selasa, 11 Jun 2024 - 11:03