oleh

Panpel Pilkades Siwalan Kec. Sugihwaras Tolak Droping Kotak Suara

BOJONEGORO. Netpitu.com – Panitia Pilkades Desa Siwalan, Kecamatan Sugihwaras, Bojonegoro, menolak droping pembelian kotak suara yang dikirimkan oleh mantan Kasi Pemerintahan Kecamatan Sugihwaras.

Dari 12 Desa yang akan melaksanakan Pilkades pada 26 Juni 2019, hanya satu panitia Pilkades Desa Siwalan yang menolak pengadaan kotak suara yang dilakukan oleh mantan Kasipem Kecamatan Sugihwaras itu.

Menurut sekretaris panitia Pilkades Desa Siwalan, Gunarto, yang dikonfirmasi netpitu.com di kantor Desa Siwalan, penolakan pembelian kotak yang dikirimkan oleh mantan Kasi Pemerintahan Kecamatan Sugihwaras itu karena pihak panitia Desa telah membuat kotak suara sendiri.

Selain itu, pihak panitia Pilkades Desa Siwalan juga merasa tidak pernah memesan kotak-kotak suara tersebut kepada Hariyanto. Kemudian Gunarto pun menunjukkan 6 kotak suara yang dikirimkan oleh Hariyanto, yang sampai sekarang belum diambil kembali oleh Hariyanto.

“Kami keberatan kalau disuruh beli kotak yang dikirim pak Har (Hariyanto,red). Karena kami sudah buat sendiri, disamping itu anggaran Pilkades di Desanya tidak mencukupi untuk dibuat beli kotak dari Kasi Pem yang harganya Rp. 300 ribu per kotak,” terang Gunarto.

Kotak suara yang dikirimkan Hariyanto kepada panitia Pilkades Desa Siwala, Kec. Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro.

Menurut Gunarto untuk satu kotak yang dibuat panitia menghabiskan biaya Rp. 150 ribu per kotaknya.

Sementara itu ketua panitia Pilkades Desa Sugihwaras, Sufyan, yang ditemui netpitu.com di kantor Desa Sugihwaras, membenarkan jika untuk memenuhi kebutuhan kotak suara pihaknya mendapat kiriman dari Hariyanto, dengan harga per kotak suara Rp. 300 ribu.

“Memang kesepakatannya begitu. Untuk kotak pengadaannya dipenuhi oleh Hariyanto ( mantan Kasi Pemerintahan Kecamatan Sugihwaras). Sedangkan untuk surat suara dipesankan kepada percetakan yang berada di Jawa tengah ( Rembang, red ),” kara Sufyan.

Menanggapi pengadaan kotak suara untuk penyelenggaraan Pilkades di 12 Kecamatan Sugihwaras tersebut, Sekretaris Kecamatan Suguhwaras, Junaedi, menerangkan jika pengadaan kotak suara dan suara suara sudah ada MoU antara panitia Pilkades di ke 12 Desa dengan rekanan percetakan dari Jawa tengah.

Hanya saja, jika pengadaan kotak suara tersebut dilakukan oleh Kasi Pemerintahan Kecamatan jelas tidak diperbolehkan. Lantaran saat proses musyawarah dulu status Kasi Pemerintahan Kecamatan adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS).

” Memang Kasi Pemerintahan ( Hariyanto ) mulai kemarin (Selasa, 18/6/2019), telah memasuki masa persiapan pensiun. Tapi belum pensiun karena SK nya belum ada,” jelas Junaedi, di kantor Kecamatan Sugihwaras.

Keterangan Junaedi ini berbeda dengan Camat Sugihwaras, Soni Sumarsono, yang dikonfirmasi melalui Whatsappnya yang mengatakan Hariyanto ( Kasi Pemerintahan ) sudah pensiun dan terima SK pada akhir Mei 2019.

Terkait dengan musyawarah panitia Pilkaades diakui oleh Camat Sugihwaras memang dilakukan di Kecamatan tapi setelah rapat pemantapan persiapan Pilkades, jelas Soni Sumarsono.

“Dalam rapat ada saya, Kapolsek dan Danramil. Rapat membahas masalah persiapan panitia dan pengamanan. Setelah rapat itu selesai panitia berkoordinasi sesama panitia. Nggak tau yang dibahas apa. Mungkin terkait penyampaian visi misi calon , dan Kecataman tidak pernah membahas pengkondisian pembuatan kotak suara, karena itu wewenang panitia masing-masing,” ujar camat Sugihwaras, Soni Sumarsono.

Dilain pihak Hariyanto mantan Kasipem Kecamatan Sugihwaras, yang dikonfirmasi lewat whatsappnya mengatakan bahwa awalnya kotak suara bisa ada pasti ada proses.

“Tidak mungkin kami memaksa,” ucap Hariyanto.

(ono)